Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia tahun 2018 sebesar 38 (naik satu poin), berada di urutan 89 (naik 7 peringkat dari tahun 2016 dan 2017 yang berada di peringkat 96, jika diurut dari negara paling bersih ke paling korup) dari 180 negara.
Temuan ini berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII). Adapun skor 0 menunjukkan sangat korup, sedangkan 100 bersih dari korupsi.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarif, mengingatkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sejatinya menggambarkan berbagai komponen penentu seperti layanan publik, kepastian hukum, kemudahan berbisnis, relasi antara politik dengan bisnis, dan lainnya. Jadi naik turunnya CPI tidak hanya dipengaruhi oleh korupsi yang berbentuk mark-up dan suap, namun juga hadir di sistem politik, perizinan dan sebagainya.
Namun ditegaskan Laode M. Syarif, perbaikan sejumlah parameter di atas tidak hanya menjadi menjadi tugas KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tetapi adalah tanggung jawab semua elemen di masyarakat. Ia sebenarnya berharap Indonesia bisa mencapai skor lebih baik lagi.
Kita pasti bertanya-tanya, kenapa fenomena korupsi (dalam arti yang luas) masih begitu gencar terjadi di Indonesia?
Semua dimulai dari pemimpin. Jika pemimpin di negara ini mau memberikan contoh dan teladan yang baik, maka sistem yang berjalan akan mengalami perbaikan dan rakyat di bawah akan tergerak untuk memelihara norma-norma yang sama.
Namun dalam realitas, begitu banyak fenomena pejabat pemerintah dan malahan wakil rakyat yang dengan entengnya mau mencuri uang rakyat atau uang negara yang notabene bukan haknya, alias harta haram. Apakah mereka tidak merasa takut sedikit pun? Mau dibawa kemana sih harta yang banyak itu?
Bisa juga para pemimpin ini TERLUPA dan LALAI. Ada di antara para pemimpin di negara ini yang semasa mudanya adalah aktivis mahasiswa dan mahasiswi yang penuh idealisme. Mereka bahkan sangat terlatih untuk memimpin demonstrasi-demonstrasi mahasiswa yang masif untuk menuntut keadilan ditegakkan di negeri ini.
Namun ketika suatu masa mereka terpilih jadi pemimpin negara, wakil rakyat di DPR/DPRD atau di lembaga-lembaga pemerintahan, mereka dengan mudahnya terseret pada penyimpangan kekuasaan dan melakukan korupsi. Bahkan ada juga istilah korupsi yang populer di Indonesia, yakni "korupsi berjamaah" (korupsi bersama-sama)!
Dalam sejarah Islam ada satu contoh kepemimpinan antikorupsi, yaitu Umar bin Abdul Aziz yang berprinsip sangat hati-hati dalam menggunakan fasilitas negara.
Dikisahkan pada suatu malam Umar bin Abdul Aziz sedang menyelesaikan urusan negara di ruang kerjanya. Tiba-tiba anak laki-laki Umar bin Abdul Aziz ingin berbicara dengan ayahnya.Â
