Setiap PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) yang berada di Kecamatan Tanjung Gading Kuala Tanjung kabupaten Batu Bara dibawah koordinasi Otorita Asahan melakukan pembukaan klep (pintu air) yang berada di Air terjun Sampuran Harimau Sigura Gura Kabupaten Tapanuli Utara dimana tempat beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) selaku pemasok Listrik Ke Perusahaan peleburan alumunium PT Inalum, membuat sungai Asahan meluap.
Pembukaan pintu air bedungan PLTA Sigura Gura dilakukan karena meluapnya debit air dipermukaan Danau Toba Kabupaten Tobasa, yang merupakan sumber air utama bagi air terjun Sampuran Harimau Sigura Gura. Dengan dibukanya pintu air bendungan Sigura Gura ini yang dilakukan antara tiga sampai empat tahun sekali itu, berdampak kepada meningkatnya debit air dipermukaan Sungai Asahan sebagai tempat pembuangan kelebihan debit air dipermukaan Danau Toba.
Akibat meningkatnya debit air dipermukaan sungai Asahan, dampaknya terimbas kepada terjadinya banjir kiriman yang memasuki daerah daerah rendah dibantaran sungai Asahan. Hal ini memang tidak terindahkan oleh karena disebabkan, alur sungai asahan yang bermuara ke Selat Malaka setiap tahunnya mengalami pendangkalan. Akibatnya air yang turun dari PLTA Sigura Gura merambah kebeberapa daerah yang dilalui oleh aliran sungai Asahan, seperti Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai, adalah daerah daerah yang peling parah dalam menerima luapan air sungai Asahan itu.
Diluar itu, Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan yang berhampiran dengan aliran sungai Asahan, hampir setiap tahunnya mendapatkan banjir kiriman, akibat hujan deras dan meluapnya sungai Asahan. Daerah yang siring mendapatkan banjir kiriman ini adalah Kecamatan Datuk Bandar dan Kecamatan Datuk Bandar timur. Kemudian Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, dan Kecamatan Bandar Pulau.
Sudah hampir satu minggu warga di daerah yang terkena banjir ini terpaksa mengungsi, meninggalkan rumahnya yang terendam air. Mereka terpaksa tinggal ditempat tempat penampungan, tidur didalam tenda tenda yang dibangun alakadarnya. Perabotan rumah tangga yang mereka tinggalkan terbenam didalam rumah yang telah dimasuki oleh air, belum lagi sawah ladang mereka yang telah ditanami dengan padi, harus mereka relakan rusak dan mati akibat banjir Ditambah lagi hewan ternak milik mereka tidak terurus lagi..
Bencana banjir yang melanda wilayah pemukiman warga dibantaran sungai Asahan ini, bukan lagi merupakan cerita baru, tapi sudah merupkan cerita usang, Sejak pesatnya pembangunan dierah ini, ditambah lagi dengan semakin banyaknya hutan yang hilang kemudian digantikan dengan munculnya perkebunan perkebunan kelapa sawit baru, menjadikan menyempitnya saluran air untuk menampung meluapnya sungai Asahan.
Kanal Yang Sempit
Curah hujan yang tinggi, dan terjadinya pendangkalan terhadap sungai Asahan, merupakan ancaman banjir kiriman dari tahun ketahun. Ditambah lagi dengan dilakukannya reklamasi sungai Asahan oleh pihak Pemerintah kota Tanjungbalai, menambah komplitnya persoalan banjir yang melanda kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dan dua kecamatan di kota Tanjungbalai.
Sejarah pembangunan kota Tanjungbalai, yang dahulunya merupakan Kesultanan Asahan, tidak dapat untuk dilepaskan dari persoalan banjir yang setiap tahunnya melanda kota ini. Belanda ketika menduduki kota Tanjungbalai, untuk mengantisipasi agar kota tidak dimasuki oleh banjir akibat hujan dan tingginya permukaan air sungai Asahan dan sungai Silau mereka membangun kanal kanal, dan draenase yang cuku besar yang saling berhubungan.
Diinti kota Belanda membangun drainase yang cukup besar, dari Sungai Silau menembus ke Sungai Asahan melalui kanal Selat Lancang, ada tiga drainase besar yang dibangun oleh Belanda, drainase besar di samping jembatan sungai Silau, kemudian drainase di Lorong Pucuk, dan drainase Pantai Burung. Drainase ini dapat dilalui oleh perahu yang berukulan 10 ton.
