Selanjutnya pemkab Tanah Datar merasa bangga, karena selain seminar ini dirasa penting, Kabupaten Tanah Datar merupakan kabupaten pertama di Sumatera Barat yang menerapkan pedoman kerjasama  antara PGRI dan Kepolisian, dalam rangka perlindungan Guru dan tenaga kependidikan.
Dalam orasinya  Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd, menekankan perlunya pendidik dan tenaga kependidikan untuk terus meningkatkan kompetensi mereka dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan pendidikan di era digitalisasi saat ini. Dan Dalam Kesempatan Langka ini ibu Ketum juga menyampaikan secara gamlang semua perjuangan PGRI, Mulai lahirnya UU Guru dan Dosen, Peningakatan Kesejahteraan melalui Tunjangan Profesi Guru, serta Pengangkatan tenaga Honorer menjadi PNS, dan PPK dan Sebagainya.
Termasuk, PGRI juga memberikan perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan melalui Lembaga Bantuan Hukum PGRI (LKBH) dan MoU dengan kepolisian. jadi tak ada keraguan lagi hendaknya terhadap eksistensi PGRI dalam memperjuangkan Guru dan tenaga Kependidikan , untuk itu mari kita dukung secara sepenuh hati' kata, Ibu Ketum sambil Tersenyum'.
Dalam Hal ini, Ketua PGRI Tanah Datar Drs. Edial Yuspita, MM mengajak semua pihak untuk dapat bekerjasama menghadapi tantangan ini,  dan terus meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. PGRI Tanah Datar akan terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan pendidikan, dan berupaya menciptakan kegiatan- kegiatan yg berorientasi dalam meningkatkan kemampuan Guru dan tenaga kependidikan dalam penggunaan  teknologi informasi dan komunikasi yg  efektif dalam proses belajar mengajar, yg merupakan bagian dari tanggung jawab dan perjuangan  PGRI. Â
Selain itu, PGRI juga giat  berupaya meningkatkan perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan, agar para guru dan tenaga kependidikan merasa aman dan Nyaman dalam melaksakan tugas pencerdasan anak-anak bangsa.
Edial juga mengatakan, Â tujuan seminar ini agar para guru-guru mau menyampaikan aspirasinya, pikiran atau uneg-uneg yang selama ini terasa dan perlu diperjuangkan. Apalagi masalah operator di tingkat SD yang sangat luar biasa dibutuhkan keberadaannya. Jika tidak ada operator mungkin kepala sekolah akan kesulitan dalam melaksanakan tugasnya terutama administrasi, tetapi mirisnya tenaga honorer itu tidak bisa dibayar, tidak diakui oleh pemerintah secara anggaran, karena judul operator itu tidak ada dalam anggaran atau DIPA Pemerintah.
Kemudian lanjut Edial, Oleh karena itu PGRI akan berusaha bagaimana regulasi ditingkat pusat itu bisa dibunyikan adanya operator untuk sekolah, sehingga bisa dibayarkan gaji atau honornya.
Salah seorang Pengurus PGRI Kabupaten Tanah Datar yang sekaligus Ketua Panitia Pelaksana acara ini  Wisnaldi, MA  juga Mengatakan, " Kegiatan ini diadakan karena termotivasi oleh  begitu banyaknya tenaga honorer yang belum memperoleh tempat dan pengakuan sebagaimana mestinya di Tanah Datar, seperti Tenaga Operator SD yg tidak bisa diabayarkan Honornya.
Karena tak Ada Penyebutan Namanya Dalam DIPA, Jangankan Untuk diangkat, Honornya saja tak bisa dibayarkan, Masih Banyaknya Tenaga Honorer yg belum diangkat, Â pengakuan tenaga Honorer yang bertugas di sekolah swasta, sehingga punya peluang diangkat sebagi pegawai PPPK, dan Lain-lain, itulah makanya muncul ide untuk mendatangkan Ketua Umum PGRI Pusat guna bertatap muka dengan kita bersama, dalam rangka menjemput aspirasi dari guru-guru di daerah, sehingga Ketum dapat mendengar lansung apa yg menjadi keluhan mereka, sehingga beliau dapat memperjuangkan ditingkat nasional.", katanya
