Integrasi Manajemen Era Digital sebagai Wujud Transfromasi Manajemen Pemerintah

Integrasi Manajemen Era Digital sebagai Wujud Transformasi Manajemen Pemerintahan.

Pemerintah dalam pelaksanaan kepemimpinan memiliki sebuah manajemen yang menuntut agar keberadaannya dan tuntunan undang-undang sejalan dengan perubahan era globalisasi. 

Pola-pola manajemen yang feudal harus diganti dengan modern yang demokratis. Sehingga manajemen pemerintah wajib mengacu pada politik global, ekonomi global dan nilai – nilai global, sementara kepentingan nasional bertumpu pada terjaminnya stabilitas negara, integrasi politik dan ekonomi, sedangkan kepentingan lokal diorientasikan pada terpenuhinya kenyamanan lingkungan lokal, yang meliputi kesejahteraan, stabilitas politik dan ekonomi serta terjaganya lingkungan fisik maupun lingkungan non fisik. 

Pada kepentingan lokal inilah, perubahan manajemen yang berbasis akuntabilitas, transparan, keterbukaan, dan didasarkan pada ketegasan dalam penegakkan hukum perlu dilakukan.

Namun, pada nyatanya manajemen pemerintah yang berwujud pada pelayanan publik, terdapat beberapa masalah, dengan ketidakpuasan konsumen dalam menerima layanan, dikarenakan adanya kesulitan kepengurusan untuk orang-orang tertentu, dan mudahnya untuk pihak Sebagian besar yang memiliki wewenang. Ketimpangan dalam menerima akses layanan terus menjadi perbincangan yang meresahkan, pemerintah terus melakukan revisi-revisi guna menghilangkan unsur yang menyebabkan KKN dalam pelayanan publik tersebut.  

Dalam upaya pemerintah dalam memperbaiki pelayanan publik agar lebih efisien dan terhindar dari perbuatan KKN, maka salah satunya dengan cara mengintegrasikan data publik ke digital.

Dalam kaitan ini Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB), fokus yang menjadi ekosistem pengembangan pelayanan publik yang terintegrasi, yaitu dengan cara lincah, mudah sehingga masyarakat tidak perlu mengantre dan berurusan langsung dengan pemberi layanan. Fokus tersebut adalah sebagai berikut :

• Pertama, dengan membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan konsep direct service alias pelayanan langsung.
• Kedua, electronic service yang saat ini sudah dikembangkan dalam bentuk MPP Digital.
• ketiga, Anas menyebut ada pelayanan mandiri alias self service.
• Keempat , mobile service atau pelayanan langsung dengan skema pelayanan keliling ke berbagai tempat.

Pada proses pengembangan MPP Digital, dilakukan percobaan pada  Smart Kampung di Banyuwangi, bekerja sama dengan sejumlah pihak mulai dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Perum Peruri, hingga Lembaga National Single Window (LNSW). Harapannya, program ini bisa terus direplikasi dan diterapkan ke semakin banyak kabupaten/kota di Indonesia.

Adapun MPP Digital ini merupakan pelayanan publik berbasis elektronik pemerintah daerah yang terintegrasi dalam satu aplikasi. Untuk fitur-fitur utamanya antara lain terkait dengan pengajuan permohonan pelayanan, tracking layanan, riwayat layanan, pengaduan layanan, profil pengguna, hingga notifikasi.

Dengan demikian, upaya dalam memperbaiki manajemen pemerintahan terus dilakukan pihak-pihak yang menaungi dengan melakukan perbaikan -perbaikan sistem di dalam manajemen pelayanan publik, yang sangat erat dirasakan oleh masyarakat atau rakyat kecil.

Referensi :

Sari D.C, dkk. 2020. Manajemen Pemerintahan. Ideas Publishing. Gorontalo.