Business and Human Rights in Central and Eastern Europe: Constitutional Law as a Driver for the International Human Rights Law

Mekanisme konstitusional lain yang dapat berkontribusi terhadap implementasi Pilar I adalah penetapan prinsip-prinsip konstitusi yang mewajibkan otoritas publik untuk melaksanakan kebijakan ekonomi tertentu. Konstitusi Polandia menetapkan model ekonomi pasar sosial yang menonjol dalam konteks ini (lihat bagian IV). Sebagaimana dinyatakan, negara harus mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dampak buruk dari mekanisme pasar bebas dan memastikan bahwa pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan partisipasi semua aktor sosial, termasuk gerakan pengusaha, serikat pekerja, organisasi konsumen, dll. Menurut doktrin hukum ketatanegaraan, negara harus melaksanakan prinsip ini semaksimal mungkin (dengan tetap memperhatikan kewajiban serupa dalam melaksanakan prinsip ketatanegaraan lainnya). Hal ini melampaui situasi di mana konflik timbul antara dua hak individu dan meluas ke seluruh tindakan Negara. Dalam konteks ini, prinsip konstitusi juga berlaku dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas atau investasi (Prinsip 9 UNGP).

Penerapan Pilar II terkait tanggung jawab dunia usaha untuk menghormati hak asasi manusia merupakan tantangan yang paling penting. Namun, hukum tata negara menyediakan mekanisme yang dapat memfasilitasi penerapan Prinsip-prinsip Petunjuk tersebut. Yang paling menjanjikan dalam hal ini adalah doktrin penerapan hak asasi manusia secara langsung dalam hubungan horizontal antar subjek hukum privat, seperti individu dan bisnis. Doktrin ini lahir di Jerman pada tahun 1950an dan telah merambah sistem hukum di banyak negara di dunia, termasuk CEE (lihat bagian III). Meskipun konstitusi progresif negara-negara CEE tampaknya telah memberikan dasar yang kuat bagi penerapan praktis konsep tersebut, keputusan yang diambil oleh mahkamah konstitusi masih relatif terbatas. Hingga saat ini, belum ada pengadilan yang secara jelas menyatakan bahwa norma-norma konstitusional mengikat secara langsung terhadap dunia usaha. Mahkamah Konstitusi Polandia telah melakukan pengamatan yang hati-hati dan hipotetis terhadap kewajiban yang timbul dari hak milik dan hak budaya. Mahkamah Konstitusi Ceko selalu menyatakan bahwa hak konstitusional "bersinar" melalui norma hukum. Pernyataan terkuat mengenai perlunya memaksakan kewajiban hak asasi manusia pada dunia usaha dan perlunya meninjau ulang kerangka hak asasi manusia yang ada pada dunia usaha, khususnya perusahaan multinasional dan transnasional, telah disampaikan di Slovenia (walaupun pernyataan tersebut "hanya" merupakan pendapat yang disepakati oleh Hakim Jan Zobec). Sikap progresif pemerintah Slovenia dalam hal ini juga tercermin dalam RAN.

Pilar III UNGP menyangkut akses terhadap pemulihan. Karena sifatnya yang unik dan tersebar luas, judicial review merupakan salah satu unsur penting dalam perlindungan individu. Negara-negara Eropa Tengah dan Timur telah mengajukan pengaduan konstitusional, yang dapat diajukan oleh mereka yang hak konstitusionalnya dilanggar (lihat Bagian II). Di banyak negara, peninjauan kembali dapat dilakukan secara abstrak (terkadang bahkan sebelum undang-undang ditandatangani), sebelum dampak negatif terhadap hak asasi manusia terjadi (lihat Bagian V). Lebih jauh lagi, jika pengadilan memutuskan bahwa hak asasi manusia telah dilanggar dalam suatu kasus tertentu (sehingga tidak memberikan akses bagi individu untuk mendapatkan pemulihan), maka pengadilan juga menghapuskan norma inkonstitusional dari sistem hukum (fungsi preventif). Di banyak negara, khususnya di Eropa Tengah dan Timur, mahkamah konstitusi dapat menilai konstitusionalitas undang-undang yang tidak hanya berkaitan dengan konstitusi tetapi juga dengan tindakan hukum internasional, termasuk perjanjian hak asasi manusia. Dalam konteks ini, patut disebutkan keputusan Mahkamah Konstitusi Slovenia yang menyatakan bahwa ketentuan undang-undang tentang pemutusan kontrak kerja melanggar kewajiban yang timbul dari Konvensi nomor 1 ILO. 158 dan oleh karena itu kewajiban Negara untuk menghormati hukum internasional (Pasal 8 Konstitusi Slovenia).

Analisis di atas menunjukkan bahwa hukum ketatanegaraan dapat menjadi motor penggerak implementasi Prinsip-Prinsip di dalam negeri, khususnya Pilar I dan III. Di CEE, keputusan Mahkamah Konstitusi dapat digunakan dalam perancangan RAN dan berkontribusi pada implementasi RAN yang lebih baik dan lebih koheren oleh otoritas publik, khususnya lembaga peradilan. Pada saat yang sama, di beberapa negara di kawasan ini (misalnya Polandia dan Hongaria), meningkatnya penolakan terhadap standar eksternal dapat menghambat penerimaan instrumen hukum internasional (lihat bagian VI). Dalam situasi seperti ini, menekankan legalitas kewajiban BHR dalam negeri dapat membantu memastikan bahwa individu mempunyai perlindungan tertentu terhadap praktik perdagangan yang sewenang-wenang. Pada akhirnya, hak konstitusional tidak boleh dilihat sebagai mekanisme yang dimaksudkan untuk menggantikan hukum hak asasi manusia internasional, melainkan sebagai pelengkap. Konstitusi hanya dapat memberikan momentum di negara-negara dimana otoritas publik menghormati norma-norma konstitusi dan kewajiban yang timbul darinya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Ambedkar, salah satu pendiri Konstitusi India: "Sebagus apa pun Konstitusi, pasti akan menjadi buruk karena yang diminta untuk menerapkannya adalah orang-orang jahat. Namun betapapun buruknya Konstitusi, alangkah baiknya jika yang diminta mendukungnya adalah orang-orang baik".

Sumber:

https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights-journal/article/business-and-human-rights-in-central-and-eastern-europe-constitutional-law-as-a-driver-for-the-international-human-rights-law/F3B9868A25E05DE4A69AE2C86D513555