Reformasi Administrasi Negara dan Penetapan Kebijakan Publik

Apa maksud dari reformasi? 

Menurut para ahli dapat diartikan dari beberapa pendapat yaitu : 

• Berdasarkan menurut Sinambela, reformasi adalah suatu perubahan yang kedalamannya cukup terbatas. Namun memiliki keleluasaan yang melibatkan masyarakat. Hal ini akan membuat perubahan yang menjadi sarana penataan ulang masyarakat, cita-cita, dan lembaga.
• Berdasarkan menurut Sedarmayanti, reformasi merupakan proses yang dilakukan secara sistematis, terpadu dan komprehensif dalam melakukan perubahan pada tata kepemerintahan untuk menjadi lebih baik. 
• Berdasarkan menurut Samonte, reformasi adalah perubahan yang menggunakan perencanaan dan adopsi untuk membuat sistem administrasi menjadi badan yang lebih efektif. Hal tersebut meliputi perubahan politik, sosial, dan ekonomi.

Apa maksud dari Administrasi Negara? 

Menurut Jhon M. Pffifner ( Inu Kencana, 33:2008), administrasi negara adalah dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar dalam memenuhi tujuan yang bersifat ketatanegaraan. Sedangkan dari pendapat lainnya menurut Jhon M. Pffifner administrasi negara merupakan alat dan proses untuk mencapai tujuan negara. 

Tujuan-tujuan negara akan terlaksana jika negara memiliki administrasi ketatanegaraan yang baik, hal ini bisa dikatakan dalam menurut para ahli yaitu : 

• Menurut Arifin Abdulrachman Administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara. Dari Pendapat yang dikemukakan oleh Arifin, administrasi negara merupakan suatu bentuk pelaksanaan politik pemerintah, terlaksananya administrasi negara dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yaitu melalui proses politik. 
• Menurut E. Dimock (Kencana Syafiie, 34:2008) administrasi negara adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kegiatan politiknya. 
• Menurut Dwight Waldo (Kencana Syafiie, 34:2008) Administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai suatu tujuan pemerintah. Dari berpendapat lain menurut Dwight Waldo tentang administrasi negara merupakan manajemen dimana pemerintah harus menerapkan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengevaluasi dan pengarahan dalam proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah. 
• Menurut Geoerge J. Gordon dalam buku Inu Kencana Administrasi negara adalah sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan.

Dari pendapat yang dikemukakan, selain adanya administrasi negara juga berkaitan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah. Dalam pengurusan administrasi negara harus berlandaskan  berdasarkan hukum yang mengikatnya. Sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintah bisa berjalan dengan tertib, aman, dan bertanggungjawab. Objek disiplin penelitian ilmu administrasi negara adalah pelayanan publik sehingga yang dikaji terutama adalah keadaan berbagai organisasi publik. Jadi dari pendapat para ahli penulis menyimpulkan bahwasanya administrasi negara adalah suatu kegiatan atau proses penyelenggaraan program-program pemerintah yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat dan di landaskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negera tersebut.  

Lalu apa yang di maksud dengan kebijakan publik? 

Menurut Abdul Wahab (2005), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Contoh reformasi administrasi negara yang dapat mendukung penetapan kebijakan publik: 

• Restrukturisasi organisasi pemerintahan. Restrukturisasi organisasi pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pemerintah dapat lebih fokus dalam melaksanakan kebijakan publik.
• Penerapan sistem informasi manajemen. Penerapan sistem informasi manajemen dapat meningkatkan transparansi dan menjadi  akuntabilitas pemerintahan, sehingga masyarakat dapat ikut memantau pelaksanaan kebijakan publik. 
• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat lebih puas dengan pelayanan publik.

Lalu apa maksud dari reformasi administrasi negara? 

Reformasi administrasi negara adalah perubahan yang terencana terhadap pelaksanaan berupa kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah dengan melakukan revisi, perbaikan birokrasi pemerintah serta mencari alternatif baru tentang sistem administrasi negara yang lebih cocok dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman di negara-negara sedang berkembang. Reformasi yang dilaksanakan meliputi 3 hal, yaitu :

(a) Reformasi pengambilan kebijakan, 

(b) Reformasi struktural reformasi dan 

(c) Reformasi budaya organisasi. 

Dengan adanya reformasi administrasi negara akan tercipta sebuah pemerintahan wirausaha dengan landaskan kerja visi dan misi dan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi inovasi aparat birokrasi dan partisipasi warga negara dalam setiap proses pengambilan keputusan/ kebijakan.

Apa hubungannya reformasi administrasi negara dengan penetapan kebijakan publik? 

Hubungan antara reformasi administrasi negara dan penetapan kebijakan publik : Reformasi administrasi negara berfokus pada upaya perbaikan dan modernisasi sistem administrasi yang ada dalam pemerintahan. Sementara itu, penetapan kebijakan publik mencakup proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang akan memengaruhi masyarakat secara luas. Kebijakan publik perlu didukung oleh administrasi negara yang efisien dan efektif dalam melaksanakan keputusan dan program-program kebijakan reformasi administrasi negara berkaitan erat dengan penetapan kebijakan publik. Reformasi administrasi adalah pembenahan sejumlah kebijakan hukum yang terkait dengan struktur, proses, dan manajemen baik birokrasi maupun kebijakan publik. Proses reformasi administrasi negara dapat dimulai pada tingkat pembuatan dan penetapan kebijakan publik. Melalui reformasi administrasi, diharapkan terjadi perbaikan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Reformasi pemerintahan juga mencakup perubahan mendasar dan luas terhadap administrasi publik, termasuk inovasi organisasi, lembaga pembangunan, perbaikan teknologi, dan manajemen organisasi. Dengan demikian, reformasi administrasi negara berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan hasil dari kebijakan publik.

Bagaimana proses penetapan kebijakan publik yang efektif? 

Dalam proses penetapan kebijakan publik, penting untuk melibatkan berbagai pihak terkait, seperti para politisi, lembaga pemerintah, pengambil keputusan, kelompok kepentingan, dan pihak-pihak lain. Selain itu, proses kebijakan harus transparan  dan inklusif untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat diterima dan diterima oleh masyarakat.

Pandangan kami terhadap reformasi administrasi negara dan kebijakan publik? 

Reformasi administrasi negara di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, masih banyak hal yang perlu diperbaiki, seperti masih adanya birokrasi yang berbelit-belit, korupsi, dan lemahnya akuntabilitas pemerintah. Reformasi kebijakan publik di Indonesia juga perlu diperkuat. Pemerintah perlu lebih transparan dan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, pemerintah perlu lebih fokus pada kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada hasil dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Saya berharap reformasi administrasi negara dan kebijakan publik di Indonesia dapat terus diakselerasi agar dapat mencapai hasil yang optimal dan membawa manfaat bagi masyarakat.