Studi Kelayakan Balai Kota Banjarbaru

Balai Kota adalah gedung atau bangunan yang berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan kota atau kotamadya. Biasanya, Balai Kota adalah tempat di mana pejabat-pejabat pemerintah kota bekerja, termasuk walikota atau kepala daerah, serta berbagai departemen dan biro pemerintah yang terkait. Fungsi utama Balai Kota adalah untuk mengkoordinasikan dan mengelola berbagai urusan pemerintahan kota, termasuk perencanaan perkotaan, pelayanan publik, keuangan, dan pembangunan kota.

Aspek Internal

1. Struktur Organisasi Memiliki berbagai divisi dan bagian yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi pemerintahan, seperti perencanaan, keuangan, dan layanan masyarakat.

2. Sumber Daya Manusia Melibatkan pegawai negeri dan staf yang menjalankan tugas administratif dan pelayanan publik. 3. Sistem Informasi Penggunaan teknologi informasi untuk mendukung administrasi, pengolahan data, dan komunikasi internal.

4. Kebijakan dan Prosedur Prosedur kerja yang mengatur operasional sehari-hari, perencanaan strategis, dan pelaksanaan program-program pemerintah

Aspek Eksternal

1. Interaksi dengan Masyarakat Layanan publik yang disediakan kepada warga, seperti pengurusan administrasi kependudukan, perizinan, dan layanan lainnya.

2. Hubungan dengan Lembaga Eksternal Kerja sama dengan lembaga lain, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun sektor swasta untuk berbagai program dan proyek.

3. Dampak Sosial dan EkonomiPengaruh kebijakan dan program yang dilaksanakan terhadap perkembangan sosial dan ekonomi kota Banjarbaru.

4. Persepsi PublikCara masyarakat melihat dan menilai kinerja Balai Kota Banjarbaru, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas layanan yang diberikan.

Ada beberapa aspek untuk mengetahui evaluasi ekonomi Balai Kota Banjarbaru yaitu :

1. Analisis Biaya dan Manfaat: Menilai total biaya pembangunan dan operasional balai kota dibandingkan dengan manfaat ekonomi yang diharapkan, seperti peningkatan layanan publik dan nilai tambah bagi masyarakat.

2. Dampak Ekonomi Lokal: Mengidentifikasi dampak terhadap perekonomian lokal, termasuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas ekonomi, dan potensi peningkatan pendapatan daerah.

3. Sumber Pendanaan: Menganalisis sumber pendanaan, baik dari APBD, hibah, maupun investasi swasta. Memastikan kelayakan finansial dalam jangka panjang.

4. ⁠Analisis Risiko : Mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi, seperti perubahan kebijakan, fluktuasi ekonomi, dan tantangan dalam pengelolaan operasional.

5. Aspek Sosial dan Lingkungan : Menilai dampak sosial dan lingkungan, termasuk kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

6. Kelayakan Hukum : Memastikan bahwa proyek ini sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku.