Sedangkan nama Airlangga Hartarto dan Nusron Wahid, keduanya adalah orang orang yang dekat dengan Presiden Jokowi. Airlangga selaku Menteri Perindustrian, dan Nusron Wahid yang dilantik  Jokowi sebagai Kepala BNP2TKI, juga merupakan orang dekat dengan Jokowi. Kedekatan keduanya dengan Presiden Jokowi sesuai dengan tuntutan tugas yang masing masing mereka emban. Jadi tidak tertutup kemungkinan pula jika nama keduanya akan masuk kedalam bursa calon Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Dari dua nama tersebut Airlangga Hartarto dan Nusron Wahid, hanya Airlangga yang telah melakukan kordinasi dengan Presiden Jokowi, Airlangga dengan ditemani oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sudah menemui Jokowi. Dan Airlangga juga sudah bertemu dengan Politisi senior partai Golkar Jusuf Kalla, untuk membahas hal ini.
Disamping itu, masih ada nama lain diluar dari Slipi, yang juga tidak tertutup kemungkinan akan muncul menjadi salah satu calon Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nama tersebut memang tidak asing bagi kalangan kader dan politisi partai Golkar, karena yang bersangkutan juga adalah Politisi senior Partai Golkar, yani Luhut Binsar Panjitan. Boleh jadi Luhut akan menjadi calon Ketua Umum yang dititipkan oleh Jokowi. Walaupun sampai sejauh ini Jokowi dalam menanggapi kasus Setnov berada diluar dari kepartaian Golkar, dengan apa yang diucapkannya kepada media, tentang urusan pengganti Setnov selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar. Itu adalah urusan internal partai Golkar. Ucap Jokowi.
Walaupun Jokowi dalam menanggapi kasus Setnov berada diluar lingkungan Partai Golkar, akan tetapi jika mengingat kedekatan Luhutr Binsar Panjaitan dengan para politisi senior partai Golkar dan dengan Presiden Jokowi. Boleh jadi Luhut Binsar panjaitan akan menjadi kuda hitam dalam bursa calon Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Untuk ending dari perebutan kursi Ketua Umum DPP Partai Golkar ini, baru dapat dilihat dari pelaksanaan Munaslub partai Golkar yang dipradiksi akan digelar pada akhir Nopember 2017. Karena walaupun DPP Partai Golkar memiliki pelaksana Ketua Umum nantinya, dalam hal mengambil keputusan tentu tidak dapat dilaksanakan oleh Pelaksana Ketua Umum. Untuk kepentingan dalam pengambilan keputusan Partai, maka Munaslub Partai Golkar akan dipercepat. Hal itu berkaitan dengan masuknya proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2018.
Tanjungbalai, 21 Nopember 2017.
     Â
