Kemajemukan: Dari Pemikiran, Kebijakan, hingga Tindakan, Sebuah Refleksi 75 Tahun Pendidikan RI

Kita merayakan 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Namun 75 tahun juga kita hidup dengan beragam pemikiran, ideologi, identitas. Tentu Indonesia, dengan 17 ribu pulau, maka juga beragam konteks dan situasi menjadi tantangan Bangsa Indonesia untuk terus menghidupi kemajemukan dalam mempertemukan inisiatif-inisiatif dan juga karya-karya di bidang pendidikan maupun kebudayaan. Karena pada akhirnya, kemampuan untuk hidup di dalam ragam kemajemukan itulah arti kemerdekaan sesungguhnya, kemerdekaan yang paling hakiki. 

Di dalam 20 tahun terakhir, kemajemukan dalam pendidikan, dirasakan agak terkikis. Hal ini karena ada yang luntur dari kemajemukan budaya, hayati, geografi serta bentuk-bentuk kemajemukan lainnya, yang tidak saja dirasakan di lingkungan kita semata, namun juga di bagian-bagian lain tanah air kita. Keadaan itu berdampak pada lahirnya, kebijakan yang dirasa kurang universal dan relevan ketika kita ingin mengimplementasikannya secara langsung. 

Demikian, Amanda Witdarmono, Chief of Teachers’ Initiatives dari Zenius Education, sebagai host dan moderator dalam diskusi daring yang digelar Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud. Overview yang dilakukan Amanda, tentu saja menjadi materi yang akan diperbincangkan dan sekaligus memantik diskusi yang dibuka oleh Kepada Balitbang Kemdikbud, Totok Suprayitno.

Diskusi ini sendiri menghadirkan para inisiator-inisiator yang bekerja di garis depan kemajemukan, juga para akademisi-akademisi hebat yang memahami dan konsen dalam soal-soal Keindonesiaan dan kemajemukan.  Hadir sebagai narasumber dalam diskusi daring itu, antara lain Baihajar Tualeka, Pegiat Perempuan Perdamaian dan Penyintas Kekerasan Lintas Agama/Pendiri Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN), Sr. Klemensia Kelen, Adm., Pegiat Pendidikan dan Lingkungan Hidup, Sovia Hane, aktivis dan penggiat lingkungan dari komunitas Trash Hero Belu, Karlina Supelli, Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dan Prof. Dr. M. Amin Abdullah, Guru Besar Filsafat Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/Ketua Komisi Kebudayaan, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).

Totok Suprayitno, Kepala Balitbang Kemendikbud, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa, dalam HUT 75 RI, Pendidikan di Indonesia, sudah berkembang pesat, terutama dalam hal akses, wajib belajar enam tahun, sembilan tahun, menyebabkan anak-anak Indonesia bisa bersekolah. Namun satu hal lain, bersekolah tidak selalu identik dengan belajar. Kita amati prestasi belajar anak, relatif tidak meningkat sesuai rencana dan harapan.

Hal yang paling menonjol adalah kurangnya nalar dan kreativitas. Hal ini terlihat dari berbagai assesmen yang dilakukan oleh Kemdikbud, pada umumnya anak-anak kita masih jauh dari tingkat penalaran level minumum yang kita harapkan. Kalau kita lihat lebih dalam, hal itu terjadi karena kreativitas dalam hal belajar dan mengajar itu sendiri. "Minimnya kreativitas menyebabkan matinya penalaran" demikian kata Totok Suprayitno, merefleksikan kondisi pendidikan di Indonesia. 

Menurutnya praktek-praktek pembelajaran seringkali masih berbasis pada buku yang satu, jawaban yang satu. Pemikiran-pemikiran dan ide yang satu atau tunggal ini dari para pendidik dan guru, dikhawatirkan menimbulkan pola pikir yang tunggal, tidak majemuk. "apapun yang dikatakan buku, dianggap sudah benar, tidak ada pemikiran alternatif sebagai pembanding, apapun jawaban yang diberikan kunci, dianggap sebagai kebenaran, tidak ada pemikiran 'how if', 'why not' dan sebagainya" Demikian Totok memberi ilustrasinya. Oleh karena itu, penalaran sangat dibutuhkan oleh generasi anak didik Indonesia.  

Dari sisi kebijakan, menurut Totok, mengelola Indonesia yang sangat majemuk ini, memang tidak mudah. Mengelola Indonesia yang sangat bervariasi agama, budaya, etnik dan bahasa juga tingkat sosial ekonomi yang beragam dengan konteks dan budaya yang sangat majemuk, itu tidaklah mudah. Namun demikian, tidak boleh juga dipermudah atau disederhanakan dengan kebijakan yang tunggal.

Jadi katanya, jika kita memang menghargai dengan sungguh-sungguh, respect full terhadap kemajemukan, maka kebijakannya juga harus mempertimbangkan kemajemukan  dan tindakan kita juga menghargai kemajemukan.  Setelah overview oleh Kepala Balitbang Kemdikbud, disusul kemudian pengalaman tindakan para pelaku, inisiator dan proponen kemajemukan dan pemikiran-pemikiran hebat para akademisi. 

Mula-mula, seorang muda Sovia Hane, penggiat lingkungan dari Komunitas Trash Hero Belu, dari Atambua menyampaikan pemikiran refleksif tentang kemajemukan Indonesia. Ia katakan bahwa kita semua masih dalam satu kapal, jadi perbedaan sebagai sebuah realitas, harus dipahami sebagai penggerak dalam kemajuan Keindonesiaan. Namun beberapa hal penting ia sampaikan terutama soal pendidikan di Indonesia.

Katanya, sistem pendidikan atau pembelajaran di Indonesia, belum sepenuhnya memberdayakan generasi Indonesia, katanya pula pendidikan kita masih menggantungkan substansinya pada angka dan poin atau skor, yang tercantum di raport-raport, ijazah dan sebagainya. Padahal bicara pendidikan bukan melulu soal skor dalam melihat mutu pendidikan Indonesia.