Presiden Jokowi Bergeming, Pilkada Tetap Dilaksanakan Sesuai Jadwal

Usulan dan desakan banyak elemen masyarakat agar pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ditunda ternyata tidak dikabulkan pemerintah. Padahal usulan dan desakan agar pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ditunda datang dari para tokoh nasional dan dua ormas Islam terbesar di Indonesia, NU (Nahdhatul Ulama) dan Muhammadiyah. Kepastian Pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan disampaikan Presiden Jokowi melalui juru bicaranya, Fadjroel Rachman.

Sebagaimana dilansir kompas.tv (21/09), Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman melalui siaran persnya, Senin, 21/09/2020 menyampaikan bahwa Pilkada 2020 tetap dilaksanakan sesuai jadwal 9 Desember 2020 demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih.

Fadjroel juga menyampaikan bahwa menurut Presiden Jokowi Pilkada serentak 2020 tidak bisa ditunda sampai pendemi covid-19 berakhir. Alasannya tak ada yang mengetahui kapan wabah akan berakhir, termasuk pemerintah dan lembaga dunia terkait.

Walaupun Presiden Jokowi memutuskan Pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan sesuai jadwal, tetapi Fadjroel menyebut bahwa Presiden Jokowi menekankan agar pelaksanaan Pilkada harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. 

Bahkan Pilkada serentak bisa menjadi momentum bagi masyarakat untuk menemukan inovasi dalam meredam dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Presiden Jokowi sebagai pemegang kendali pemerintahan telah mengambil keputusan. Memang tak ada kewajiban bagi Presiden Jokowi untuk mendengarkan (baca : mengabulkan) apa yang menjadi keinginan banyak elemen masyarakat agar Pilkada serentak ditunda.

Akan tetapi keputusan Presiden Jokowi mengenai penundaan Pilkada serentak tersebut jelas akan membuat banyak pihak tidak puas dan kecewa. Selain itu keputusan Presiden Jokowi mengenai penundaan Pilkada serentak tersebut juga akan menimbulkan beragam kesan atau tafsiran.  

Selama ini, dalam menangani wabah atau pandemi Covid-19 Presiden Jokowi terkesan lebih mengutamakan ekonomi daripada menangani virus Covid-19 itu sendiri. Kesan itu juga akan muncul pula dari keputusan Presiden Jokowi yang memilih tetap melanjutkan Pilkada serentak.

Publik bisa saja berasumsi bahwa Presiden Jokowi lebih mengutamakan adanya kepala daerah definitif daripada kesehatan atau keselamatan masyarakat itu sendiri.

Selain itu seperti ada sebuah kontradiksi. Yakni di satu sisi pilkada serentak harus terus dilaksanakan sesuai jadwal, tetapi di sisi lain protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat dalam tiap tahapan Pilkada.

Justru banyak elemen masyarakat mengusulkan atau mendesak Pilkada serentak untuk ditunda itu karena dikhawatirkan Pilkada akan menjadi kluster baru penyebaran Covid-19. 

Dalam tahap pelaksanaan pencoblosan, penerapan protokol kesehatan mungkin bisa diterapkan, walau pun tidak menjamin akan terlaksana dengan baik. Akan tetapi tahapan Pilkada bukan hanya tahap pencoblosan.

Banyak tahapan Pilkada yang harus dilalui selain tahap pencoblosan. Tahapan paling rawan dan susah dikendalikan untuk sesuai dengan protokol kesehatan adalah tahap kampanye. 

Sewaktu tahap pendaftaran calon kepala daerah yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu saja, banyak calon kepala daerah dan para pendukungnya yang tidak mematuhi protokol kesehatan. 

Apakagi dalam tahap kampanye. Semua calon kepala daerah tentu ingin mendatangkan atau menghadirkan massa dalam jumlah banyak. Mereka ingin melakukan show of force.

Walaupun KPU (Komisi Pemilihan Umum) telah membuat aturan bahwa kampanye secara fisik hanya dilakukan sebanyak dua kali dan maksimal dihadiri hanya 100 orang, tapi tidak yakin hal itu akan dipatuhi. Kampanye adalah ajang show of force tiap pasangan calon kepala daerah.

Adanya kepala daerah definitif sebagai hasil dari Pilkada serentak adalah penting. Akan tetapi kesehatan dan keselamatan masyarakat jauh lebih penting. Apa Artinya suatu daerah memiliki kepala daerah definitif, tetapi kesehatan dan keselamatan masyarakatnya terancam.  

Dengan demikian kalau bisa demi kesehatan dan keselamatan masyarakat, tidak ada kata terlambat bagi Presiden Jokowi untuk menninjau kembali keputusannya mengenai Pilkada serenntak 2020. Kalau madharat Pilkada serentak 2020 lebih besar dari manfaatnya, maka sudah sewajarnya Pilkada ditunda.