Dalam rentang sejarah sejak dilahirkannya partai Golkar oleh Mantan Presiden Soeharto (Alm.), partai Golkar dengan lambang pohon beringin, belum pernah memosisikan partai Golkar sebagai partai oposisi yang berseberangan dengan pemerintahan. Baru kali inilah dalam pemerintahan Jokowi-JK partai Golkar memosisikan diri sebagai partai oposisi yang berseberangan dengan pemerintah, dengan membentuk koalisi di parlemen. Partai Golkar bersama dengan Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS, dan PBB mendeklarasikan koalisi yang mereka bentuk dengan nama Koalisi Merah Putih (KMP) pada tanggal 14 Juli 2014.
Namun belakangan PPP, pada Oktober 2014, menyatakan PPP tidak lagi bergabung dengan KMP, melainkan menjadi partai pendukung pemerintah, bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sikap PPP kemudian diikuti oleh PAN, Pasca Musyawarah Nasional (Munas) PAN September 2015, juga melahirkan keputusan bahwa PAN tidak lagi bagian dari KMP, melainkan bagian KIH selaku partai pendukung pemerintah. Sedangkan PKS setelah petinggi partainya bertemu dengan Presiden Jokowi, kini keberadaan PKS dalam KMP bersikap abu-abu.
Rentang sejarah yang dialami oleh partai Golkar, juga dialami oleh PDIP. Sejak kelahiran PDIP dari hasil perseteruan antara Megawati dengan Soeryadi dalam memperebutkan Posisi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI). PDIP belum pernah memosisikan partai itu sebagai partai pendukung pemerintah. Sikap PDIP tetap beku sebagai partai oposisi yang berseberangan dengan pemerintah.
Baru kali ini pulalah, dalam pemerintahan Jokowi-JK sikap beku yang dibungkus rapi oleh PDIP mencair dan memosisikan PDIP sebagai partai pendukung pemerintah. PDIP pun membentuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang pada awal pembentukannya hanya beranggotakan PDIP, Hanura, Nasdem, PKB, dan PKP Indonesia. Koalisi ini dideklarasikan pada tanggal 14 Mei 2015.
Dua Mata Hari:
Apakah karena akan masuknya partai Golkar sebagai partai pendukung pemerintah, PDIP menarik jangkar perahunya untuk meninggalkan dermaga? Sejarah memang mencatat antara partai Golkar dengan partai PDIP tidak memiliki benang merah di antara keduanya. Sehingga membuat kedua partai ini di parleman tidak dapat untuk mengambil keputusan bersama.
Atau boleh jadi dengan masuknya partai Golkar sebagai partai pendukung pemerintah, Megawati beranggapan bakal ada dua “matahari“ dalam pemerintahan Jokowi-JK. Tentu bagi Megawati di mana partainya telah mengantarkan pasangan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden tidak menginginkan adanya dua matahari dalam pemerintahan Jokowi-JK yang selama ini didukung oleh PDIP.
Lantas bagaimana sikap Istana dalam mencermati sinyal yang diberikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati itu? Pramono Anung sebagai Menteri Sekretaris Kabinet yang juga kader PDIP itu kepada wartawan mengatakan, sikap pemerintah menyambut baik terhadap partai-partai politik yang menjadi pendukung pemerintah.
Namun, kata Pramono, masuknya partai-partai politik sebagai partai pendukung pemerintah, jangan karena untuk berebut jabatan Menteri. Karena jabatan menteri adalah hak prerogatif Presiden. Silakan bergabung, Istana menyambut dengan baik, tapi bukan untuk berebut jabatan menteri. Ujar Pramono kepada sejumlah media.
Keinginan partai Golkar untuk bergabung dengan partai-partai pendukung pemerintah memang tidaklah mulus seperti yang dibayangkan. Kendatipun bahwa Presiden Jokowi telah mengundang dua kubu partai Golkar yang saling berbeda, Aburizal dan Agung Laksono, Presiden meminta agar kedua kubu partai Golkar ini mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di internal partainya.
Keputusan Rapimnas partai Golkar yang membawa partai Golkar untuk masuk bergabung dengan partai-partai pendukung pemerintah ditentang oleh kader senior partai Golkar Ir. H Akbar Tanjungbalai. Akbar yang juga pernah menjadi ketua umum partai berlambang beringin itu mengatakan, Golkar sebagai partai oposisi adalah hasil keputusan Munas Bali. Keputusan Munas tidak dapat diubah oleh Rapimnas. Jika Golkar ingin menjadi partai pendukung pemerintah harus diputuskan oleh Munas, bukan Rapimnas.
