Musi Rawas Utara -Memperingati Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-77 Tahun 2022, Balai Pemasyarakatan Kelas II Musi Rawas Utara Kemenkumham Sumatera Selatan ikuti giat do'a Kemenkumham untuk bangsa yang dirangkaikan dengan seminar nasional. Seminar nasional tersebut mengusung tema, "Indeks Layanan : Menakar Akselerasi Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia", yang diselenggarakan pada hari ini (18/7) pukul 10.30 WIB s/d selesai. Kegiatan tersebut bertempat di Graha Pengayoman Jakarta, dan dapat diikuti secara daring melalui apliksi Zoom Cloud Meeting di Kantor Wilayah dan UPT masing-masing.
Bertempat di Pos Bapas - Bapas Muratara di Lubuklinggau, kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid tersebut diikuti oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Musi Rawas Utara Kemenkumham Sumatera Selatan, Sudarmanto, melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kemenkumham. Kemudian agenda dilanjutkan dengan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami. Dalam laporannya,Sri Puguh Budi Utami menjelaskan tentang proses pelaksanaan kegiatan tersebut yang dimulai dari tema, waktu/tempat, peserta, dan maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan.
Agenda do'a Kumham untuk bangsa Indonesia dipimpin secara terpusat oleh 5 (lima) orang pemuka agama dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Menkumham RI, Yasonna H. Laoly, selaku keynote speech menyampaikan bahwa kegiatan do'a Kumham untuk Indonesia dan seminar nasional tersebut merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan memperingati HDKD pada tahun 2022 yang selayaknya menjadi momentum  untuk merefleksikan progres pelaksanaan kebijakan. Yasonna H. Laoly juga mengajak seluruh Insan Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM untuk memberi pelayanan dengan sepenuh hati kepada Publik.
Pada kegiatan tersebut dilakukan penyerahan penghargaan penyelenggara Obrolan Peneliti (OPini) Wilayah terbaik. Selanjutnya agenda dilanjutkan dengan paparan materi seminar oleh 5 (lima) narasumber yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Komjen (Pol. Andap Budhi Revianto), Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Balitbang Hukum dan HAM (Syarifuddin), Sekretaris KemenPANRB (Rini Widyantini), Guru Besar Fakultasi Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (Amy Yayuk Sri Rahayu), dan Pengguna Layanan Kekayaan Intelektual (Justisiari Perdana Kusumah).
