Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta resmi mencalonkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kembali maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) PKB DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas, Rabu (12/06).
Menurut Hasbiallah, keputusan PKB mencalonkan Anies diputuskan dalam rapat kerja yang digelar di Puncak Bogor, 8-9 Juni 2024 lalu. Keputusan itu juga tidak tiba-tiba, tapi diambil berdasarkan aspirasi dari tingkat ranting, DPC (Dewan Pimpinan Daerah), dan DPW PKB.
Dukungan PKB terhadap Anies di Pilgub DKI tersebut tentunya merupakan suatu hal yang wajar. Sebab jika dikaitkan dengan Pilpres (Pemilihan Presiden) bulan Pebruari lalu, PKB merupakan salah satu partai politik pengusung Anies-Muhaimin. Antara PKB dengan Anies mungkin masih memiliki ikatan emosional yang cukup kuat.
Akan tetapi PKB tidak bisa mengusung Anies sendirian. PKB hanya memiliki 10 kursi di DPRD DKI Jakarta. PKB membutuhkan partai politik lain untuk bersama-sama mengusung Anies.
Oleh karena itu PKB melakukan komunikasi dengan PSI (Partai Solidaritas Indonesia). PKB berkeinginan menduetkan Anies dengan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. PKB DKI mengibaratkan duet Anies-Kaesang sebagai cerminan Pancasila sila ke-3, yakni Persatuan Indonesia.
Namun seandainya pun PSI sepakat bergabung dengan PKB untuk mengusung Anies, syarat dukungan partai politik belum cukup. Sebab PSI hanya mendapatkan 8 kursi di DPRD DKI Jakarta.
Jika digabungkan jumlah kursi PKB dengan PSI hanya 18 kursi (PKB 10, PSI 8). Padahal syarat minimal jumlah kursi partai politik yang akan mengusung calonnya di Pilkada minimal 20 persen dari total jumlah kursi.
Jumlah kursi DPRD DKI saat ini adalah 106 kursi. Berarti paling tidak PKB harus bisa menarik dukungan partai politik lain yang memiliki kursi, sehingga paling tidak jumlah gabungan kursi sebanyak 22 kursi.
Selain PKB, partai politik lain yang juga dikabarkan berniat dan berminat mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ini mungkin agak mengejutkan, sebab selama ini PDIP dipersepsikan sebagai "villain politik" Anies Baswedan.
Tengok saja ketika Anies masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Selain PSI, PDIP merupakan partai politik juga cukup getol dan agresif "menyerang" kebijakan-kebijakan Anies Baswedan.
Tapi politik itu sangat dinamis dan cair. Politik bisa berubah dalam sesaat tergantung kepentingan. Kawan bisa jadi lawan dan lawan bisa jadi kawan.
Perihal DPD PDIP DKI Jakarta berniat dan berminat mengusung Anies, hal itu terlihat dari surat rekomendasi yang disampaikan kepada DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PDIP. Dalam surat rekomendasi tersebut ada beberapa nama yang diusulkan, termasuk Anies Baswedan.
Seandainya PDIP benar-benar memberikan dukungan kepada Anies Baswedan dan berkoalisi dengan PKB, maka syarat dukungan sudah lebih dari cukup. Sebab PDIP memperoleh 15 kursi di DPRD DKI Jakarta.
Tapi tentu saja dalam politik ada hitung-hitungannya. PDIP mendukung Anies tidak akan gratis. Menurut banyak kabar yang beredar, PDIP berkeinginan menduetkan Anies dengan kader PDIP sendiri, yakni mantan Panglima TNI Andika Perkasa.
Dengan demikian sudah ada dua wacana dan alternatif pasangan Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta. Pertama pasangan Anies-Kaesang dan kedua pasangan Anies-Andika.
Itu baru awal. Pilgub DKI masih cukup jauh. Segala kemungkinan masih sangat mungkin bisa berubah. Bahkan perubahan dalam politik itu bukan lagi dalam hitungan bulan, minggu, atau hari. Perubahan dalam politik itu seringkali terjadi dalam hitungan menit dan detik.
