Mohon tunggu...
Wonenuka Sampari
Wonenuka Sampari Mohon Tunggu... pelajar/mahasiswa -

One People One Soul

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop Pilihan

OPM: LSM dan Gereja Jangan Bicara Papua Merdeka

9 Februari 2015   21:43 Diperbarui: 17 Juni 2015   11:32 617
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

[caption id="attachment_350112" align="aligncenter" width="448" caption="Kelompok Puron Wenda (Sumber: http://suluhpapua.com/)"][/caption]

Hal tersebut dikatakan oleh Puron Okiman Wenda, Komando KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) Wilayah Lapago setelah melakukan penyerangan beberapa hari lalu. Seperti yang diketahui, kelompok pimpinan Puron Wenda ini adalah pelaku penyerangan pekerja proyek pembangunan jalan di Lanny Jaya.  Puron mengaku melakukan pembakaran sebagai aksi protes terhadap pemerintah setempat yang melakukan pembangunan jalan di wilayah yang mereka diami.

Dalam pengakuannya, Puron Wenda menuntut kelompok-kelompok faksi politik OPM seperti WPNCL (West Papua National Council for Liberation) pimpinan Andy Ayemiseba, PNWP (Parliament National Of West Papua) pimpinan Buchtar Tabuni dan NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) pimpinan Forkorus Yaboisembut untuk menghentikan kegiatannya. Ia mengklaim bahwa kelompoknyalah yang mempunyai hak mutlak untuk menentukan organisasi yang pantas mendapatkan hak untuk berdialog. Menurutnya, sesuai amanah presiden RI pada saat natal di lapangan mandala Jayapura tentang masalah dialog, maka kelompoknya meminta agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan di Wamena, dimana jadwal dan harinya akan ditentukan kemudian oleh kelompoknya sendiri.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa LMA (Lembaga Masyarakat Adat), DAP (Desan Adat Papua) dan MRP (Majelis Rakyat Papua) agar dapat memahami fungsi dan tugas kerjanya masing-masing, dalam arti melayani masyarakat adat dan penanganan hak-hak dasar masyarakat adat. Oleh karena itu, kepada kelompok-kelompok ini ia minta berhenti untuk bicara tentang politik. Hal yang serupa ia sampaikan kepada LSM di Papua dan tokoh-tokoh gereja, Puron meminta tokoh-tokoh LSM dan Gereja agar tidak bicara tentang Papua Merdeka. Hanya TPN-OPM yang berhak bicara tentang Papua Merdeka.

Kecaman Terhadap Kelompok Puron Wenda

Penyerangan KKB pimpinan Puron Wenda terhadap pekerja proyek pembangunan jalan di Lanny Jaya banyak dikecam oleh berbagai tokoh Papua. Deerd Tabuni, Tokoh Intelektual Pengunungan Tengah Papua yang juga putra asli daerah setempat mengatakan “Terhadap pembangunan jalan masuk ke kampung saya, harus tetap dibangun. Siapapun tidak punya hak untuk menghalangi pembangunan jalan. Saudara Puron Wonda lahir besar di Puncak Jaya, jadi dia tidak punya hak untuk bicara di kampung orang lain”. Ia juga meminta Puron Wenda angkat kaki dari kampungnya.

Selain itu Dopen Wakerkwa, anggota Komisi B DPRD Lani Jaya, mengatakan “Statement yang dibuat Puron Wenda di media masa itukan lebih kepada perjuangan untuk Papua Merdeka. Sedangkan upaya pembangunan di Papua pada umumnya oleh pemerintah merupakan langkah baik untuk memajukan Papua. Karena itu, tak bisa seenaknya dilarang oleh segelintir orang”. Ia juga mengatakan bahwa DPRD Lanny Jaya akan membentuk timsus (Tim Khusus) pasca penyerangan kelompok Puron Wenda yang mencederai 2 warga sipil Papua tersebut. Ia juga mangetakan “mereka-mereka yang selama ini melakukan penembakan di Lani Jaya, merupakan anak-anak asli dari Lani Jaya, saudara kami sendiri. Namun mereka tidak punya perasaan dalam merusak Lani Jaya ini,”

Puron Wenda, Contoh Kegalauan Pimpinan TPN-OPM

Saya melihat bahwa Puron Wenda adalah contoh dari bentuk kegalauan pimpinan TPN-OPM/KKB. Tidak diakuinya perjuangan kelompok-kelompok TPN-OPM/KKB sebagai aktor dalam konflik di Papua menjadi penyebabnya. Di dunia internasional, para aktivis OPM luar negeri sama sekali tidak menganggap keberadaan kelompok-kelompok bersenjata ini sebagai bagian dari OPM. Di tingkat nasional, pemerintah cenderung untuk berdialog dengan tokoh gereja, tokoh adat dan tokoh-tokoh LSM Papua. Oleh OPM faksi politik, kelompok-kelomok TPN-OPM hanya dianggap sebagai ganjalan dari upaya diplomasi pemisahan Papua dari Indonesia, karena aksi mereka yang kerap melanggar HAM. Oleh pemerintah Indonesia, kelompok-kelompok TPN-OPM hanya dianggap sebagai gerombolan kriminal bersenjata yang mengganggu keamanan di Indonesia.

Tidak diakuinya “perjuangan” kelompok-kelompok ini membuat mereka merasa dalam keadaan terpojok sehingga beraksi secara sporadis, salah satunya adalah melakukan penyerangan terhadap orang-orang Papua yang mengerjakan proyek pengerjaan jalan di Lanny Jaya. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Puron Wenda di Lanny Jaya, padahal banyak kelompok-kelompok bersenjata lainnya di Papua. Keberadaan mereka yang tidak diakui kawan maupun lawan dan posisi mereka yang terpojok, memungkinkan adanya serangan-serangan sporadis seperti penyerangan terhadap pekerja sipil proyek pembangunan jalan di Lanny Jaya, yang dilakukan oleh kelompok lainnya selain kelompok Puron Wenda bisa saja kembali terjadi.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun