Seminggu sebelum masa jabatannya habis, Presiden Amerika Serikat ke-45 Donald Trump resmi dimakzulkan oleh DPR Amerika Serikat pada tanggal 13 Januari 2021 untuk kedua kalinya. Trump dianggap telah menghasut para pendukungnya untuk melakukan kerusuhan atau pemberontakan yang terjadi di Capitol Hill 6 Januari lalu yang menyebabkan sejumlah fasilitas rusak, puluhan orang luka-luka, dan empat orang pendemo serta dua orang polisi meninggal dunia.
Sebelumnya pada tanggal 18 Desember 2019 silam, Donald Trump sempat dimakzulkan oleh DPR Amerika Serikat dengan dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres AS (Amerika Serikat). Akan tetapi Trump bisa selamat dari pemakzulan pertama itu.
Donald Trump, dengan demikian menjadi presiden Amerika Serikat pertama yang dimakzulkan sebanyak dua kali. Sebelum Trump memang ada tiga Presiden AS yang juga sempat dimakzulkan, tapi hanya satu kali dimakzulkan. Mereka Adalah Andrew Johnson (1868) Richard Nixon (1974), dan Bill Clinton (1998).
Pasca kerusuhan Capitol Hill, selain dimakzulkan oleh DPR AS, Trump ternyata "dimakzulkan" pula oleh berbagai platform media sosial. Facebook, Twitter, Pinterest, Discord, Instagram, Snapchat, dan Tik Tok bergantian mengumumkan pemblokiran akun Donald Trump. Terakhir Youtube juga mengumumkan hal yang sama.
Pemblokiran dilakukan terhadap akun media sosial Trump karena ia dianggap memprovokasi pendukungnya untuk melakukan penyerbuan gedung Capitol. Selain itu Trump juga dianggap menghasut untuk melakukan kekerasan.
Donald Trump dengan demikian kehilangan akses ke berbagai platform media sosial itu. Artinya ia tidak akan bisa lagi melakukan provokasi dan penghasutan untuk melakukan kekerasan seperti yang dituduhkan.
Karakter Donald Trump yang urakan dan tempramental, berpengaruh besar kepada sikap dan kebijakannya selama ia menjadi presiden Amerika Serikat. Banyak sikap Trump dan kebijakan yang dibuatnya bersifat kontroversial.
Misalnya sikap dan kebijakan Trump tentang imigran yang terkesan seperti islamophobia. Baru saja seminggu lebih memerintah, Donald Trump sudah mengeluarkan kebijakan yang menuai kontroversi. Trump pada tanggal 27 Januari 2017 mengeluarkan perintah eksekutif (executive order) (di indonesia setara Keppres) yang melarang imigran dari tujuh negara mayoritas berpenduduk muslim  masuk Amerika Serikat.
Kemudian masih pada tahun yang sama, tepatnya tanggal 6 Desember 2017, Trump menyatakan pengakuan bahwa Yerusalem sebagai ibukota Israel. Hal itu seolah menafikan Palestina yang sudah sejak lama mengklaim bahwa Yerusalem adalah ibukota negara mereka. Pernyataan Trump berbenturan dengan konsensus internasional mengenai kota suci itu.
Sikap dan kebijakan kontroversial Trump selanjutnya adalah mempertajam hubungan dengan Iran. Hal itu Trump lakukan dengan "melenyapkan" jenderal top Iran, Qasem Soleimani. Angkatan militer Amerika Serikat memastikan Qasem Soleimani yang tewas dalam serangan drone pada Jum'at pagi 3 Januari 2019 lalu di dekat bandara Baghdad itu, adalah atas komando  Presiden Donald Trump.
Sikap dan kebijakan kontroversial Trump lainnya adalah melakukan konfrontasi dengan raksasa teknologi China, Huawei. Bahkan Trump memerintahkan anak dari pendiri Huawei, Ren Zhengfei yang juga CFO (Chief Financial Officer) Huawei, Wanzhou Meng ditangkap pada tanggal 01 Desember 2018 lalu. Tuduhan atas Wanzhou Meng adalah pencucian uang, penipuan bank, dan mencuri kerahasiaan dagang. Â
