Akibat ini bertendensi pada munculnya ketidakpuasan dan ketidakpercayaan publik pada pemerintah, utamanya Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syar'iyah, Wilayatul Hisbah (WH), Satpol-PP dan seluruh komponen pelaksana pemerintahan yang memiliki wewenang di ranah tersebut. Persoalan konflik horizontal yang bermuculan secara sporadis di banyak wilayah, baik personal maupun kelembagaan, pemicunya adalah inkonsistensi termasuk dalam soal hukuman (punishment). Ini argumen yang bisa dibuktikan dan bukan rahasia umum, dan ini menjadi basis argumentasi satu muatan grand design yang dapat menjembatani dan meminimalisir gap antara pemerintah dan rakyat dalam konteks tadi.
Sederhananya, persoalan paling mendasar adalah para umara semestinya menjadi suri tauladan, diperlakukan sama di hadapan hukum dalam konteks positif-negatif bersyariah tanpa pandang bulu. Sebagai basis amatan pelanggaran terhadap Qanun No.14/2003 tentang Khalwat, tercatat pada 2013 pelanggaran mencapai 221 kasus. Pelanggaran Qanun No.11/2003 tentang Akidah dan Ibadah, 153 kasus dan pelanggaran Qanun No.12/2003 tentang Khamar 26 kasus. Dan terhitung sejak Januari-November 2013, sudah 392 kasus yang ditangani Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh (Merdeka.com, 29/11/2013).
Persoalan Paradigma
Dinas Syariat Islam Aceh saat ini tengah menggodok  grand design panduan syariat Islam. Sejauh ini persoalan yang dikritisi secara mendalam adalah persoalan paradigma. Karena ini menjadi inti persoalan agar acuannya sesuai prinsip spiritual Alquran, sunnah dan teologis, namun juga tetap mengacu pada sisi sosial kehidupan masyarakat. Ini untuk mengerucutkan implementasi agar efektif dan tepat sasaran. Mengapa inti persoalannya paradigma?
Paradigma adalah kerangka berpikir yang bisa dijadikan landasan, kacamata atau lensa untuk membaca suatu kondisi dan persoalan secara lebih tajam, dengan pendekatan atau cara tertentu dan sekaligus pemecahan masalah. Dengan demikian paradigma itu-sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Kuhn, lahir melalui revolusi ilmu pengetahuan atau filsafat. Lalu berproses secara ilmiah melalui tiga tahapan, ontologi tentang ketiadaan, epistemologi, tentang cara memahami keadaan atau metodologi, dan aksiologi, tentang hasil, tujuan atau nilai guna (M. Dawam Rahardjo, 2010).
Bahkan dalam kerangka pembahasan yang sedang didesain saat ini, draft grand design panduan syariat Islam memiliki dua komponen utama yang menjadi pilarnya, yaitu: Pertama, berkenan dengan landasan pengetahuan dalam paradigma, dan; Kedua, partikel yang menjadi referensi pemerintah kabupaten/kota, dan provinsi melalui SKPA dalam menyusun program pembangunan berbasis syariat. Ini memungkinkan pelaksanan syariat Islam tidak secara parsial hanya melingkup pesoalan ranah hukum, namun juga memasuki ranah yang lebih kaffah, menyeluruh. Mengatur tatanan keluarga, ekonomi, pendidikan, lingkungan, budaya, bahkan hingga persoalan 'kehutanan' sekalipun bisa menjadi materi bagi penguatan dengan basis syariah.
Ini tentu akan menjadi grand design yang sangat ditunggu-tunggu, mengingat begitu kompleksnya persoalan saat ini yang berkelindan dan bertolak belakang dengan pilihan kita bersyariat. Tentu tak terbayangkan jika polemik yang bermunculan berhadap-hadapan antara publik dengan pelaksana syariat Islam yang ditandai dengan bermunculannya konflik, baik organisasi maupun personal karena implementasi syariat Islam dilapangan yang tidak sesuai ekspektasi. Kerangka pemikiran yang terus dibangun adalah mengkritisi grand design yang akan didorong untuk menguatkan pelaksaan syariat Islam di semua lini pembangunan. Terutama para implementor kebijakan yang akan banyak bersentuhan dengan tata aturan perundangan dalam melaksanakan amanah pembangunan.
Jika kita mencoba menyederhanakan persoalan, grand design yang didorong salah satunya untuk mengubah mindset. Menjadikan pemerintah sebagai lembaga dengan kekuatan internalisasi nilai-nilai berbasis syariat, jujur, displin, akuntabel, transparan. Atau, apakah kita semestinya harus sampai pada pemikiran paling jauh mendorong khilafah sebagai pilihan yang tidak bisa ditawar? Atau kita hanya berkomitmen menjalankan syariat berdasarkan grand design secara kaffah? Pilihan-pilihan ini menjadi sangat tidak sederhana karena berbaur dengan persoalan politis. Namun jika kita berniat baik mendorongnya menjadi lex specialis kita berikutnya, maka tak ada aral dan halangan, syariat akan berjalan dalam koridor yang diyakini semua orang sebagai syariat yang kaffah.
