Anies Baswedan, Akankah Diusung Partai Gerindra (Lagi) di Pilkada DKI Jakarta 2022?

Masa jabatan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta akan habis pada tahun 2022 nanti. Dengan demikian Pilkada DKI Jakarta tak akan lama lagi.

Kalau mengacu kepada Pilkada yang lalu, Pilkada DKI 2017 dilaksanakan pada bulan Februari 2017 dan bulan April 2017. Berarti pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2022 juga kemungkinan tidak akan jauh berbeda, sekira bulan Februari 2022 dan bulan April 2022.

Aroma Pilkada DKI Jakarta 2022 bahkan saat ini sudah mulai terasa. Apalagi pasca ditariknya mantan Walikota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma, menjadi menteri sosial menggantikan Juliari Peter Batubara yang tersedak korupsi bansos (bantuan sosial).

Masuknya Risma ke Jakarta diyakini banyak pihak sebagai upaya penjajakan dan persiapan menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2022. Risma sengaja ditarik ke Jakarta untuk dihadapkan dengan gubernur DKI Jakarta saat ini Anies Baswedan.

Anies Baswedan sendiri sebagai gubernur incumbent, juga diprediksi akan maju kembali sebagai gubernur DKI Jakarta periode berikutnya. Walau pun hal itu baru sebatas pembicaraan warung kopi, sebab semua belum jelas dan pasti.

Masalahnya untuk bisa maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan atau siapa pun membutuhkan dukungan partai politik yang memiliki cukup suara sebagai syarat pendaftaran cagub-cawagub (calon gubernur-calon wakil gubernur). Dulu Anies Baswedan diusung dan didukung penuh oleh Partai Gerindra dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Namun kini, Anies Baswedan belum jelas akan diusung dan didukung oleh partai mana.

Mengacu kepada peraturan pada Pilkada DKI jakarta 2017 lalu, seorang bakal cagub-cawagub baru bisa didaftarkan sebagai cagub-cawagub ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) jika diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 20 persen kursi di DPRD DKI Jakarta, atau 25 persen suara sah pada Pemilihan Umum. Jumlah 20 persen kursi di DPRD DKI Jakarta itu sama dengan 22 kursi.

Anies Baswedan memang memiliki peluang menang  cukup besar jika ia maju kembali di Pilkada DKI 2022. Namun hal itu jadi sia-sia jika Anies Baswedan tidak memiliki dukungan dari partai politik. Anies Baswedan dalam hal ini membutuhkan partai politik atau gabungan partai politik, minimal yang memiliki 20 persen kursi atau 22 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Partai Gerindra dan PKS yang dahulu mengusung dan mendukung Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta 2022 mendatang, akankah keduanya mendukung kembali Anies Baswedan? Kalau PKS sepertinya yes, tapi Partai Gerindra masih tanda tanya.

Andaikan saja PKS benar akan mengusung dan mendukung Anies Baswedan, "tenaga" PKS sepertinya belum cukup. Hal itu karena saat ini PKS hanya memiliki 16 kursi di DPRD DKI Jakarta. Artinya PKS harus mencari partai politik lain yang memiliki minimal 6 kursi sebagai teman koalisi.

Diantara partai politik yang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta, yang memiliki sedikitnya 6 kursi adalah Partai Golkar. Sementara partai politik lain yang memiliki lebih dari 6 kursi, ada Partai Nasdem (7 kursi), PSI/Partai Solidaritas Indonesia (8 kursi), PAN/Partai Amanat Nasional (9 kursi), Partai Demokrat (10 kursi), Partai Gerindra (19 kursi), dan PDI Perjuangan (25 kursi).

Tugas PKS adalah meyakinkan partai politik lain yang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta untuk mau bergabung mengusung Anies Baswedan. Koalisi PKS-Partai Golkar dari segi kursi cukup, tapi belum tentu Partai Golkar mau.

Kemudian jika PKS koalisi dengan Partai Nasdem (7 kursi), dari segi jumlah kursi jelas lebih dari cukup. Kebetulan Partai Nasdem juga memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan. Koalisi  PKS-Partai Nasdem, dengan demikian sangat mungkin terjadi.   

Selanjutnya PKS juga bisa saja koalisi dengan PAN (9 kursi). PAN adalah partai politik yang cukup moderat dan cukup dekat pula dengan PKS.

Namun PKS nampaknya tidak akan mungkin berkoalisi dengan Partai Demokrat. Hal itu karena Partai Demokrat kemungkinan akan mengusung kembali kader dan sekaligus ketua umumnya AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai cagub DKI Jakarta. Kecuali jika AHY mau jadi cawagub Anies Baswedan.

Lebih tidak mungkin lagi jika PKS berkoalisi dengan PDI Perjuangan atau PSI. Hal itu mengingat kedua partai politik tersebut merupakan dua partai politik yang selama ini sangat keras mengkritisi kebijakan Anies Baswedan. Justru kedua partai politik tersebut diprediksi akan menjadi partai politik pengusung cagub-cawagub lain yang akan menjadi lawan Anies Baswedan.

Bagaimana jika PKS berkoalisi dengan Partai Gerindra? Nah ini sangat menarik. Apakah Partai Gerindra akan mengusung (lagi) Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2022 dan berkoalisi kembali dengan PKS sebagaimana di Pilkada DKI 2017 lalu?

Nampaknya Partai Gerindra saat ini bukanlah Partai Gerindra 2017 lalu, yang kala itu begitu totalitas mengusung dan mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, bersama dengan PKS. Partai Gerindra saat ini mungkin memiliki orientasi dan kepentingan yang  berbeda.  

Alih-alih mendukung Anies Baswedan, Partai Gerindra nampaknya akan lebih memilih untuk mengusung cagub-cawagub sendiri. Apalagi dari segi jumlah kursi yang dimiliki Partai Gerindra cukup banyak, 19 kursi. Artinya, Partai Gerindra cukup ringan hanya perlu koalisi dengan partai politik yang memiliki minimal 3 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Kecenderungan Partai Gerindra mengusung cagub-cawagub sendiri, tidak mendukung (lagi) Anies Baswedan mungkin terkait  pula dengan rivalitas Prabowo Subianto-Anies Baswedan yang diprediksi banyak pihak akan berhadapan di Pilpres 2024. Logikanya tidak mungkin Partai Gerindra mengusung "calon musuh" ketua umum mereka di Pilpres 2024 nanti.

Partai Gerindra dalam hal ini bisa saja mengusung Wakil Gubernur DKI Jakarta saat ini, Ahmad Riza Patria sebagai cagub DKI Jakarta . Tidak menutup kemungkinan pula jika Partai Gerindra mengusung Wakil Dewan Pembina mereka yang saat ini menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada pemerintahan Presiden Jokowi.

Akan tetapi hal sebaliknya bisa pula terjadi. Demi memuluskan ketua umum mereka dan meminimalisir persaingan di Pilpres 2024, tidak menutup kemungkinan jika Partai Gerindra akan mendukung Anies Baswedan sebagai cagub DKI Jakarta tapi dengan “sebuah perjanjian”. Yaitu Anies Baswedan tidak akan dan tidak boleh maju mencalonkan atau dicalonkan sebagai calon presiden 2024. Bisa saja.