Pilkada Serentak 2020, Akankah Menghasilkan Kepala Daerah yang Tidak Korup?

Pemilhan kepala daerah (Pilkada) serentak Rabu (9/12/2020) telah usai dilaksanakan.  Masyarakat yang punya hak pilih di 269 daerah telah melaksanakan hak demokrasinya. Seharusnya Pilkada serentak 2020 dilaksanakan di 270 daerah, tetapi pilkada di Kabupaten Boven Digoel, Papua tidak jadi dilaksanakan karena ditunda.

Ihwal ditundanya pilkada di Kabupaten Boven Digoel, Papua, karena belum ada keputusan atas gugatan calon bupati Yusak Yaluwo yang digugurkan karena pernah dipenjara dalam kasus korupsi. 

Akibat digugurkannya Yusak Yaluwo sendiri sempat terjadi aksi perusakan sejumlah tempat oleh massa pendukung calon bupati itu. Bahkan massa membakar rumah rival Yusak Yaluwo, calon bupati petahana Chaerul Anwar.

Dengan telah dilaksanakannya pilkada di 269 daerah, yang terdiri dari 9 provinsi, 223 kabupaten, dan 37 kota, berarti akan ada 269 kepala daerah baru terpilih. Mereka adalah calon kepala daerah yang mendapatkan suara terbanyak diantara calon lain yang menjadi rival mereka di daerah yang bersangkutan.

Apakah 269 kepala daerah baru terpilih sebagai produk dari pilkada serentak 2020 merupakan orang-orang yang bersih, tidak korup ? Semua tentu berharap demikian.

Semua berharap bahwa kepala daerah baru terpilih dalam pilkada serentak 2020 tidak mengulangi perbuatan tercela para kepala daerah yang sempat terciduk oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena melakukan tindak pidana korupsi. Semua berharap tidak ada satu pun dari 269 kepala daerah baru terpilih terlihat menggunakan rompi oranye KPK.

Apakah hal itu mungkin ? Bicara kemungkinan tentu saja mungkin. Akan tetapi jika melihat korupsi di Indonesia yang sudah sangat akut dan merasuki hampir semua lini pemerintahan, banyak orang bisa saja pesimis.

Korupsi di Indonesia sekarang ini memang begitu luar biasa. Pasca reformasi korupsi bukannya mereda, tapi malah merajalela. Bukti paling aktual baru-baru ini adalah, kasus ditangkapnya Menteri KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) Edhy Prabowo dan  Mensos (menteri Sosial) Juliari Batubara, serta Walikota Cimahi Ajay Priatna.

Sesungguhnya semua kepala daerah baru yang terpilih dalam pilkada serentak 2020, mereka tidak akan berperilaku korup jika mereka cukup tahu diri. 

Mereka terpilih mungkin bukan karena hebat tapi hanya "keberuntungan" saja. Mereka terpilih mungkin bukan karena yang terbaik, tapi tidak ada lagi calon kepala daerah yang lebih baik.

Mereka juga tidak akan berperilaku korup jika mereka sadar dan faham bahwa ada amanat dan tanggung jawab besar rakyat dipundaknya. Rakyat atau masyarakat menginginkan amanat dan tanggung jawab besar itu ditunaikan dengan sebaik-baiknya, bukan diselewengkan.

Akan tetapi karena jabatan orang  bisa menjadi lupa diri. Bisa saja satu dua orang dari kepala daerah baru yang terpilih dalam pilkada serentak 2020 itu nanti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keinginan dan harapan rakyat yang memilihnya.

Mungkin tidak semua dari kepala daerah baru yang terpilih dalam pilkada serentak 2020 itu memiliki iman yang kuat. Sehingga mereka kemudian tergoda melakukan tindak pidana korupsi ketika mereka berada dalam situasi yang memungkinka mereka melakukan itu.

Jadi jangan aneh atau kecewa jika suatu saat nanti beberapa kepala daerah baru yang terpilih dalam pilkada serentak 2020 terkena OTT KPK (Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi). Mereka digiring oleh para penyidik KPK dan tampil di televisi dengan mengenakan rompi oranye KPK. Mungkin saja.

Demikian sementara reportase pilkada 2020. Selanjutnya tulisan lain mungkin akan menyusul.