Elektabilitas Tinggi Menjadi Sia-sia, jika...

Menjelang Pilpres (Pemilihan Presiden) 2024, sejumlah nama tokoh yang digadang-gadang sebagai capres (calon presiden) sudah muncul ke hadapan publik. Ada yang berasal dari kalangan kepala daerah, menteri, ketua umum partai, legislatif, dan lain-lain.

Telinga publik mungkin sudah tidak asing dengan nama Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus  Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto misalnya. Kemudian telinga publik juga sudah familiar dengan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, atau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Selain itu ada banyak nama lain lagi yang cukup populer. Sebut saja nama Menparekraf Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua DPR RI Puan Maharani, atau  Gatot Nurmantyo, dan lain-lain

Diantara nama-nama di atas, nama Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah tiga nama yang hampir selalu nangkring di posisi "Tiga Besar" capres dengan elektabilitas tertinggi.

Berdasarkan rilis beberapa lembaga survei yang berbeda, posisi teratas kadang ditempati Prabowo Subianto,  kadang Ganjar Pranowo,  dan kadang  Anies Baswedan. Tiga nama itu saling bergantian menempati posisi teratas versi beberapa lembaga survei.

Sementara itu nama-nama lain di luar tiga nama di atas, elektabilitasnya tidak terlalu menonjol. Padahal tidak sedikit dari mereka sejauh ini telah melakukan personal branding dengan memasang wajah mereka di banyak baliho misalnya. Namun elektabilitas mereka belum naik secara signifikan.

Sebut saja Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PKB sekaligus Anggota DPR RI Muhaimin Iskandar yang wajahnya terpampang di banyak baliho yang tersebar di sejumlah daerah. Namun elektabilitas mereka masih jauh dari Prabowo, Ganjar, atau Anies.

Akan tetapi Pilpres 2024 masih cukup jauh. Popularitas dan elektabilitas tokoh masih sangat mungkin berubah. Mungkin saat ini kurang populer dan elektabilitasnya rendah, tapi menjelang pilpres naik tajam. Sebaliknya, bukan tidak mungkin pula jika popularitas dan elektabilitas tokoh yang saat ini tinggi, tapi menjelang pilpres turun drastis.

Dalam pilpres, popularitas dan elektabilitas yang tinggi sangatlah penting. Sebab hal itu memperbesar peluang sang tokoh yang menjadi capres bisa memenangkan kontestasi.

Oleh karena itu tidak mengherankan jika sejumlah nama tokoh yang digadang-gadang sebagai capres yang namanya telah disebutkkan di atas terus berupaya melakukan personal branding. Baik melalui baliho atau hal-lainnya. Seperti turun ke sawah, mendatangi penduduk miskin, menemui pedagang kecil, dan sebagainya.

Akan tetapi sesungguhnya ada hal lain yang tidak boleh dan tidak bisa diabaikan oleh seorang tokoh yang mau maju sebagai capres. Popularitas dan elektabilitas yang tinggi memang modal utama, tapi maju sebagai capres butuh kendaraan politik.

Popularitas dan elektabilitas yang tinggi akan menjadi sia-sia jika tidak ada partai politik atau gabungan partai politik yang mau mengusung. Partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mengusung capres/cawapres pun harus memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Bagian Kesatu poin (1) Peraturan KPU No 22 Tahun 2018..

Di sana disebutkan bahwa partai politik dan/atau gabungan partai politik dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden yang memperoleh kursi di DPR paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR pada Pemilu terakhir atau memperoleh suara sah paling sedikit 25% dari jumlah suara sah nasional  pada pemilu terakhir.

Dengan demikian popularitas dan elektabilitas tokoh walau pun tinggi tetap butuh kendaraan politik. Oleh karena itu tokoh yang akan maju sebagai capres tapi bukan ketua umum atau kader partai politik harus berbaik-baik dengan partai politik.