Seandainya posisi Menpan-RB tetap diberikan kepada kader PDI Perjuangan, lantas siapa yang layak menggantikan Tjahjo Kumolo? Dalam hal ini sebagai partai besar PDI Perjuangan memiliki banyak stok kader yang mumpuni, yang bisa menggantikan Tjahjo Kumolo.
Mengenai siapa yang akan menggantikan Tjahjo Kumolo dari PDI Perjuangan, biasanya semua tergantung rekomendasi ketua umum PDI Perjuangan sendiri, yakni Megawati Soekarnoputri.
Sebagai ketua umum, Megawati Soekarnoputri tentu memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan kadernya yang cocok untuk menempati suatu posisi. Termasuk dalam hal ini sebagai Menpan-RB menggantikan Tjahjo Kumolo.
Dari sekian banyak kader PDI Perjuangan, paling tidak ada dua nama yang cukup layak sebagai Menpan-RB menggantikan Tjahjo Kumolo. Kedua nama itu adalah Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Ganjar Pranowo saat ini sebagai Gubernur Jawa Tengah dan disebut-sebut sebagai salah satu calon presiden yang cukup populer. Kalau diperintahkan oleh ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk mengisi posisi Menpan-RB, sebagai "petugas partai" Ganjar Pranowo tentu tak memiliki hak untuk menolak.
Ganjar Pranowo harus manut kepada keputusan sang ketua umum. Kecuali jika Ganjar Pranowo mau menjadi "petugas partai" yang "durhaka". Ganjar boleh menolak.
Ganjar Pranowo adalah kader PDI Perjuangan yang cukup berpengalaman di legislatif dan di eksekutif. Pengalaman Ganjar tersebut tentu akan sangat membantu dan berguna kalau dirinya menjadi Menpan-RB.
Kemudian Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok memang kader junior PDI Perjuangan. Namun Ahok memiliki nama besar dan juga cukup berpengalaman, baik di legislatif atau pun di eksekutif.
Nama Ahok dikenal publik terutama ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ketegasan Ahok selama memimpin Jakarta bisa disebut cukup "legendaris".
Jabatan Menpan-RB mungkin akan sangat cocok bagi Ahok. Namun semua kembali kepada keputusan Megawati Soekarnoputri.
Kendati penentuan jabatan menteri adalah hak prerogatif presiden, namun dalam hal ini Presiden Joko Widodo akan dan tetap harus mendengar masukan atau rekomendasi ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Apalagi Presiden Joko Widodo sendiri sering disebut sebagai "petugas partai" oleh Megawati Soekarnoputri.
