Perdana Mentri baru Malaysia Mahathir Mohamad, mengumumkan kepada para pejabat negaranya untuk melakukan pemotongan terhadap gaji yang mereka peroleh. Penotongan gaji itu akan dimasukkan kedalam rekening donasi yang diberi nama Tabungan Harapan Malaysia atau Hope Pund.
Mahathir juga mengumumkan kepada rakyat Malaysia untuk menyisihkan dari hasil pendapatan mereka setiap bulannya, untuk dimasukkan kedalam Tabungan Harapan Malaysia. Hasil dari tabungan ini nantinya akan dibayarkan kepada UNL Negara Malaysia.
Langkah tepat dan bijak yang diambil oleh Perdana Menteri Malaysia itu, untuk mengurangi jumlah UNL Negara Malaysia, membuktikan bahwa pemerintah Malaysia tidak ingin menambah hutang baru dalam keperluan Negara yang tidak jelas.
Sedangkan pemerintah Indonesia, sudah mengetahui jika UNL negaranya cukup besar, malahmasih terkesan untuk berpoya poya dengan melakukan pengeluaran yang cukup besar pula, sementara pengeluaran dana yang diambil dari APBN itu tidak pula berpihak kepada rayat  Â
Turun temurun
Besarnya angka ULN Indonesia jelas memprihatinkan, karena besaran jumlah UNL Indonesia, setelah jatuhnya Soeharto naik tujuh kali lipat. Semasa Soeharto memimpin Indonesia UNL Indonesia hanya berkisar US$54 miliar atau sekitar Rp 743 triliun ( kata Tomy Suharto) kepada media.
Akibatnya memunculkan banyak komentar, yang mengatakan anak cucu orang Indonesia akan ikut menanggung beban utang Negara., karena untuk pembayaran UNL Indonesia adalah dengan menggunakan pajak, sehingga beban pajak nantinya sudah barang tentu akan ditanggung oleh anak cucu orang Indonesia.
Meskipun demikian, UNL Indonesia yang sebahagiannya dipergunakan untuk membangun infrastruktur beban pajak tidak akan begitu terasa lagi oleh anak cucu orang Indonesia, karena tidak bisa pula untuk ditafik, dengan banyaknya hasil berupa pembangunan, akan menumbuhkan banyaknya lapangan kerja, dan membuat anak cucu orang Indonesia tidak perlu repot repot lagi untuk mencari lapangan kerja. Sekalipun mereka harus membayar pajak. Hal itu tentu tidak menjadi masalah karena sumbr pendapatannya lebih besar dari beban pajaknya.
Kendatipun demikian, perlu diingatkan kepada pemerintah, untuk lebih memperhatikan nasib rakyatnya dalam setiap pengeluaran anggaran yang menggunakan dana APBN. Sehingga rakyat turut merasa, sekalipun Negara berutang, tapi mereka turut untuk menikmati hutang itu.
Jangan hanya Negara menambah hutang, tapi hasil dari hutang itu dipoya poyakan hanya untuk kepentingan segelintir orang, sehingga melahirkan gap antara pemerintah dengan rakyatnya, terutama rakyat miskin. Dan itu terbukti dari jumlah rakyat miskin dan panjangnya antrian pengangguran di Indonesia.
Tidak ada salahnya bercermin kenegara Malaysia, untuk mengambil hal hal yang baiknya, dari cara pemerintah Malaysia melakukan control terhadap pengeluaran uang negaranya yang bersifat pemborosan, dan sekaligus untuk mengatasi UNL negaranya. Semoga !.
Tanjungbalai, 10 Â Juni 2018
