Bagi sebagian besar kita masyarakat timur, perjanjian pranikah (prenuptial agreement) mungkin sesuatu yang masih asing. Perjanjian pranikah masih dipandang sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan adat ketimuran.
Perjanjian pranikah dianggap hal yang negatif, sensitif, tidak etis, tidak lazim, ganjil, dan tabu. Selain itu perjanjian pranikah juga dianggap sebagai bentuk sikap egois, materialistis, dan kasar.
Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ada salah satu Bab yang mengatur tentang perjanjian perkawinan. Bab yang dimaksud adalah Bab V.
Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut memang tidak ada istilah "perjanjian pranikah". Namun dalam Pasal 29 ayat (1) ada kata-kata "sebelum perkawinan". "Sebelum perkawinan" Â dalam bahasa lain adalah "pranikah".
Jadi perjanjian pranikah sesungguhnya ada diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Bunyi lengkap Pasal 29 ayat (1) itu adalah, "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan...".
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 47 juga disebutkan bahwa perjanjian pranikah berupa perjanjian tertulis mengenai kedudukan harta dalam perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
Dengan demikian perjanjian pranikah harus tertulis dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Pegawai Pencatat Nikah. Perjanjian pranikah tidak berbentuk lisan atau omongan.
Kendati perjanjian pranikah ada dalam Undang-undang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam, tapi hal itu bukan merupakan sebuah keharusan. Hal itu hanya sebuah opsi, kebolehan saja.
Artinya bagi mereka yang mau melakukan perjanjian pranikah dipersilahkan. Namun bagi mereka yang tidak mau melakukan perjanjian pranikah juga dipersilahkan.
Bagi mereka yang berniat melakukan perjanjian pranikah dan menganggap bahwa perjanjian pranikah merupakan sesuatu yang penting, selanjutnya harus dipahami bahwa hal itu tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
Misalnya dalam perjanjian pranikah disebutkan bahwa setelah menikah isteri tidak boleh mengunjungi orang tuanya. Hal itu jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena sikap/tindakan itu sama dengan memutuskan silaturahmi. Sedangkan memutuskan silaturahmi merupakan hal yang sangat dilarang dalam ajaran Islam.
Selain itu perjanjian pranikah juga harus bersifat adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Baik pihak laki-laki atau pun pihak perempuan. Sebaliknya perjanjian pranikah bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.
Perjanjian pranikah biasanya berisi poin-poin pengaturan penyelesaian masalah yang mungkin muncul selama pernikahan. Seperti masalah pemisahan harta kekayaan, pemisahan utang, atau masalah hak asuh dan tanggung jawab terhadap anak-anak.
Isi perjanjian pranikah mungkin berbeda antara satu sama lain. Hal itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apa yang akan dimunculkan dalam perjanjian pranikah itu.
Mungkin ada yang menitikberatkan kepada masalah pengaturan harta, pengaturan tugas dan tanggung jawab, pengaturan hak asuh anak, dan lain-lain. Bisa jadi juga tentang hal lain yang dianggap penting.