Contoh sederhana, dengan kenaikan sebesar 1,4 persen saja pada 2021, (dari perbandingan harga awal USD1.000 per metrik ton, bahkan mencapai puncak tertinggi yaitu USD1.390 per metrik ton pada Oktober lalu), harganya sudah semakin melambung tinggi.
Selain itu, krisis energi di Uni Eropa, Tiongkok, dan India ternyata juga menyebabkan negara-negara tersebut melakukan peralihan ke minyak nabati.
Bahkan untuk saat ini, demi tujuan mengurangi laju impor BBM dan meningkatkan devisa negara, Pemerintah menggunakan program B30 yakni mewajibkan pencampuran 30% Biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis Solar. Sayangnya kondisinya sedang tidak ideal, karena produksi CPO sedang menurun, tapi di sisi lain kebutuhan pangan akan minyak goreng tetap tinggi.
Solusi yang ditempuh untuk kebijakan mandatori B30 adalah, desakan agar mandatori B30 atau kewajiban pencampuran minyak sawit sebanyak 30% pada solar kembali dikurangi menjadi B20, sehingga alokasi stok minyak yang ada bisa mengisi kekurangan produksi yang sedang turun, sehingga bisa menekan lonjakan harga minyak goreng di Tanah Air.Â
Setidaknya pengurangan konsumsi CPO menjadi B20, untuk biodiesel akan berkurang 3 juta ton. Ini cukup untuk memenuhi kebutuhan 1 tahun minyak goreng curah di dalam negeri.
Berhemat Sambil Menunggu Kebijakan Penyerta
Cara bijak berhemat, tetap saja harus mengalah pada pengurangan penggunaan minyak goreng. Seperti memodifikasi kuliner, cukup dengan merebus, memanggang, intinya yang tidak melibatkan peran minyak goreng.
Itupun dilakukan untuk sementara selama masa melambungnya harga minyak goreng. Kecuali untuk kebutuhan komersial. Untuk rumahan, alternatif itu menjadi salah satu solusi mengatasi kelangkaan atau naiknya harga minyak goreng.
Apalagi kenaikan minyak hampir secara berkala pada setiap minggunya, meski hanya Rp.3000 per karton. Sedangkan minyak goreng curah, kenaikannya Rp3000-rp.5000 per jerigen. Kenaikan itu semakin memberatkan dalam kondisi ekonomi saat ini.
Tapi Pemerintah mengklaim distribusi minyak goreng kemasan dengan harga terjangkau 1,3 juta liter di 18 provinsi, bekerja sama ritel modern dan operasi pasar beserta Pemda, sudah dilakukan.Tapi tetap saja, jatuhnya di pasaran kembali pada harga mengikut mekanisme pasar yang berlaku. Sehingga sekedar menjadi kebijakan formalitas belaka.
Setidaknya harus ada mimimal tiga langkah untuk meredam kenaikan harga yang terus terjadi.
Untuk menjaga stabilisasi harga minyak goreng, pemerintah harus memberikan subsidi minyak goreng.
Pemerintah harus menggelar operasi pasar bekerja sama dengan produsen minyak goreng dan pemerintah daerah secara intensif. Ketersediaan 11 juta liter minyak goreng kemasan yang disediakan, menjadi alternatif mengisi kekurangan stok di pasaran untuk meredam harga naik.
Berikutnya yang tidak kalah penting adalah adanya harga acuan minyak goreng di Indonesia. Harga itu dikenakan bagi minyak sawit mentah yang digunakan untuk produksi minyak goreng. Sehingga, kenaikan harga CPO internasional tak ikut mengerek harga minyak goreng seperti saat ini.
Dengan pilihan tiga kebijakan itu, minimal kenaikan sporadis bisa diredam, jika tidak terpaksa Pemerintah melakukan operasi pasar rutin, sampai harga turun, sekalian mengontrol mekanisme pasar agar tak semena-mena bermain harga.
