Â
Sejarah politik kebijakan pendidikan di Indonesia bermula sejak zaman kuno. Mulai kemerdekaan negara ini, bahkan perselisihan politik dan kebijakan ini sudah ada sebelum kemerdekaan, selama pemerintah kolonial masih berkuasa. Sangat menarik untuk melihat bagaimana perubahan politik kebijakan pendidikan di Indonesia sepanjang masa, mulai dari saat kemerdekaan yang dikenal dengan nama orde lama hingga saat ini. Proses ini terjadi karena berbagai faktor, tetapi yang paling penting adalah kemajuan dunia pendidikan untuk kemajuan bangsa. Ini menunjukkan kesadaran bahwa pendidikan adalah komponen penting dalam membangun sebuah bangsa, dan bahwa kemajuan sebuah bangsa memiliki korelasi yang kuat dengan kualitas pendidikan.
Pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan suatu negara adalah pendidikan. Sistem pendidikan dipengaruhi secara signifikan oleh situasi politik suatu negara. Tulisan ini akan memeriksa perkembangan politik saat ini dari sudut pandang pendidikan, dengan penekanan khusus pada bagaimana dinamika politik dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan, implementasinya, dan akhirnya dampaknya terhadap perkembangan masyarakat. Sistem pendidikan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan dalam kepemimpinan dan kebijakan politik suatu negara. Semua pemerintahan memiliki visi dan misi politik yang berbeda, yang seringkali mencerminkan nilai-nilai dan prioritas yang paling penting. Perubahan besar dalam kebijakan pendidikan, termasuk anggaran, kurikulum, dan strategi pengajaran, dapat terjadi saat pergantian kepemimpinan.Implementasi kebijakan pendidikan dapat terhambat oleh ketidakstabilan politik atau konflik politik. Ketidakpastian politik dapat mengganggu alokasi dana.
Pendidikan politik adalah kombinasi dari dua konsep yang saling berkaitan: politik dan pendidikan. Pendidikan menghasilkan definisi umum yang mencakup semua upaya untuk meningkatkan sikap dan tingkah laku masyarakat. Sementara politik dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu tentang negara, kekuasaan, kebijakan publik, pengambilan keputusan, dan alokasi dan distribusi. Namun, definisi pendidikan politik lebih luas dan mengacu pada pendidikan orang dewasa yang bertujuan untuk memberi mereka kemampuan untuk berpartisipasi secara bebas dan otonom dalam kehidupan sosial sebagai warga negara.
Suksesnya suatu kebijakan pendidikan tergantung pada bagaimana kebijakan dibuat dan diterapkan. Implementasi kebijakan pendidikan dapat menghadapi berbagai kesulitan dalam lingkungan politik yang dinamis. Ketidakpastian politik, yang dapat menghambat proses implementasi, merupakan salah satu tantangan utama. Prioritas kebijakan dapat berubah karena pergantian pejabat publik atau perubahan komposisi parlemen, bahkan jika kebijakan tersebut telah diterapkan dengan baik sebelumnya. Selain itu, pengaruh politik dapat membuat administrasi bekerja lebih sulit. Misalnya, korupsi dalam pengelolaan dana pendidikan atau nepotisme dapat membahayakan sistem pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, membangun sistem yang dapat diawasi dan jelas tentang cara kebijakan pendidikan diterapkan sangat penting.
Kualitas pendidikan dapat dipengaruhi langsung oleh ketidakstabilan politik atau konflik. Sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dapat terhambat oleh ketidakstabilan politik. Pendidik dan guru yang merasa tidak aman atau terpengaruh oleh konflik politik cenderung kurang fokus pada tugas mereka.Ketidakpastian politik juga dapat memengaruhi keinginan siswa. Anak-anak dan remaja cenderung lebih baik berkembang dalam lingkungan yang stabil dan aman. Namun, ketika ada konflik politik atau ketidakpastian, stres psikologis yang dialami siswa dapat menghambat proses belajar-mengajar. Dari perspektif kebijakan, perubahan prioritas politik juga dapat berdampak pada alokasi anggaran untuk pendidikan. Daya saing dan inovasi suatu negara dapat dipengaruhi dalam jangka panjang oleh kebijakan yang tidak memadai atau kurang mendukung pembangunan sumber daya manusia.
