Upaya Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta untuk menepati janji kampanyenya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta dalam menghentikan pembangunan reklamasi pulau di jajaran wilayah teluk Jakarta, kemungkinan besar akan mengalami kegagalan.
Bayang bayang akan gagalnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan pembangunan reklamasi pulau di teluk Jakarta itu sesuai dengan janji kampanyenya yang lalu, terlihat dari pertemuan Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Solahuddin Uno dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Hasil dari pertemuan keduanya, JK mengatakan telah ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat, mengenai pembangunan reklamasi pulau di teluk Jakarta. Kesepakatan itu kata JK pengembang pembangunan reklamasi pulau di teluk Jakarta yang telah terlanjur dikerjakan akan dilanjutkan kembali. Mengenai pembangunan reklamasi pulau yang belum dikerjakan kelanjutannya terpulang kepada Pemprov DKI Jakarta.
Pernyataan JK tentang kelanjutan pembangunan reklamasi pulau teluk Jakarta masih segar dalam ingatan, kini muncul pula pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyangkut tentang pembangunan reklamasi pulau diteluk Jakarta.
Dihadapan pimpinan messmedia, Presiden Jokowi mengatakan pembangunan reklamasi pulau di teluk Jakarta menyangkut dengan marwah hukum dan kepastian berimvestasi. Presiden menjelaskan rekalmasi teluk Jakarta sesuai dengan Keputusan presiden (Kepres) yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto, kemudian untuk memperkuat Kepres itu, maka lahirlah Kepres yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dan Peraturan Gubernur (Pergub) yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Jika saat ini sebagai Presiden saya juga mengeluarkan Kepres untuk membatalkan Kepres yang dibuat oleh Presiden terdahulu, bagai mana tentang kepastian hukum untuk berimvestasi dinegara Indonesia?. Tanya Jokowi waktu itu.
Sebelumnya Presiden mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin untuk pembangunan reklamsi pulau di teluk Jakarta, baik ketika dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, maupun sebagai Presiden. Pergub yang ada sewaktu dia menjabat Gubernur adalah acuan persyaratan untuk mendapatkan izin, dan pergub itu bukan izin.
Presiden Jokowi menyatakan hal itu, setelah reklamsi dipantai utara Jakarta itu kembali menjadi perbincangan hangat usai Anies Baswedan dan Sandiaga Uno resmi memimpin Jakarta. Lantaran Anies dan Sandi sejak kampanye hingga menjabat Gubernur DKI Jakarta selalu menyatakan akan menghentikan reklamasi dipantai Utara itu. Sementara keiinginan itu bertentangan dengan pemerintah pusat yang tetap ingin melanjutkan pembangunannya.
Jika mengamati dari apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi tentang pembangunan reklamasi pulau di teluk Jakarta, bahwa Presiden hendak menegaskan bahwa dirinya tidak berkaitan dengan Reklamsi. Presiden sepertinya ingin menjauh dari persoalan reklamasi teluk Jakarta. Karena dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Anies dan Sandi di Istana Negara, menurut keterangan Anies tidak ada pembicaraan tentang reklamasi teluk Jakarta. Jadi ini membuktikan jika Jokowi ingin menjauh dari persoalan reklamasi ini.
Sikap ingin untuk menjauh dari persoalan reklamasi teluk Jakarta yang semakin memanas itu sejatinya tidak saja diperlihatkan oleh Jokowi, tapi Anies dan Sandi juga memperlihatkan gelagat itu, setelah adanya pertemuan dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK. Hal itu dapat dilihat dari ucapan Anies dan Sandi yang bolak balik menyatakan akan menyetop proyek reklamasi teluk Jakarta. Namun langkah nyata untuk melakukan penghentian proyek reklamasi teluk Jakarta belum ditunjukkan pasangan yang didukung oleh Partai Gerindra dan PKS ini.
Sejak dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta Anies dan Sandi kerap diberondong dan ditagih janji janji kampanyenya untuk menghentikan proyek yang berpolimik sejak bertahun tahun lalu, tapi Anies dan Sandi juga berulang kali menyatakan hal yang sama, namun realisasi atas apa yang dikatakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu tidak juga kunjung terlaksana.
Malah disisi lain, di tengah maraknya polemik yang ditimbulkan oleh Proyek Reklamasi, Mantan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini alih alih, menutup hotel dan gerya pijat  Alexis yang dikelola PT Grand Ancol Hotel. Penutupan Alexis merupakan jurus cantik yang dilancarkan oleh Anies -- Sandiaga guna mengalihkan perhatian masyarakat dari realisasi penghentian proyek reklamasi teluk Jakarta.
Persoalan tentang penutupan Alexis pun menjadi perhatian masyarakat, Pemprov DKI mengeluarkan pernyataan tentang dasar dasar penutupan Alexis, dasar dasar itu salah satunya adalah menyangkut moral. Kata Anies dalam penjelasan tentang penutupan Alexis.
Walaupun penutupan Alexis dapat menimbulkan efek domino dikemudian hari, salah satu dari efek domino itu adalah potensi munculnya gugatan dari manajemen Alexis yang tidak terima Alexis ditutup. Namun kadung Anies telah terlanjur melakukan penutupan Alexis untuk mengalihkan issue dari polemic reklamasi.
Ternyata apa yang diharapkan oleh Anies Baswedan dengan menutup Alexis, untuk mengalihkan perhatian masyarakat terutama pendukungnya dari masalah perbincangan hangat Reklamasi, akhirnya menjadi senjata makan tuan. Anies Sandi semakin didesak untuk melakukan pemberhentian proyek reklamasi di teluk Jakarta.
Karena penutupan Alexis dianggap oleh masyarakat, merupakan bukti keberanian yang diperlihatkan oleh kedua pasangan Gubernur DKI Jakarta ini dalam menepati janji kampanyenya. Kini Anies -- Sandiaga bagaikan makan buah simala kama. Disatu sisi Anies -- Sandi didesak untuk menghentikan proyek reklamsi teluk Jakarta, sementara disisi lain Pemerintah Pusat tetap menghendaki agar proyek reklamsi teluk Jakarta tetap dilanjutkan.
Disinilah Anies dan Sandi harus bijak menggunakan filosofi " Menarik Rambut Dalam Tepung" bagaimana rambut tidak putus dan tepung juga tidak rusak. Mampukah Anies dan Sandi menghayati filosopi itu?. Semuanya terpulang kepada Anies dan Sandi.
Tanjungbalai, 5 Nopember 2017
