Tanggal 16 Oktober 2017 lalu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2017-2022. Hari ini persis tanggal 16 Oktober 2022. Artinya "kontrak" jabatan Anies Baswedan dan wakilnya selesai hari ini.
Sebulan yang lalu, tepatnya tanggal 13 September 2022 DPRD DKI Jakarta sudah mengumumkan pemberhentian Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya DPRD DKI Jakarta pun sudah mengajukan tiga nama calon pengganti Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Jokowi.
Tiga nama calon pengganti Anies Baswedan yang diajukan oleh DPRD DKI Jakarta kepada Presiden Jokowi adalah Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bahtiar. Heru Budi Hartono adalah Kepala Staf Kepresidenan.
Marullah Matali adalah Sekda Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu Bahtiar adalah Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
Tanggal 10 Oktober 2022, Presiden Jokowi kemudian menunjuk Kepala Staf Kepresidenan, Heru Budi Hartono sebagai penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan. Salah satu alasan memilih Heru Budi Hartono, karena presiden sudah lama mengenal Kepala Staf Kepresidenan itu.
Nama Heru Budi Hartono memang bukan nama baru di internal pemerintahan provinsi DKI Jakarta. Pria kelahiran 13 Desember 1965 itu tercatat pernah memiliki beberapa jabatan di pemprov DKI Jakarta.
Sejak tahun 1993 Heru Budi Hartono mengawali kariernya sebagai staf khusus Wali Kota Jakarta Utara era gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Selain itu Heru Budi Hartono juga tercatat mengisi sejumlah posisi.
Tahun 2013 di era gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Heru Budi Hartono diangkat sebagai Kepala Biro Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta. Namun tidak lama hanya satu tahun, Heru Budi Hartono kemudian dilantik menjadi Wali Kota Jakarta Utara.
Menjadi Wali Kota Jakarta Utara pun tidak lama, juga hanya satu tahun. Tahun 2015 di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Heru Budi Hartono dimutasi menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Â
Setelah tidak lagi menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemprov DKI Jakarta, tahun 2017 Heru Budi Hartono diangkat oleh Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Jabatan itu Heru emban hingga kini.
Bahkan menurut Heru setelah jadi Pj Gubernur DKI Jakarta pun, jabatan Kepala Staf Kepresidenan tidak akan dilepaskan. Sebab jabatan Kepala Staf Kepresidenan merupakan Eselon I yang menjadi syarat Pj Gubernur.
Heru Budi Hartono akan menggantikan Anies Baswedan sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Anies sendiri menilai positif penunjukkan Heru menggantikan dirinya.
Apakah Heru Budi Hartono akan melanjutkan program-program Anies Baswedan? Sebagian mungkin ya, tapi tidak seluruhnya.
Salah satu program Anies Baswedan yang bisa jadi tidak akan dilanjutkan adalah dalam hal penanganan banjir di DKI Jakarta. Sebab antara Anies Baswedan dengan gubernur DKI Jakarta sebelumnya dan pemerintah pusat berbeda konsep tentang penanganan banjir di Jakarta.
Anies Baswedan mengusung konsep "naturalisasi". Sementara itu gubernur DKI Jakarta sebelumnya dan pemerintah pusat mengusung konsep "normalisasi". Heru Budi Hartono sangat mungkin akan menerapkan konsep "normalisasi", bukan "naturalisasi".
Hal itu bukan sebuah masalah. Sebab intinya sebuah program harus bisa dirasakan oleh rakyat secara nyata. Jangan sampai berubah-ubah program tapi malah lebih buruk hasilnya dari program sebelumnya.
Persoalan banjir di Jakarta adalah persoalan yang terjadi sudah sangat lama. Sampai saat ini belum ada satu pun Gubernur DKI Jakarta yang mampu mengatasi banjir Jakarta dengan paripurna. Tidak Ali Sadikin, tidak Sutiyoso, tidak Fauzi Bowo, tidak Joko Widodo, tidak Basuki Tjahaja Purnama, dan termasuk tidak pula Anies Baswedan.
Sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut, sesungguhnya Pj Gubernur DKI Jakarta bisa membuat komparasi program penanganan banjir di era gubernur-gubernur DKI Jakarta itu. Program penanganan banjir di era gubernur siapa yang lebih efektif dan hasil yang lebih baik.
Hal itu bisa dilihat dan dibuka data-data yang ada. Misalnya di era gubernur siapa wilayah yang terkena banjir paling sedikit dan tidak parah, dan lain-lain. Â Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H