Mohon tunggu...
Effendy Wahyu
Effendy Wahyu Mohon Tunggu... profesional -

lahir dan menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Tanjungpandan Belitung, Babel. Saat ini menjadi Direktur Eksekutif Yayasan Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI) sejak tahun 2005. Aktif menulis opini dan buku tentang sosial, politik dan hukum (HAM)

Selanjutnya

Tutup

Politik

Keadilan Sosial (Juga) Pancasila

8 April 2017   19:11 Diperbarui: 3 Juni 2017   11:33 1478
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Bertahannya pola oligarki kapitalis, juga berarti masih kentalnya pola “trickle down economics”,  alias  “supply side economics” yang dituding oleh Paus Fransiscus  hingga International Monetary Funds (IMF) sebagai salah penyebab tingginya ketidaksetaraan ekonomi global saat ini. Masih tingginya indeks nisbah dan kesenjangan ekonomi Indonesia dalam beberapa dasawarsa, menunjukkan adanya masalah dalam fundamental dan politik ekonomi Indonesia. Secara konstitusional, koperasi  adalah soko guru perekonomian Indonesia, namun faktanya koperasi dan keadilan sosial tak ubahnya corporate social responsibility (CSR)-nya korporasi. Demi mengejar pertumbuhan dan kapitalisasi, negara menjadi kian korporatif. Abai akan keberlanjutan dan equitas sosial (H. George Frederickson, 2010)

Persatuan bangsa di antara kebhinnekaan teramat penting untuk diselamatkan. Namun tiada jalan lain selain bersatu dalam dan untuk keadilan sosial, sebagaimana disebut John Rawls sebagai konsepsi keadilan bersama (a share conception of justice). Keadilan sosial (juga) Pancasila, bahkan adalah sumber persatuan dan komitmen kebangsaan.

 

 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun