Mohon tunggu...
Wisnu Ruslly Pratama
Wisnu Ruslly Pratama Mohon Tunggu... Lainnya - Tulisan adalah perjuangan

.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Hegemoni Politik Kampus dan Segala Kepentingannya

11 Februari 2021   12:32 Diperbarui: 11 Februari 2021   12:36 597
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Politik tidak hanya dekat dengan pemerintahan negara. Kita bisa dengan mudah menemui hal-hal berbau politik di lingkungan sekitar, tak terkecuali lingkungan kampus. Banyak orang berpendapat bahwa kampus adalah miniatur politik negara.

Politik kampus menjadi saluran internal dalam memberikan nilai-nilai positif seperti kejujuran, tanggungjawab, kepedulian, dan amanah. Selain itu, dapat dinilai sebagai gerakan moral bagi mahasiswa yang berperan aktif dalam membangun relasi sosial.

Bukan menjadi persoalan bila kampus dijadikan tempat mahasiswa belajar berpolitik. Persoalannya adalah praktik politik yang tidak bersih dan cenderung "rakus" jabatanlah yang membuat belajar berpolitik di kampus menjadi hal yang menjijikan untuk dilihat atau bahkan diikuti.

Hal yang demikian pun tak lepas dari kepentingan-kepentingan yang dibawa oleh masing-masing kontestan politik di kampus, contohnya ketika sepasang calon maju berkontestasi hanya sekedar demi kepentingan organisasinya semata tanpa melihat realita permasalahan yang terjadi di kampus itu sendiri, bahkan permasalahan dan polemik yang terjadi di masyarakat sekitar.

 Karena sejatinya mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam dalam menyambungkan aspirasi dan keluh kesah rakyat yang tak jarang tak pernah tersampaikan kepada pemerintah.

Sudah saatnya, organisasi ekstra kampus yang notabene menghegemoni politik kampus bisa mengesampingkan kepentingannya ketika kadernya berhasil memegang kekuasaan tertinggi di suatu Universitas.
Poinnya adalah, kurang adanya independensi dalam menentukan sikap sering kali terjadi di beberapa kampus yang perpolitikannya dihegemoni oleh suatu organisasi.

Mereka cenderung fokus pada instruksi dan pedoman-pedoman organisasi yang menaikkan mereka, dari pada peka terhadap permasalahan nyata yang terjadi pada masyarakat sekitarnya.

Jika hal ini terus dibiarkan, Indonesia akan miskin generasi pemuda-pemudi yang kritis dan tulus untuk membangun bangsa ini kedepannya. Politik hanya akan menjadi ajang mencari kekuasaan, bukan ajang pengabdian.

Sebagai refleksi, mahasiswa sudah sepatutnya untuk bisa berdiri sendiri ketika memegang amanah kekuasaan di kampus. Artinya terlepas dari kepentingan golongan apapun, amanah untuk mengurus organisasi, membela kepentingan mahasiswa dan rakyat sekitar, yang wajib dilaksanakan sebaik mungkin tanpa embel-embel golongan manapun.

Politik kampus harus segera dikembalikan ke marwahnya sebagai ajang pembelajaran bagi mahasiswa untuk berpolitik yang bersih dan adil dengan tujuan mengabdi kepada kampus, mahasiswa dan rakyat Indonesia.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun