Nuansa kemiskinan itu cukup terasa didaerah daerah kota dan Kabupaten yang jauh dari ibukota negara, seperti diwilayah Timur dan Sumatera. Masyarakat diperkotaan dan didesa, yang berada diluar pulau Jawa cukup merasakan, himpitan prekonomian dalam kehidupan mereka.
      Pembangunan inprastruktur yang dibangun oleh Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan Jususf Kalla (JK), yang diharapkan dapat mendongkrak lajunya prekonomian masyarakat, ternyata tidak berpengaruh banyak terhadap prekonomian rakyat.
      Jalan tool yang dibangun dibebarapa daerah provinsi, masih dimonopoli oleh orang orang yang memiliki uang banyak, sementara truk truk yang membawa barang barang kebutuhan untuk masyarakat, masih enggan untuk mempergunakan jalan tool tersebut. Hal itu dikarenakan masih tingginya biaya yang ditetapkan oleh pengelola jalan tool, sehingga membuat truk truk pengangkut barang, malas untuk masuk kejalan tool.
      Akibatnya jalan tool yang diharapkan untuk dapat memperlancar jalur prekonomian, tidak menjadi maksimal. Maka tidak heran jika ada masyarakat diwilayah Timur beberapa waktu yang lalu  mengatakan bahwa mereka tidak butuh jalan tool, tapi mereka butuh peningkatan prekonomian masyarakat.
      Ucapan Yang Kurang Bijak :
      Persoalan kemiskinan sering muncul ketika menjelang dilaksanakannya Pemilihan Umum (Pemilu). Kata kata miskin memang laris untuk dipersembahkan kepada public, itupun setelah digoreng terlebih dahulu.
      Untuk melihat jumlah masyarakat miskin tidak perlu dengan data, tapi harus dipandang dari realitas keadaan dilapangan. Karena tidak semua masyarakat itu mempunyai penghasilan sesuai Upah Minimum Regional (UMR) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, tapi banyak masyarakat yang memiliki penghasilan dibawah UMR.
      Umumnya dipedesaaan, masih ada masyarakat yang berpenghasilan Rp 20.000,-/harinya. Bagai mana mungkin dengan penghasilan yang sedemiakian kecil itu, bias dikatakan bahwa mereka tidak hidup dalam kemiskinan.
      Dan tragisnya semua ini luput dari perhatian Pemerintah. Data yang diberikan oleh BPS boleh saja benar, jika diukur dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi terkadang data yang disampaikan oleh BPS, hanya merupakan data diatas kertas, sementara realitanya dilapangan tidak seindah data yang disampaikan.
      Belum lagi ucapan yang disampaikan oleh para Menteri pembantu Presiden, yang dinilai kurang bijak sana, yang dapat menyinggung perasaan rakyat. Ada Menteri yang mengatakan jika harga beras mahal, jangan banyak makan.
      Jika daging mahal, beralihlah kedaging bekicot atau kodok. Tapi yang mirisnya ucapan ucapan yang kurang bijak dari sang Menteri hanya berlaku untuk masyarakat, sementara terhadap diri dan keluarganya tidak berlaku.
