Respon Istana atas Surat AHY

Surat permintaan konfirmasi dan klarifikasi yang disampaikan ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Presiden Joko Widodo terkait dugaan keterlibatan pejabat penting yang berasal dari lingkaran kekuasaan presiden dalam isu kudeta terhadap kepemimpinan AHY di Partai Demokrat, diakui oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah sampai di istana. Namun Pratikno menyatakan pihaknya (istana) tak perlu menjawab surat AHY tersebut.

"Kami rasa kami tak perlu menjawab surat tersebut. Karena itu adalah perihal dinamika internal, itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga)", begitulah pernyataan Pratikno seperti dilansir kompas.com (04/02).

Perihal surat yang dikirimkan AHY kepada Presiden Joko Widodo sendiri, sejumlah pihak menilai sebagai sesuatu yang kurang tepat. Fungsionaris PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat misalnya, menyebut langkah AHY yang meminta klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo tidak tepat alias salah alamat.

Senada dengan Djarot Saiful Hidayat, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani juga menilai langkah AHY berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo tidak sesuai etika politik. Selain itu Arsul Sani juga mengatakan apa yang dilakukan oleh AHY salah alamat.

Dalam hal ini pihak istana tidak mau menjawab surat yang dikirim AHY juga mungkin karena memiliki penilaian yang sama dengan sejumlah pihak seperti Djarot Saiful Hidayat dan Arsul Sani di atas bahwa surat AHY tersebut salah alamat. Namun bisa juga pihak istana tidak menjawab surat AHY karena tidak mau ikut repot menanggapi kisruh di internal Partai Demokrat.

Partai Demokrat sendiri merasa heran dengan sikap istana seperti disampaikan oleh Pratikno. Beberapa kader demokrat pun menanggapi hal tersebut.

Andi Mallarangeng misalnya, ia membantah pernyataan Pratikno yang menyebut isu kudeta sebagai masalah internal Partai Demokrat. Menurut Andi Mallarangeng, ini bukan masalah internal biasa, tapi melibatkan elemen kekuasaan.

Kader Partai Demokrat lain, Herman Khaeron merasa heran mengapa pihak istana tidak mau menangggapi surat AHY. Herman juga mempertanyakan jawaban Mensesneg Pratikno bahwa keterlibatan pejabat tinggi di lingkaran Presiden Joko Widodo dalam isu kudeta Partai Demokrat mungkin dianggap sebagai urusan pribadi.

Tanggapan cukup keras datang dari kader Partai Demokrat berikutnya, Rachland Nashidik. Rachland membantah pernyataan Pratikno bahwa masalah isu kudeta yang terjadi di Partai Demokrat adalah urusan internal Partai Demokrat sendiri.

Bantahan itu Rachland sampaikan melalui akun twitternya @RachlanNashidik. Rachland mengatakan, "Pak Pratik, Pak Moeldoko itu orang istana, anak buah Presiden Jokowi, bukan 'internal' Partai Demokrat".

Sedangkan dalam cuitan lain, Rachland memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo, "Begini saja. Kami urus masalah internal kami dengan kader-kader itu. Pak Jokowi urus masalah 'internal' istana dengan Pak Moeldoko".  

Sedangkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal (TNI) Moeldoko sendiri yang disebut-sebut sebagai orang dari lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo yang menjadi terduga isu kudeta di dalam tubuh Partai Demokrat pernah mengingatkan bahwa jangan bawa-bawa Presiden Jokowi. Menurut Moeldoko, hal itu merupakan urusan pribadinya dan tidak mewakili pihak istana apalagi Presiden Jokowi.

Menilik Perkataan Moeldoko, mungkin benar Presiden Jokowi tidak tahu menahu masalah dirinya. Mungkin juga karena Moeldoko tidak mau membebani Presiden Jokowi.