[caption caption="Ilustrasi/Fhoto Rapimnas Partai Golkar/Kompas.com"][/caption]Â Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membantalkan Surat Pengesahan Kepengusuran Partai Golkar Versi Musyawarah Nasional (Munas) Ancol Jakarta, yang di prakarsai oleh Agung Laksono, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Partai Golkar Versi Munas Bali yang diketuai oleh Abu Rizal Bakrie (ARB), menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar Senin 25 Januari 2016 di Gedung Jakarta Comvention Jakarta.
Rapimnas berlangsung diprakarsai oleh Mantan Ketua Partai Golkar Jusuf Kalla, yang juga Wakil Presiden Republik Indonesia, serta BJ Habibi mantan Presiden Republik Indonesia, dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Keamanan, Hukum dan HAM, Luhut Binsar Panjaitan, serta Menteri Hukum dan HAM Yosanna Loaly, akhirnya melahirkan keputusan bahwa Partai Golkar resmi menjadi Partai Politik pendukung Pemerintahan Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla.Naskah kepotusan itu dibacakan oleh Wakil Ketua Panitia Rapimnas Yorrys Raweyai.
Walaupun sebelumnya Mantan Ketua Partai Golkar Ir.H.Akbar Tanjung telah mengingatkan, bahwa keputusan Munas Bali yang menyatakan bahwa Partai Golkar berada diluar Pemerintahan Jokowi – JK, tidak dapat dirobah dengan melalui Rapimnas, tapi harus melalui Munas. Jika Partai Golkar menjadi Partai pendukung Pemerintah, haruslah melalui keputusan Munas.
Akan tetapi peringatakan yang disampaikan oleh Akbar Tanjung, ketika berkunjung kerumah BJ Habibi itu tidak digubris sama sekali oleh Partai Golkar yang dinakhodai oleh ARB. Hal itu terbukti ketika penutupan Rapimnas, Partai Golkar menyatakan diri sebagai Partai pendukung Pemerintah.
Kembalinya Partai golkar kepada habitat sejarahnya, sebagai partai pendukung Pemerintah, tak lain adalah merupakan politik dua kaki yang sedang dilakoni oleh Partai Golkar dibawah kepemimpinan ARB. Demi untuk menyelamatkan Partai berlambang pohon beringin ini ARB rela untuk menelan ludahnya kembali. Karena pada awalnya Partai Golkar Pimpinan ARB ini pada Munas Bali 30 Nopember – 4 Desember 2014 menyatakan bahwa Partai Golkar berada diluar kekuasaan. Namun pada Rapimnas 25 Januari 2016, Golkar kembali melahirkan keputusan bahwa Partai Golkar mendukung Pemerintahan Jokowi – JK.
Politik dua kaki yang dimainkan oleh Partai Golkar versi ARB ini, tak lebih hanya untuk mendapatkan legitimasi keabsahan Partai Golkar versi Munas Bali dari pihak Pemerintah. Dari politik dua kaki yang dimainkan oleh Partai Golkar versi Munas bali ini, menimbulkan kesan bahwa sesungguhnya kelompok ARB telah merasa lelah melakukan perlawanan dengan penguasa. Kelompok ini menyadari politik dan kekuasaan adalah hal yang dominan terkait penyelesaian kisruh diinternal partai Golkar.
Walaupun Partai Golkar versi ARB telah menyatakan bahwa Partainya resmi menjadi partai pendukung pemerintah, namun pada sisi lain Partai Golkar masih tetap bergabung didalam Koalisi Merah Putih (KMP). Karena sampai saat ini Pimpinan Partai Golkar versi Munas Bali tidak memberikan pernyataan untuk menarik diri dari KMP. Itu artinya Partai Golkar Munas Bali masih tetap berada di lingkungan KMP.
Pernyataan Partai Golkar versi Munas Bali sebagai partai pendukung pemerintahan Jokowi – JK tentu menimbulkan sederet pertanyaan. Mampukah Partai Golkar dalam menjalankan politik dua kakinya untuk membagi prasa, terhadap kebijakan pemerintah, mana yang layak untuk didukungnya. Dan kebijakan pemerintah, yang mana pula yang layak untuk tidak didukungnya. Karena sampai saat ini Partai Golkar versi Munas Bali masih tetap didalam kelompok KMP
Tentu sebagai Partai Politik yang pernah berkuasa selama kepemimpinan Orde Baru, Partai Golkar sudah pasti dapat memainkan peranannya dalam politik dua kaki. Paling tidak Partai Golkar akan melihat terlebih dahulu dari sisi keuntungan dan kerugiannya, untuk mendukung atau tidak mendukung kebijakan itu.
Masuknya Partai Golkar menjadi partai pendukung pemerintah, belum tentu pula membuat KMP menjadi lemah. Karena selama ini kita melihat Partai Golkar adalah partai pendukung pemerintah. Jadi tak perlu heran jika pada saat ini partai golkar memainkan politik dua kakinya. Selama bergabung didalam KMP, partai Golkar versi Munas bali ini tampak berhati hati memainkan peranannya. Partai Golkar lebih banyak tertutup dalam mengambil sikap, tidak sedraktis teman sejawatnya dari Partai Gerindra dan PKS.
Lantas bagaimana pula sikap Jokowi dalam masuknya Partai Golkar sebagai partai pendukung Pemerintah?. Kita juga sepakat bahwa Jokowi bukanlah orang yang mudah untuk percaya. Walaupun masuknya partai Golkar sebagai partai pendukung pemerintahannya, tak terlepas dari peranan Wakilnya JK.
Namun bukanlah sepenuhnya Jokowi bisa percaya begitu saja. Disatu sisi Jokowi juga mempertimbangkan partai partai yang selama ini menjadi pendukungnya. Terutama PDIP yang telah mencalonkannya sebagai Presiden. Bagaimanapun sebelum Jokowi menerima seutuhnya hasil Rapimnas Partai Golkar , pasti Jokowi melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Pimpinan PDIP Megawati Soekarno Putri.
Atau setidaknya Jokowi akan memainkan peranannya sebagai Presiden. Jika Partai Golkar memainkan Politik kaki dua nya. Jokowi akan memainkan politik kaki tiganya. Membungkus PDIP dan Partai Pendukungnya yang lain dengan rapi. Agar tidak pecah. Kemudian merangkul Partai Golkar masuk sebagai Partai Pendukung Pemerintah, dan sisi lainnya pula jokowi akan memberikan perhatian khusu buat KMP.
Benarkah seperti ini yang akan terjadi. Mari sama sama kita tunggu endingnya.
Tanjungbalai Siang Menjelang Sore
Selasa, 26 Januari 2016
Kerang_60@yahoo.com
