Akhinrya usulan yang selama ini diperjuangkan oleh NGO di Kota Depok, Jawa Bara, agar Pemkot mau berbagi kewenangan dan anggaran dengan kelurahan, diakomodir melalui kebijakan Pagu Indikatif Kelurahan. Tiap Kelurahan mulai tahun ini akan mendapat alokasi dana 300 juta dari APBD untuk mengakomodir usulan musrenbang kelurahan, terutama untuk program yang cakupan (skup) kelurahan.
Dari penjelasan Bappeda, usulan program kelurahan (yang diajukan waktu musrenbang), nantinya akan dipilah dulu mana yang jadi program OPD (karena cakupan kerjanya lebih pas untuk OPD dan karenanya didanai OPD), dan mana yang dinilai merupakan program kelurahan (skup kelurahan). Program Kelurahan inilah yang nantinya akan didanai dengan pagu indikatif kelurahan.
Usulan program (skup) kelurahan tersebut sebelumnya akan diverifikasi dulu oleh OPD, utamanya terkait dengan usulan anggarannya, apakah sesuai atau kurang. Juga akan ditentukan siapa yang layak melaksanakan: swakelola masyarakat atau OPD. karena itu,berbeda dengan ALokasi Dana Desa (ADD) yang anggarannya langsung masuk kas kelurahan/Desa, Pagu indikatif yang dikelola masyarakat nominalnya sangat tergantung pada hasil verifikasi.
Secara umum disain kebijakan pagu indikatif ini kalau boleh saya nilai, memang belum matang benar. terutama untuk memastikan proses berlangsung partisipatif dan melibatkan masyarakat luas (Setidak-tidaknya melibatkan berbagai komponen masyarakat yang ada di Kelurahan tersebut dan tidak sekedar menjadi banca'an para elit kelurahan), serta terkait dengan mekanisme pengawasan. Karena hal itu maka peran kontrol dari temen-temen masyarakat sipil dan media, menjadi penting adanya. Bukan apa-apa. Kebijakan yang tidak dirancang secara baik, dilapangan sering kali lebih banyak menimbulkan ekses negatif ketimbang membawa manfaat.
Jadi, tak berlebihan ya kalau saya mengajak anda semua, YOK SAMA-SAMA KITA AWASSI PELAKSANAANNYA!!!
