Peran Indonesia Coast Guard/Bakamla dalam Menjaga Ancaman Konflik di Laut China Selatan terhadap Kedaulatan Indonesia

Secara    komposisi    alat    militer, Bakamla memiliki satu unit kapal markas, 3 unit kapal patroli berukuran80 meter, 6 unit ukuran  48  meter,  serta  16  unit  ukuran  15 meter  tipue  Katamaran,  serta  14  unit  RIB (Rigid  Inflatable  Boat) ukuran  12  meter. Dalam rangka optimalisasi tugas Indonesia Coast Guard/Bakamla, dilengkapi sistem teknologi informasi National   Picture   Compilation (NPC)  yang  dikembangkan  melalui  dua satelit   yaitu   Inmarsat   dan   Vsat.   NPC dipergunakan untuk data prakiraan cuaca, peta  dasar  rupa  bumi,  pola  arus,  peta fishing ground (daerah penangkapan ikan), serta   informasi   dari   Vessel   Monitoring System (VMS) (Munaf dan Sulistyaningtyas,  2015). Pada tahun 2021 awal, Kementerian Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan mengenai peningkatan kapabilitas militer Indonesia Coast Guard/Bakamla. 

Merespons sikap China pada tahun yang krusial, Indonesia Coast Guard/Bakamla melakukan “shadowing” sebagai upaya untuk mengusir "Coast Guard" China. Menurut Direktur Operasi Laut, Laksma Nur Syawal Embun, keadaan ini dikonfirmasi dengan pemantauan terhadap dua kapal "Coast Guard" beserta kapal fregat (kapal perang) (CNN Indonesia, 2020). Sebagai langkah lain, pada 4 September 2020, Indonesia Coast Guard/Bakamla secara resmi memulai operasi cegah tangkal di zona maritim barat wilayah Natuna. Akibatnya, Indonesia Coast Guard/Bakamla dengan tegas berhasil mengusir kapal "coast guard" China dan Vietnam. Pada tahun 2021, Bakamla dan Amerika Serikat sepakat untuk membangun Pusat Pelatihan Maritim di Batam dengan anggaran sebesar US$3,5 juta (Antara, 2022). Kerja sama Bakamla-AS ini merupakan kelanjutan dari kerja sama yang telah berlangsung sejak 2015 (Bakamla, 2021).

Sumber : Dok. Pribadi

Sengketa yang telah terjadi di perairan laut China Selatan telah berimplikasi pada wilayah laut Natuna milik Indonesia. Hal tersebut dikarenakan China membuat klaim secara mandiri dengan Nine Dash Line (NDL). Sengketas LCS tidak melibatkan Indonesia secara langsung namun menganggu kegiatan perairan di Natuna. Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya aktivitas-aktivitas ilegal yang dilakukan beberapa negara di perairan Natuna. China, misalnya, pernah tertangkap melakukan penangkapan ikan dan riset maritim. Aktivitas ini diikuti oleh negara-negara tetangga Indonesia seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Oleh karena itu, Indonesia secara khusus mengerahkan diplomasi pertahanan melalui Indonesia Coast Guard/Bakamla. Peran Bakamla dalam konflik di Natuna cukup intensif. Dengan persenjataan yang terbatas, Bakamla menggunakan teknik "shadowing" untuk menggeser maupun mengusir kapal asing dari Natuna. Bakamla juga bekerja sama dengan pihak AS dalam membangun pusat pelatihan militer di Batam. Beberapa peneliti mengindikasikan bahwa kerja sama ini merupakan respons Bakamla dalam memperkuat pertahanan maritim. Di sisi lain, Bakamla bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Natuna dan mengajukan konsep Nelayan Nasional Indonesia (NNI).