Presiden Murka, Punglipun Ditindak

Bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Gubernur  Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo ketika melakukan Inspeksi mendadak kekantor Samsat Provinsi Jawa Tengah , dimana Ganjar menemui adanya peraktek pungli yang dilakukan oleh petugasnya. Ganjar menangkap tangan para pelaku Pungli . Hanya saja waktu itu sang Gubernur tidak membawa persoalannya keranah hukum. Ganjar hanya meminta agar pihak petugas mengembalikan uang Pungli  kepada masyarakat yang terkena Pungli.

OTT yang dilakukan oleh Gubernur ini, kemudian  menjadi Trend dikalangan para penegak hukum, setelah jauh sebelumnya praktek OTT ini telah dilakukan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangkap para pelaku korupsi.

Baru baru ini pihak Polda Metro Jaya. Yang  dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Po Mochammad Iriawan melakukan OTT dilingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dalam OTT itu Polda Metro Jaya menangkap lima orang pegawai Kemenhub yang kedapatan melakukan peraktek Pungli dalam pengurusan Buku Pelaut dan Perizinan.

Sebelumnya pihak Polri juga sudah menangkap terhadap tiga anggotanya yang melakukan Pungli dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) diloket pengurusan SIM Kelililing diwilayah Jakarta. Dan ketiga anggota Polri yang ditangkap oleh Kesatuannya sendiri sedang dalam proses hukum.

Dari fakta fakta yang terjadi, bahwa celah untuk melakukan Pungli, memang terbuka lebar. Sejauh masalah tentang birokkrasi yang berbelit  masih tetap diperaktekkan oleh para petugas diberbagai intansi. Maka kasus korupsi dengan modus Pungli akan terus berekembang dan dimamfaatkan oleh aparat yang sering mempersulit setiap urusan birokkrasi.

Pungli Tidak Saja Dibelakang Meja :

Praktek peraktek pungli tidak saja terjadi dibelakang menja, tapi melainkan pungli juga terjadi dijalanan. Disepanjang jalan lintas Sumatera, mulai dari Aceh sampai ke Lampung, sepanjang jalan ini dipenuhi dengan peraktek peraktek pungli yang dilakukan oleh pihak Polri dan Pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) dimasing masing daerah.

Dengan jarak sekitar 10 Km ada saja petugas Polri Unit Lalu Lintas dan Pegawai Dishub yang melakukan pungli terhadap para pengendera kenderaan dengan alasan razia rutin. Setiap pengendera yang melintas di stop, kemudian diperiksa dengan berbagai pertanyaan kelengkapan kenderaannya, lalu ujung ujungnya tidak lebih dari pada uang.

Dan yang paling mencolok peraktek pungli ini terjadi di Terminal bus dan pos timbangan kenderaan . Disini yang memegang peranan untuk melakukan pungli adalah pegawai Dishub yang ditugaskan ditempat itu.

Para petugas pos timbangan tidak lagi perlu untuk melakukan penimbangan terhadap mobil prah yang membawa muatan. Mereka cukup menunggu di pintu pos timbangan, lalu mengulurkan tangan kepada sang supir untuk mengambil uang. Mobil prah yang bermuatan melebihi kapasitasnyapun berlalu setelah supirnya memberi uang.

Begitu juga yang terjadi diterminal. Bus tidak lagi diwajibkan untuk masuk terminal, supir bus hanya cukup memberikan uang kepada petugas yang berjaga dipintu terminal, lalu tancap gas tampa ada lagi teguran yang diberikan.

Ini membuktikan bahwa peraktek peraktek pungli didaerah cukup marak dan sulit untuk diberantas, karena dia sudah menjadi mata rantai yang tidak terputus. Hal itu tidak lain disebabkan adanya keterlibatan oknum oknum yang memiliki jabatan penting diintitusi itu.

Kepedulian Presiden :

Menurut keterangan yang diberikan oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Raffli Amar kepada Media mengatakan, OTT yang dilakukan oleh pihak Polri adalah atas intruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang murka terhadap terjadinya pungli, setelah menerima laporan dari Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian.

Keterangan yang disampaikan oleh Kadiv Humas Mabes Polri ini, membuktikan jika Jokowi sangat peduli terhadap peraktek peraktek Pungli yang terjadi dilembaga lembaga Kementerian Negara. Dan atas laporan Kapolri itu pula, Presiden langsung turun kelapangan untuk meninjau langsung terhadap terjadinya OTT Pungli di Kemenhub .

Walaupun Wakil Ketua DPR RI Fadlin Zhon, menyindir Jokowi atas kehadiran Jokowi untuk melihat OTT Pungli di Kemenhub, yang dianggap oleh Fadli Zhon hanyalah sebuah Pencitraan, namun bagi masyarakat, apa yang dilakukan oleh Jokowi itu adalah suatu pembuktian jika Jokowi mempunyai niat baik untuk memberantas pungli yang sering meresahkan masyarakat.

Turun langsungnya Presiden Jokowi kekantor Kementerian Perhubungan, merupakan momentum untuk menunjukkan keseriusan Jokowi dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Jokowi memandang bahwa korupsi sudah mengakar didalam kehidupan para birokrasi. Sehingga hal ini perlu untuk dibersihkan.

Konsekwensi Jokowi terhadap pemberantasan korupsi, diperlihatkannya melalui kepeduliannya terhadap pemberantasan korupsi. Jokowi tidak menghalang halangai para intitusi penegak hukum, termasuk KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi terhadap siapapun yang terlibat, termasuk terhadap keluarga, kerabat dan bawahannya.

Munculnya peraktek peraktek Pungli, karena disebabkan, tidak setimpalnya hukuman yang diberikan kepada para pelaku pelaku kejahatan yang menggerogoti keuangan Negara yang bermuara kepada kesengsaraan rakyat.

Adanya wacana untuk memberikan hukuman mental kepada para pelaku korupsi selain dari pada hukuman pisik, dengan cara memberi hukuman untuk menyapu pasar, atau membersihkan slokan, memang patut untuk dilaksanakan. Karena hukuman ini akan membuat efek jera kepada para pelaku korupsi.

Seperti yang dilakukan di beberapa Negara luar, yang memberikan hukuman mental kepada para pelaku korupsi, seperti menyapu jalan, membersihkan slokan dan diarak keliling kota, sehingga menimbulkan rasa malu, bukan saja terhadap sipelaku korupsi tapi juga terhadap keluarganya. Semoga !

Tepian Sungai Asahan, 18 Oktober 2016

Salam Kompasiana