Kedaulatan Pangan Berada di Tangan Petani Milenial

Kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa untuk mempertahankan dan mengembangkan kemampuan sendiri untuk menghasilkan pangan dasar dengan menghormati keragaman budaya dan sistem produksinya (Campesina, 2006 dalam Syahyuti, dkk, 2015). 

Dengan demikian, sebenarnya untuk menjamin adanya ketahanan pangan, maka basis yang dibutuhkan bangsa ini adalah kedaulatan pangan. Karena dengan adanya kedaulatan pangan, Indonesia dapat menentukan sendiri arah kebijakan pangannya, sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki, baik dalam hal produksi maupun dalam pengembangannya. 

Nah, dalam kondisi kekinian, maka diperlukan terobosan-terobosan baik dalam sistem regulasi pertanian, alih teknologi maupun keberpihakkan terhadap masyarakat petani. Hal ini agar di masa depan, jaminan atas ketahanan dan kedaulatan pangan dapat terwujud. 

Pada intinya bicara tentang sektor pertanian, maka utamanya kita akan dihadapkan pada perbincangan tentang kekuatan ektor pangan. Hal ini karena kekuatan pangan menentukan kualitas hidup masyarakatnya, dan tentu kehidupan berbangsa, karena pangan adalah kebutuhan primer yang tak dapat digantikan oleh sektor apapun. Intinya inti, core of the core, kata Mbah Doel. 

Dalam menjawab tantangan ketahanan dan kedaulatan pangan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian sebenarnya telah mengembangkan program swasembada pangan. Swasembada pangan menjadi program pembangunan pertanian yang strategis karena memiliki dampak luas. 

Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, mutu bahan pangan yang baik, serta nilai gizi yang tinggi memiliki dampak luas pada perekonomian dan mutu sumber daya manusia. Beras sebagai bahan pangan utama menjadi target utama pemerintahan untuk dapat mencapai swasembada. 

Dalam pemerintahan Joko Widodo, master plan dalam program swasembada beras misalnya melalui program cetak sawah, korporasi usaha tani dan program lumbung pangan masyarakat (kompaspedia). 

Baca juga : Berkebun di Pomahan, Cara Mudah Menjaga Ketahanan Pangan

Meski demikian, kebijakan impor beras masih belum bisa terhindarkan, mengingat tinginya kebutuhan pangan di Indonesia, sementara jumlah produksi pangan dalam negeri belum bisa memenuhi (Bisnis.com). 

Untuk menjawab tantangan itu, maka dibutuhkan terobosan baru atau inovasi pertanian. Disamping regulasi yang mendukung dan berpihak pada peningkatan ketersediaan pangan. Dalam hal regulasi, pembatasan impor pangan sangat berpengaruh pada harga pasar bahan pangan yang diproduksi petani lokal (lihat disini). 

Data impor beras berdasarkan asal negara dan jumlah dalam hitungan ton (2000-2010). Sumber: BPS