Belakangan ini kemiskinan di Indonesia semakin merebak. Penyebabnya Banyak dari mereka yang masih pengangguran dan belum mendapatkan pekerjaan, sehingga kebutuhan sehari-hari mereka menjadi tak terpenuhi. diberbagai daerah memang masyarakatnya memiliki beragam perekonomian. Setiap harinya perekonomian mereka bisa meningkat bisa juga menurun. Bahkan kehidupan mereka di pedesaan maupun perkotaan tak menjamin akan terpenuhinnya kebutuhan mereka sehari-hari. Beberapa faktornya, karena Masyaraksat tidak mampu mengakses sumber alam sekitar disebabkan kurangnya pendapatan, Tingkat Pendidikan rendah yang menjadi penyebab mereka sulit bersaing dengan pihak luar, pertumbuhan penduduk, dan banyaknya angka pengangguran sangat berpengaruh, karena ketidakstabilan pendapatan.
Faktanya, banyak dari mereka yang mendapatkan bantuan tapi tidak merata, atau bahkan tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Hal tersebut kemudian berimpas pada Masyarakat miskin yang kesulitan dalam perekonomian. Karena memang setiap tahunnya angka kemiskinan mengalami pasang surut. Sama halnya dengan perekonomian juga mengalami pasang surut terlebih pasca pandemi covid berlangsung. Kemiskinan meningkat drastis di daerah pedesaan maupun perkotaan. Banyak dari mereka yang harus kehilangan pekerjaan terkena PHK. Sehingga membuat mereka harus pontang-panting mencari pekerjaan baru, dan itu tidaklah mudah. Maka dari itu problem ini memang harus diatasi guna menanggulangi keresaan-keresahan Masyarakat atas ketidakmerataan bantuan yang berimbas pada kemiskinan Masyarakat.
Problem terkait ketidakmerataan bantuan pemerintah terhadap Masyarakat miskin termasuk ketidakadilan yang harus diperjuangkan. Oleh sebab itu dibutuhkan keadilan agar Masyarakat miskin dipedesaan tidak ditindas terus menerus oleh kelas atas. Tapi, kebanyakan yang paling banyak ditindas, ditipu, bahkan dibohongi adalah Masyarakat pedesaan, karena secara finansial mereka hanya Masyarakat desa yang umumnya Bertani, dan terkadang rendahnya Pendidikan menyebabkan Masyarakat desa kesulitan mencari keadilan.
Akibat dari ketidakmerataan bantuan pemerintah, menyebabkan Masyarakat miskin di pedesaan maupun perkotaan tetap stagnan, tidak ada perubahan apapun, bahkan Banyak dari mereka yang masih kesusahan dalam perekonomian, terutama untuk kebutuhan sehari-hari yang terkadang belum tercukupi. Bahkan untuk membiayai Pendidikan anak-anaknya terkadang mereka sangat kesulitan. Oleh sebab itu, Banyak dari mereka yang Tingkat pendidikannya masih rendah.
Implikasi kemiskinan dampaknya sangat besar pada kualitas hidup Masyarakat. Gambarannya terlihat dari bagaimana Masyarakat tersebut bisa mengakses pendapatan, Kesehatan, Pendidikan dan lain sebagainya. Ironisnya, pemerintah yang tidak pernah memberi bantuan kepada Masyarakat miskin membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. seperti lansia yang sudah tua renta, bahkan hidupnya ada yang sebatangkara. Maka dari itu perlu adanya kesadaran dari pemerintah untuk bisa berlaku adil terhadap pemerataan bantuan di Masyarakat.
Sehingga saya sebagai akademisi sangat miris melihat fenomena tersebut. maka dari itu, perlu adanya keadilan agar Masyarakat miskin baik di pedesaan maupun di perkotaan tidak ditindas secara terus menerus oleh kelas atas. Lantas bagaimana Masyarakat menanggulangi ketidakmerataan bantuan akibat dari ketidakadilan pemerintah terhadap Masyarakat miskin? Artikel ini yang akan menjawabnya
Paradigma dan demokrasi sosial
Kemiskinan di Indonesia salah satunya terjadi pada warga kampung apung yang terletak di pinggiran daerah pelabuhan muara baru, penjaringan, Jakarta utara yang mengaku bahwa selama bertahun-tahun ia tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah daerah, padahal mereka tergolong miskin ekstrem. Kepala badan pusat statistic (BPS) DKI Jakarta, suryana mengatakan bahwa pendapatan mereka per hari berada dibawah 11.633 rupiah. Kemiskinan tersebut meningkat akibat daya beli Masyarakat kelas bawah masih belum sepenuhnya pulih dari pandemi.
Mayoritas warga kampung tersebut berprofesi sebagai nelayan. Sudah menjadi pilihan mereka untuk tinggal di rumah-rumah yang lapuk dan sempit di pesisir. Rumah tersebut berdiri diatas bambu yang dikelilingi oleh sampah yang penuh dengan lumuran genangan air yang hitam. Banyak dari warga tersebut yang kehilangan mata pencahrian karena cuaca ekstrem selama musim penghujan. Salah satu warga tersebut Bernama padillah (58) dan suaminya yang mengumpulkan sampah plastik untuk dijual dan kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membiayai sekolah keempat cucunya. Pendapatan mereka berkisar antara Rp20.000 hingga Rp30.000, bahkan terkadang mereka tidak mendapatkan hasil sama sekali.
Kekecewaan turut dirasakan oleh keluarga tersebut karena tak pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah sejak pandemi berakhir. Mereka hanya pernah menerima banyuann tunai hanya sekali berupa bantuan sosial tunai (BST) covid-19 dengan nominal Rp300.000 dari pemerintah. Bahkan masih banyak lagi Masyarakat setempat yang tidak pernah menerima bantuan sosial sama sekali, bahkan bantuan tersebut hanya bisa membuat mereka bertahan selama empat hari saja. Oleh karena itu perlu adanya demokrasi sosial.
Teori demokrasi sosial melihat bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individual, melainkan structural. Karena kemiskinan disebabkan adanya ketidakadilan dan ketimpangan Masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sember-sumber kemasyarakatan. Dalam hal ini, perlu adanya strategi penanggulangan terhadap kemiskinan. Karena peran negara hanyalah sebagai "penjaga malam" yang baru boleh ikut campur manakala Lembaga diatas tidak mampu lagi menjalankan tugasnya (Shannon, 1991; spicker, Cheyne. O'Brien dan Belgrave, 1998). Konsep kemiskinan masih didominasi oleh perspektif Tunggal, yakni "kemiskinan pendapatan" atau "income proverty" (chambers, 1997). Â Dalam hal ini, kemiskinan di Indonesia memang perlu ditanggulangi agar tidak terus menerus meningkat.
