Dua kemungkinan terbesarnya munculnya polemik ini sebagaimana dikemukakan Wakil Ketua III DPRA, Dalimi adalah adanya persoalan kebijakan pengganggaran (budgeting) dan pengawasan anggaran oleh DPRA yang tidak sejalan dengan dengan kemauan eksekutif. Kemungkinan lain adalah tidak adanya tindak lanjut komunikasi terkait pagu belanja pembangunan 2016, dan adanya usulan tambahan anggaran setelah pembahasan yang dinilai TAPA dan Gubernur tidak lagi dapat dipenuhi, sehingga situasi menjadi mengambang. Dan jalan keluar dari kebuntuan itu adalah mempergubkan RAPBA 2016.
Proses tahapan pemberlakuan Pergub RAPBA 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juga cukup panjang, dan baru dapat diberlakukan dalam kondisi darurat dan mendesak. Jika keputusan akhirnya kemudian adalah mem-Pergub-kan RAPBA 2016, maka pihak anggota dewan tinggal melaksanakan fungsi pengawasannya secara optimal.
Solusi terbaik
Persoalan ini tidak boleh deadlock, karena mempertahankan egoisme parapihak yang tidak saling mengalah. Jika pertimbangan kebijakan anggaran telah dianggap logis dan realistis dengan kebutuhan pembangunan, semestinya harus ada keputusan tegas. Akan dibawa kemana RAPBA 2016 yang kini telah berada di masa kritis tenggat waktu menjelang pergantian tahun. Pihak eksekutif melalui TAPA juga harus memberikan klarifikasi dan penjelasan yang kongkrit duduk persoalan yang sebenarnya.
Dibutuhkan koordinasi lebih intensif atau bahkan konsolidasi parapihak untuk menemukan jalan keluar terbaik. Pertimbangan paling krusial sebagai dampak dari keterlambatan realisasi RAPBA 2016 adalah persoalan pembangunan Aceh secara menyeluruh. Terutama karena hingga saat ini pusat dari pergerakan pembangunan nanggroe kita adalah pada realisasi anggaran pembangunan dan belanja pemerintahan yang bersumber dari APBA.
Sumber pendanaan dari investasi dan sumber lainnya masih minim dan belum berbuat banyak berkontribusi bagi pembangunan. Sumber andalan pemasukan negara hanya berdasarkan dari pendapatan pajak, selebihnya masih jauh dari harapan. Ini realitas yang tidak bisa dibantah dan selalu menjadi diskursus dan sumber masalah.
Dengan kondisi demikian, persoalan keterlambatan RAPBA 2016 saat ini menjadi sangat vital, bahkan genting. Pertimbangan lain yang juga tidak kalah penting adalah masuknya pasar bebas ASEAN yang mau tidak mau, konsekuensinya akan berpengaruh kepada kita semua. Maka seperti dugaan dan kekhawatiran banyak pihak bahwa kita hanya akan menjadi “makanan empuk” pasar besar komunitas ASEAN akan makin terbukti, terutama ketika di dalam internal kita saja masih berselemak dengan silang pendapat.
Konon lagi ketika harus berhadapan dengan banyak realitas baru di 2016, gonjang ganjing turun naik migas, iklim investasi yang masih kedodoran dengan persoalan kesiapan infrastruktur, sistem manajerial pengaturan ekspor-impor yang tidak kunjung jelas dan kesiap-siagaan komoditas andalan kita untuk mengisi ruang ekspor-impor.
Belum lagi soal kesiapan sumber daya manusia (SDM), terutama sertifikasi tenaga skill agar bisa bersaing dan masuk di pasar ASEAN, serta beragam persoalan teknis lainnya. Oleh karena itu, baik eksekutif dan legislatif harus bersikap realistis, tidak hanya mempersoalkan asoe idang dan asoe dalong jika tidak mau terpuruk ke dalam lubang yang sama berkepanjangan untuk kesekian kalinya.
Hanif Sofyan, Mahasiswa Program Magister Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Email: acehdigest@gmail.com