kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk menciptakan negara Indonesia yang maju, berkembang, sejahtera dan menjadi negara yang bisa mengikuti zaman. untuk itu kita perlu mewujudkannya dengan Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara, dan Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara.
Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara
Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut perubahan aturan dasar dalam UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah Amandemen:
1. Aturan Dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan, Serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945.(1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah proses menanamkan nilai-nilai, sedangkan pengajaran adalah proses mengalihkan pengetahuan. Nilai-nilai yang ditanamkan kepada peserta didik lebih dari sekedar pengetahuan. Yaitu meliputi keterampilan, nilai dan sikap. Yang dilakukan di 3 tingkatan yaitu SD, SMP, SMA. Dan juga Pasal 31 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 tentang : "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia
2. Aturan Dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
Ketentuan Mengenai Perekonomian Nasional ini diatur dalam Bab XIV dengan judul Kesejahteraan Sosial dan terdiri atas 2 pasal, yaitu Pasal 33 dengan 3 ayat dan Pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan UUD NRI 1945, judul bab menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 33 dengan 5 ayat dan Pasal 34 dengan 4 ayat. Ketentuan tersebut menegaskan tentang prinsip-prinsip perekonomian nasional,dan asas kekeluargaan. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial
Penjabaran fungsi-fungsi negara untuk memajukan kesejahteraan umum dari Pasal 34 UUD NRI 1945 ;
- mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat;
- memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu;
- menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak;
- menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak.
3. Aturan Dasar Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara
Ketentuan yang mengatur tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap UUD NRI Tahun 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur pada [Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI 1945] merupakan penerapan dari ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945.yakni dengan memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang dimana kedudukan tertinggi atau kekuasaan utama pertahanan berada di tangan TNI dan POLRI dan rakyat sebagai pendukung.
4. Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
