Haruskah Najwa Shihab Minta Maaf pada Anggota DPR?

Unggahan video berdurasi 4 menit 56 detik berisi kritik tajam Najwa Shihab terhadap kinerja para anggota DPR RI, yang ia unggah di akun instagram miliknya @najwashihab tiga hari yang lalu berbuntut panjang dan terus menuai respons negatif dari sebagian anggota DPR. 

Tercatat beberapa anggota DPR seperti Arsul Sani dari PPP, Habiburokhman, Andre Rosiade dan Desmond J. Mahesa dari Gerindra, serta Ahmad Sahroni dari Nasdem mengomentari isi kritik dalam video itu dan menyerang balik Najwa Shihab.

Belakangan, salah satu anggota DPR RI lain dari PDI-P, Arteria Dahlan melakukan hal yang sama. Bahkan Arteria Dahlan meradang dan mengancam akan membongkar aib Najwa Shihab dan akan menuntut secara hukum. Arteria Dahlan pun menuntut Najwa Shihab untuk meminta maaf kepada DPR.

Menurut Arteria Dahlan, seperti dilansir kompas.com (04/05/2020), banyak hal yang disampaikan Najwa Shihab cenderung tidak benar dan provokatif. Secara emosional Arteria menyebut statement Najwa sudah dikonstruksikan dan disengaja benar-benar untuk memfitnah dan menista pribadi maupun anggota DPR.  

Arteria Dahlan benar-benar marah. Ia tidak terima dengan kritik tajam yang disampaikan oleh Najwa Shihab. Bahkan ia menyebut apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab belum tentu benar.

Kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab sebenarnya biasa saja. Najwa Shihab hanya menyampaikan keresahannya sebagai rakyat terhadap mereka yang mewakilinya. Hanya saja keresahan yang disampaikan Najwa diselingi dengan sentilan-sentilan kecil terhadap kinerja anggota DPR dalam masa pandemi Covid-19.

Najwa Shihab menilai para anggota DPR kurang fokus dalam ikut menangani wabah Covid-19. Para anggota DPR menurut Najwa lebih bersemangat mengurus isu-isu lain yang kurang urgen dalam konteks penanggulangan Covid-19. Seperti membahas RUU Cipta Kerja, RUU KUHP, dan RUU Pemasyarakatan.   

Najwa Shihab tidak mengada-ada atau memfitnah. Najwa Shihab menyampaikan fenomena yang memang sedang terjadi di gedung parlemen sana.

Sebuah kritikan yang disampaikan oleh seorang warga negara kepada mereka yang mewakilinya, mereka yang pernah dipilihnya pada waktu pemilu merupakan sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Meminjam istilah Rocky Gerung, pejabat publik itu objek kritik yang sah sebagai konsekuensi demokrasi.

Dalam hal ini para anggota DPR mungkin perlu melakukan sedikit flashback ke masa lalu. Yaitu masa ketika mereka menjadi caleg (calon anggota legislatif), yang dengan penuh susah payah mau turun ke pelosok-pelosok untuk merayu rakyat agar mereka mau memilih dirinya sebagai wakil rakyat di parlemen.

Pada masa-masa itu ketika para anggota DPR masih berstatus caleg sangat welcome terhadap apa pun yang disampaikan rakyat. Bahkan mereka menantang rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan kritiknya.