Premium dan Pertalite Mau Dihapus? Boleh Saja, Asalkan...

Terkait adanya rencana Pertamina menghapus BBM (bahan bakar minyak) yang mengandung RON (Research Octane Number) di bawah 91, yakni jenis premium dan pertalite bagi sebagian orang yang selalu "curigation" mungkin akan mengait-ngaitkan dengan hal yang tidak kontekstual. Bisa jadi ada orang yang mengait-ngaitkan rencana Pertamina tersebut dengan keberadaan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Mungkin ada orang yang mengatakan, "Gara-gara Ahok jadi Komisaris Utama Pertamina, premium dan pertalite yang menjadi konsumsi mayoritas masyarakat dihapus". Tak menutup kemungkinan pula ada orang yang bilang, "Tuuhh...kan, bener kan... Ahok masuk di Pertamina jadi seperti ini". Dan lain-lain.

Padahal tak ada kaitan sama sekali antara rencana Pertamina menghapus premium dan pertalite dengan Ahok. Sebab ketentuan itu, seperti disampaikan oleh Direktur Eksekutif KPBB (Komisi Penghapusan Bensisn Bertimbal) Ahmad Safrudin, seharusnya sudah diberlakukan sejak dua tahun lalu. Hal itu berdasarkan kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tahun 2017 Tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O.

Tujuan objektif penghapusan kedua produk Pertamina itu adalah untuk menjaga terjadinya pencemaran lingkungan. Premium yang mengandung RON 88 dan pertalite yang mengandung RON 90 disebut tidak ramah lingkungan, karena menimbulkan polusi udara. Bahkan di banyak negara, premium sudah ditinggalkan sama sekali.

Sedangkan tujuan subjektifnya seperti disampaikan secara implisit oleh Menteri BUMN Erick Tohir, adalah untuk mengurangi produk BBM Pertamina yang saat ini dinilai terlalu banyak. Hal itu menurut Erick tidak efisien, baik dari sisi produksi maupun  distribusi.   

Rencana Pertamina menghapus BBM jenis premium dan pertalite, jika tujuannya dalam kerangka "sesuatu yang lebih baik" tentu harus kita support. Akan tetapi di sisi lain hal itu juga jangan sampai menjadi beban baru bagi warga masyarakat. Sebab kedua jenis BBM produk Pertamina tersebut selama ini dikonsumsi banyak warga masyarkat karena harganya yang paling murah diantara BBM produk Pertamina lainnya.

Sebagai bahan perbandingan, harga premium saat ini Rp. 6.450,-, pertalite Rp. 7.650,-, pertamax Rp. 9.000,-, pertamax turbo Rp. 9.850,-, Dexlite Rp. 9.500,-, dan Bio Solar Rp.  9.400,-. Perbedaan harga premium dan pertalite dengan BBM produk Pertamina lainnya terlihat cukup besar.

Dengan demikian kalau premium dan pertalite tidak diproduksi lagi, maka pilihan warga masyarakat pasti jatuh kepada produk BBM Pertamina lain yang paling murah, yakni pertamax. Selisih harga pertamax dengan premium Rp. 2.550,- dan dengan pertalite Rp. 1.350,-. Artinya warga masyarakat harus mengeluarkan bujet tambahan untuk pengeluaran membeli BBM.

Padahal saat ini banyak warga masyarakat yang terdampak Covid-19. Ada yang kena PHK, ada yang tidak berwirausaha lagi,  dan banyak yang tidak  punya penghasilan sama sekali. Kalau mereka harus mengeluarkan bujet tambahan untuk pengeluaran membeli BBM, tentu beban hidup mereka akan semakin berat  lagi.

Dengan demikian ketika Pertamina membuat sebuah kebijakan terkait hajat hidup orang banyak, harus disertai pertimbangan-pertimbangan yang matang dan juga solusi yang  baik. Misalnya, bisa tidak harga BBM produk lain selain premium dan pertalite itu harganya disesuaikan supaya warga masyarakat tidak menjadi terbebani.

Masalah momentum juga perlu menjadi bahan pertimbangan. Bisa tidak Pertamina menunda penghapusan premium dan pertalite ini sampai situasi normal kembali.

Bagi saya pribadi tidak masalah ketika Pertamina mau menghapus premium dan pertalite, ya hapus saja. Boleh-boleh saja Pertamina menghapus kedua  jenis BBM itu, asalkan tidak menjadi beban baru warga masyarakat dan dilakukan pada momen yang tepat.