Ini membuktikan bahwa peraktek peraktek pungli didaerah cukup marak dan sulit untuk diberantas, karena dia sudah menjadi mata rantai yang tidak terputus. Hal itu tidak lain disebabkan adanya keterlibatan oknum oknum yang memiliki jabatan penting diintitusi itu.
Kepedulian Presiden :
Menurut keterangan yang diberikan oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Raffli Amar kepada Media mengatakan, OTT yang dilakukan oleh pihak Polri adalah atas intruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang murka terhadap terjadinya pungli, setelah menerima laporan dari Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian.
Keterangan yang disampaikan oleh Kadiv Humas Mabes Polri ini, membuktikan jika Jokowi sangat peduli terhadap peraktek peraktek Pungli yang terjadi dilembaga lembaga Kementerian Negara. Dan atas laporan Kapolri itu pula, Presiden langsung turun kelapangan untuk meninjau langsung terhadap terjadinya OTT Pungli di Kemenhub .
Walaupun Wakil Ketua DPR RI Fadlin Zhon, menyindir Jokowi atas kehadiran Jokowi untuk melihat OTT Pungli di Kemenhub, yang dianggap oleh Fadli Zhon hanyalah sebuah Pencitraan, namun bagi masyarakat, apa yang dilakukan oleh Jokowi itu adalah suatu pembuktian jika Jokowi mempunyai niat baik untuk memberantas pungli yang sering meresahkan masyarakat.
Turun langsungnya Presiden Jokowi kekantor Kementerian Perhubungan, merupakan momentum untuk menunjukkan keseriusan Jokowi dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Jokowi memandang bahwa korupsi sudah mengakar didalam kehidupan para birokrasi. Sehingga hal ini perlu untuk dibersihkan.
Konsekwensi Jokowi terhadap pemberantasan korupsi, diperlihatkannya melalui kepeduliannya terhadap pemberantasan korupsi. Jokowi tidak menghalang halangai para intitusi penegak hukum, termasuk KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi terhadap siapapun yang terlibat, termasuk terhadap keluarga, kerabat dan bawahannya.
Munculnya peraktek peraktek Pungli, karena disebabkan, tidak setimpalnya hukuman yang diberikan kepada para pelaku pelaku kejahatan yang menggerogoti keuangan Negara yang bermuara kepada kesengsaraan rakyat.
Adanya wacana untuk memberikan hukuman mental kepada para pelaku korupsi selain dari pada hukuman pisik, dengan cara memberi hukuman untuk menyapu pasar, atau membersihkan slokan, memang patut untuk dilaksanakan. Karena hukuman ini akan membuat efek jera kepada para pelaku korupsi.
Seperti yang dilakukan di beberapa Negara luar, yang memberikan hukuman mental kepada para pelaku korupsi, seperti menyapu jalan, membersihkan slokan dan diarak keliling kota, sehingga menimbulkan rasa malu, bukan saja terhadap sipelaku korupsi tapi juga terhadap keluarganya. Semoga !
Tepian Sungai Asahan, 18 Oktober 2016
