Kabinet Indonesia Maju, Demokrasi, dan Politik Berkebudayaan

Di media, tersiar opini bergabungnya mantan rival politik Jokowi-Ma'ruf Amin, yakni Prabowo-Sandi di pemerintahan, menjadi satu-satunya yang terjadi di dunia. 

Alih-alih menjadi oposisi sebagaimana yang umumnya terjadi di belahan negara lain, di Indonesia justru menjadi sekubu di pemerintahan. Praktis, Prabowo-Sandi bukan lagi menjadi rival, sebaliknya justru menjadi pembantu Jokowi-Amin di kabinet pemerintahannya. 

Menurut hemat saya, ini justru wajah Indonesia yang sejati. Persaingan tidak selalu dilihat sebagai dua pihak yang selalu bertanding dan berhadap-hadapan. Tatkala momentum persaingan berakhir, setelahnya bisa menjadi kawan perjuangan. 

Periode kedua Pemerintahan Jokowi-Amin, yang disebut sebagai Kabinet Indonesia Maju, menurut hemat saya, adalah momentum untuk menunjukkan kepada dunia, bahwa demokrasi di Indonesia menunjukkan kualitasnya. 

Kabinet yang menunjukkan kultur atau budaya asli Indonesia. Hal ini karena justru tampak konsep filosofi gotong royong terlihat nyata dari susunan kabinetnya. Prabowo-Sandi yang awalnya rival paling keras dan tajam, justru saat ini membantu Jokowi-Amin menjalankan roda pemerintahannya. 

Justru wajah Indonesia yang sejati tampil dalam fenomena ini. Kondisi ini menepis atau setidaknya mengurangi ketegangan ataupun kondisi yang mengarah perpecahan, akibat pilpres 2014-2019 dan Pilpres 2019-2024 yang sudah berlalu. 

Rivalitas yang tajam dan hingar bingar antara Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi, kini berubah menjadi spirit untuk bergotong royong atau bekerja sama menjalankan roda pemerintahan masa kepemimpinan Presiden Jokowi di periode kedua pemerintahannya. 

Terlepas berbagai opini pro dan kontra atas masuknya rival politik yakni Prabowo-Sandi, maka terlihat bahwa Jokowi-Amin, membuka pintu dan ruang untuk terjalinnya kerjasama dengan seluruh pihak, termasuk pihak yang sebelumnya berseberangan dengan pemerintah. 

Jika ada opini yang mengatakan bahwa demokrasi mandul tanpa oposisi, maka opini tersebut tidak lalu harus selalu menempatkan bahwa, oposisi haruslah dari pihak yang kalah pilpres. 

Oposisi bisa berasal dari pihak manapun, yang bertujuan menjaga keseimbangan demokrasi. Pada prinsipnya, pihak yang kritis dengan pemerintah adalah oposisi, tidak harus selalu berafiliasi dengan partai politik. 

Demokrasi memungkinkan pihak manapun berdiri sebagai oposisi, dan faktanya memang demikian, sehingga warna demokrasi tetaplah ada dalam kancah politik dan pemerintahan di Indonesia.