Inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) atau One Belt One Road (OBOR) dapat dianggap sebagai langkah ambisius Tiongkok untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan konektivitas lintas benua. Terlibatnya Asia Timur, Tenggara, Selatan, Barat, Afrika, hingga Eropa Timur menjadikan BRI sebagai kerja sama multilateral terluas yang pernah diusulkan oleh satu negara.
Dalam pandangan liberalisme pada konteks hubungan internasional, kerja sama ekonomi ditekankan sebagai sarana untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian. Stabilitas keamanan regional menjadi kepentingan penting bagi Tiongkok dalam menjaga pengaruhnya yang berkembang, dan melalui BRI, Tiongkok mengajak negara-negara lain untuk berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas lintas benua melalui kerja sama ekonomi.
Meskipun BRI tidak secara eksplisit menantang tatanan liberal internasional, dampak implementasinya dapat secara tidak sengaja menantang norma-norma tata kelola global yang ada, terutama terkait investasi, bantuan, serta perlindungan sosial dan lingkungan. Analisis konten dari dokumen kebijakan utama menunjukkan bahwa konten normatif BRI sejalan dengan prinsip pasar dan pluralisme, namun tidak menawarkan alternatif sistematis terhadap tatanan liberal yang ada.
Dalam gambaran yang lebih luas, inisiatif BRI dari Tiongkok merupakan upaya besar untuk memperkuat ekonomi pasar global dan mempromosikan integrasi pasar yang lebih dalam, dengan harapan untuk menciptakan stabilitas lintas benua melalui kerja sama ekonomi yang luas.
Belt and Road Initiative (BRI) dilihat sebagai upaya ambisius yang bertujuan memperkuat ekonomi pasar global serta mempromosikan integrasi pasar yang lebih dalam. Namun, perspektif liberalisme menyoroti bahwa tantangan yang ditimbulkan oleh BRI terhadap norma-norma global sebagain besar tidak disengaja. Hal ini terjadi karena tatanan kelola BRI yang terfragmentasi di dalam Tiongkok. Hal tersebut pada akhirnya bisa mengikis norma-norma yang sudah ada tanpa menawarkan alternatif lain. Meski demikian, BRI tidak secara eksplisit menantang tatanan liberal internasional. Implementasinya, meskipun mungkin secara tidak sengaja menantang norma-norma tata kelola global yang ada, lebih bersifat sebagai upaya untuk berkolaborasi melintasi perbedaan nilai dengan fokus pada penciptaan keuntungan bersama.
Tinjauan konsep dasar liberalisme ekonomi menunjukkan bahwa liberalisme mengutamakan peran pasar bebas dan minimnya intervensi pemerintah dalam aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip seperti kebebasan perdagangan, investasi, dan pasar bebas dianggap sebagai faktor penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks BRI, prinsip-prinsip liberalisme politik juga relevan, terutama dalam hal demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola yang baik. Demokrasi dipandang sebagai sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan, sementara hak asasi manusia dan tata kelola yang baik memastikan perlindungan hak-hak individu serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek.
Dampak Ekonomi BRI dari Perspektif Liberalisme
Pertama, BRI mendorong liberalisasi perdagangan dengan memfasilitasi aliran bebas faktor ekonomi dan integrasi pasar yang lebih dalam. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan memperluas perdagangan lintas batas dengan mengurangi hambatan non-tarif, menciptakan lingkungan bisnis internasional yang berstandar tinggi.Â
Kedua, inisiatif ini menargetkan peningkatan investasi infrastruktur lintas negara, yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang terlibat. Dengan menghubungkan pasar melalui pembangunan infrastruktur lintas batas dan harmonisasi kebijakan, BRI membawa potensi untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru dan memperdalam integrasi pasar regional.
Ketiga, BRI berpotensi memperkuat stabilitas ekonomi global dengan mempromosikan kerjasama ekonomi internasional. Dengan merespons ancaman terhadap tatanan liberal global, inisiatif ini bertujuan untuk mempertahankan ekonomi global yang terbuka, sehingga menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Keempat, melalui pembangunan infrastruktur dan harmonisasi kebijakan, BRI berupaya menciptakan arsitektur kerjasama ekonomi regional yang terbuka, inklusif, dan seimbang. Hal ini tidak hanya memperdalam integrasi ekonomi global dan regional, tetapi juga mempromosikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah yang terlibat.