Kondisi politik telah dianalisis dalam beberapa penelitian terbaru. Wagner dan Jaclin berpendapat bahwa ada krisis demokrasi atau transformasi demokrasi yang terjadi di banyak masyarakat, yang mengarah pada de-demokratisasi praktik politik. Penelitian Gasiorowski menunjukkan bahwa ketidakstabilan politik, seperti kerusuhan damai dan perubahan pemerintahan, dapat memiliki efek signifikan pada indikator ekonomi makro seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Eggoh dan Kobbi menemukan bahwa perbaikan kondisi ekonomi makro dan kehadiran demokrasi dapat mengurangi ketidakstabilan politik, sementara faktor-faktor seperti kedekatan geografis dan usia kepala eksekutif dapat meningkatkannya. Rihoux membahas penggunaan Analisis Perbandingan Kualitatif (QCA) sebagai pendekatan penelitian untuk memahami pengambilan keputusan politik dan kompleksitas kausal. Shaik dan Nwadei fokus pada polarisasi politik di Amerika Serikat, memeriksa penyebab, konsekuensi, dan solusi potensial. Studi-studi ini memberikan wawasan berharga tentang kondisi politik terbaru dan implikasinya.
Melihat kondisi politik saat ini, Dimana praktek pelanggaran yang dilakukan oleh para anggota partai politik semakin menjadi-jadi. Para penguasa yang memiliki wewenang yang tinggi seakan-akan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau kelompoknya saja, terkadang dalam system pemerintahakan, kekuasaan dijadikan sebagai bisnis antara sesame penguasa. Kondisi demikian yang menyebabkan Masyarakat kurang mempercayai para anggota partai politik. Kondisi politik saat ini dalam pendidikan beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada penekanan yang berkembang pada pengujian dan privatisasi berisiko tinggi di Amerika Serikat, yang telah menyebabkan kebutuhan akan pendekatan kritis terhadap pendidikan yang berfokus pada keadilan sosial. Hubungan antara politik dan pendidikan semakin populer, dengan para sarjana mengeksplorasi sifat politik pendidikan dari perspektif teoritis yang berbeda. Penyelesaian politik di tingkat nasional dan lokal memainkan peran penting dalam membentuk reformasi pendidikan, dengan dominasi politik memungkinkan elit untuk mengatasi kepentingan pribadi, sementara desentralisasi dapat mengarah pada solusi inovatif. Â Demokrasi dan pendidikan menghadapi tantangan kompleks di abad ke-21, termasuk reformasi neoliberal dan isu-isu global, menyoroti perlunya pendidikan untuk demokrasi. Masa depan pendidikan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, geopolitik, dan pedagogis, seperti pendanaan keuangan, tantangan penuaan, dan pembelajaran seumur hidup .
Pengaruh kebijakan politik terhadap pendidikan di Indonesia merupakan isu kompleks yang telah menghambat peningkatan hasil pembelajaran di dalam negeri. Sistem pendidikan telah digunakan oleh elit politik, birokrasi, dan korporasi untuk mengumpulkan sumber daya, mendistribusikan patronase, dan menjalankan kontrol politik, daripada berfokus pada produksi pekerja terampil dan pemikir kritis. Hal ini mengakibatkan kurangnya kemajuan dalam mengatasi defisit sumber daya manusia, menghilangkan struktur insentif yang menyimpang, dan meningkatkan manajemen pendidikan. Selain itu, upaya partai-parpol dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sebagian besar tidak berhasil, yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Peran politik pendidikan di Indonesia terbukti dalam hubungan antara politik dan kebijakan pemerintah, serta pengaruh politik terhadap sistem pendidikan, strategi, dan teknik yang diterapkan di dalam negeri. Secara keseluruhan, pengaruh kebijakan politik terhadap pendidikan di Indonesia telah menghambat kemajuan dan memerlukan rekonfigurasi fundamental hubungan kekuasaan untuk mencapai hasil yang signifikan.
Pendidikan dan politik saling terkait erat. Individu berpendidikan tinggi lebih cenderung memiliki pengaruh pada politik. Dalam masyarakat demokratis kontemporer, pendidikan memainkan peran penting dalam mendukung dan memperkuat demokrasi. Ada hubungan positif antara pendidikan dan pengetahuan politik, meskipun beberapa sarjana telah menantang gagasan ini . Bidang pendidikan adalah tempat perjuangan politik, yang melibatkan dinamika kekuasaan, serikat buruh pendidikan, dan kebijakan pendidikan. Pendidikan sangat penting untuk reproduksi dan rekreasi peradaban, dan politik tertarik pada pendidikan karena membentuk koeksistensi sipil. Pendidikan memiliki dimensi politik karena berkontribusi pada demokratisasi demokrasi dan penanaman pemikiran kritis .