Kemudian ada kanal Sipoyong, kanal Bandar Jaksa, dan Kanal Bandar Jepang  setelah itu ada Kanal sungai dua hulu, kanal sungai telinga dan kanal sungai Bunut serta kanal sungai Kapias, dan beberapa kanal kanal kecil yang mengelilingi kota Tanjungbalai. Kanal kanal yang dibangun oleh Belanda ini fungsinya untuk menampung air bah yang datangnya dari sungai Silau dan Sungai Asahan. Seberapa besar meluapnya air didua sungai ini, kanal kanal tersebut dapat menampungnya, dan kotapun terhindar dari banjir.
Seiring dengan perkembangan zaman, dan semangkin pesatnya pembangunan, draeinase yang besar kini menjadi sempit, draeinase itu kini menjelma menjadi got got kecil, dan malah nyaris hilang tidak berbekas, hal ini tak lain disebabkan kurangnya perhatian pemerintah kota Tanjungbalai terhadap pemeliharaan draeinase itu, ditambah lagi semakin rakusnya masyrakat dalam hal kepemilikikan tanah.
Hal serupa juga terjadi terhjadap kanal kanal yang ada, juga semakin menyempit akibat keserakahan para pemilik tanah yang berada dipinggiran kanal. Kanal dibuat semakin menyempit akibat dijadikan lahan perkebunan. Dan pemerintah tetap diam dan membiarkannya.
Maka kita tidak perlu heran terjadinya banjir kiriman setiap tahunnya melanda Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai, karena pemerintahnya kurang memperhatiakn lingkungan daerahnya. Pengeluaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak pernah mengacu kepada Analisis Dampak  Lingkungan (Amdal), yang penting ada pemasukan income bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya.
Dana Annual Fee :
Jika terjadinya banjir kiriman yang melanda Kabupaten Asahan dan kota Tanjungbalai aklibat dibukanya pintu air di PLTA sigura Gura, tentu yang bertanggungjawab adalah PT Inalum. Â yang merupakan usaha patungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan dua belas orang pengusaha jepang. Namun jika banjir kiriman itu diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga meluapnya sungai Asahan, Lantas siapa yang harus bertanggungjawab.
Akan tetapi  PT Inalum telah memberikan dana Annual Fee kepada daerah yang dilalui oleh aliran sungai Asahan. Disamping itu PT Inalum juga telah mengalokasikan dana untuk penanggulangan lingkungan
Dengan memberikan dana Annual Fee dan dana penanggulangan lingkungan kepada daerah yang dialiri oleh sungai Asahan, maka banjir yang terjadi  itu adalah merupakan tanggungjawab daerahnya masing masing, sekalipun bahwa bencana banjir itu datangnya dari PT Inalum. Bisakah masyarakat yang terkena bencana banjir mahpum akan hal ini?, tentu jawabnya jelas tidak, karena apapun keterangan yang diberikan oleh pihak PT Inalum mengenai adanya dana Annual Fee dan dana penanggulangan lingkungan yang diberikan kepada daaerah. Masyarakat tetaplah menyalahkan PT Inalum.
Seharusnya dengan adanya dana Annual Fee dan dana Penanggulangan Lingkungan yang diberikan oleh PT Inalum kepada Daerah Baik Asahan dan Tanjungbalai setiap tahunnya jika dipergunakan untuk peruntukan penangulangan banjir dan lingkungan tentu persoalan banjir akan dapat teratasi.
Tapi yang terjadi, setiap tahunnya masyarakat di Kecamatan Simpang Empat kabupaten Asahan, serta masyarakat yang tinggal di kota Tanjungbalai, tetap direpotkan dengan datangnya banjir kiriman. Ini membuktikan bahwa saluran dana Annual Fee dari PT Inalum ada yang tidak beres digunakan oleh Pemerintahnya.
Selayaknyalah Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan penyelidikan terhadap dana Annual Fee yang diberikan oleh PT Inalum kepada daerah. Karena mengenai dana Annual Fee ini, tidak banyak masyarakat yang mengetahuinya, sehingga dana Anual Fee itu dapat untuk dipermainkan oleh Kepala Daerahnya. Semoga.