Dampak politik terhadap pendidikan di Indonesia sangat signifikan. Negara ini telah melakukan upaya untuk meningkatkan akses ke pendidikan, tetapi hasil pembelajaran belum melihat banyak peningkatan. Dominasi politik elit predator telah menghambat produksi pekerja terampil dan pemikir kritis, karena mereka telah menggunakan sistem pendidikan untuk keuntungan pribadi dan kontrol politik. Perkembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh faktor politik, dengan kepentingan dan paradigma pemerintah memainkan peran utama. Praktik kepemimpinan di sektor pendidikan telah berkembang dari waktu ke waktu, dipengaruhi oleh sistem pemerintahan dan situasi sosial-politik. Kekuatan-kekuatan ini telah membentuk praktik kepemimpinan sekolah, dengan perubahan yang terjadi selama desentralisasi sistem pendidikan pada tahun 2000-an. Secara keseluruhan, politik memiliki dampak yang signifikan terhadap pendidikan di Indonesia, mempengaruhi hasil pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan praktik kepemimpinan sekolah.
Peran politik pendidikan di Indonesia berdampak pada kebijakan dan kualitas pendidikan. Negara telah menerapkan berbagai kebijakan, seperti kebijakan Merdeka Belajar Kampus Mengajar (MBKM) dan otonomi pendidikan, untuk meningkatkan pengelolaan dan daya saing pendidikan. Namun kebijakan-kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan dan kelemahan. Kebijakan MBKM meskipun dipandang sebagai solusi potensial, namun masih memiliki kelemahan fatal yang mengakibatkan permasalahan adaptasi kurikulum. Penerapan otonomi pendidikan telah menimbulkan konflik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan, serta inefisiensi pengelolaan pendidikan dan praktik korupsi baru. Selain itu, desentralisasi pendidikan telah menghadirkan tantangan dalam pengendalian kualitas, pembiayaan, dan profesionalisme guru. Permasalahan ini menyoroti perlunya perbaikan kebijakan dan strategi untuk mengatasi dinamika politik dan menjamin kualitas pendidikan di Indonesia.
Politik memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem pendidikan. Di banyak negara, campur tangan politik dan pengaruh partai politik dapat melemahkan kualitas pendidikan dan menghambat pengembangan sistem pendidikan yang kuat. Para pemimpin politik sering kali memprioritaskan kepentingan dan pendukungnya sendiri di atas kebutuhan sistem pendidikan, sehingga menyebabkan korupsi dan kesalahan alokasi sumber daya. Penyelesaian politik dalam suatu negara dapat menentukan potensi dan pelaksanaan reformasi pendidikan. Dominasi politik di tingkat nasional dapat memungkinkan para elit untuk mengatasi kepentingan pribadi, namun dapat menghambat munculnya koalisi untuk mempelajari reformasi. Dalam lingkungan politik yang lebih kompetitif, jangka pendek dan kepentingan pribadi dapat menghambat kemajuan Pendidikan. Di tingkat daerah, kurangnya dominasi politik dan desentralisasi dapat menghasilkan solusi inovatif terhadap tantangan pendidikan. Secara keseluruhan, politik memainkan peran penting dalam membentuk sistem pendidikan dan hasil-hasilnya.
Pendidikan dapat digunakan untuk mendorong perubahan politik dengan menumbuhkan kepentingan politik, keterlibatan, dan kesadaran di antara individu. Pendidikan kewirausahaan, misalnya, terbukti mengubah siswa menjadi lebih tertarik dan terlibat secara politik. Pendidikan keuangan juga dapat diperlakukan sebagai pendidikan politik, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penindasan struktural sebagai akar penyebab kerawanan keuangan. Selain itu, proses rekonseptualisasi dalam pendidikan matematika berpotensi mempolitisasi bidang tersebut dan berkontribusi terhadap perubahan sosial yang lebih luas. Pendidikan politik tidak terbatas pada mata pelajaran atau bagian kurikulum tertentu, melainkan meresapi seluruh pengalaman pendidikan, membentuk nilai-nilai dan memajukan masyarakat yang diinginkan. Guru dapat berperan dalam mendorong perubahan politik dengan mendorong siswa untuk menaruh minat pada isu-isu sosial dan politik melalui berbagai mata pelajaran, seperti bahasa Inggris, sejarah, geografi, dan pendidikan agama.
