Pencapaian Program:
Indikator ini memang menjadi alat ukur mendasar dalam evaluasi kerja pemerintah. Namun, tantangan utama adalah kurangnya transparansi terkait program prioritas spesifik yang telah ditetapkan Kabinet Merah Putih. Rakyat belum mendapat informasi yang rinci tentang sasaran konkret apa yang ingin dicapai dalam 100 hari pertama, sehingga sulit untuk menilai apakah program-program tersebut benar-benar terpenuhi.
Kesesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan Publik:
Meskipun relevan, indikator ini cenderung bersifat normatif dan memerlukan penjelasan lebih mendalam. Apakah kebutuhan publik yang dimaksud telah dipetakan secara representatif? Tanpa survei langsung kepada masyarakat, atau indikator ini lebih mencerminkan persepsi ahli dibandingkan kebutuhan nyata di lapangan, tapa ada perbandingan yang nyata
Kualitas Kepemimpinan dan Koordinasi:
Kriteria ini menyoroti aspek internal pemerintahan, seperti efektivitas kabinet dalam mengambil keputusan dan mengelola dinamika antar-lembaga. Namun, penilaian terhadap indikator ini seringkali bersifat subjektif dan sulit diukur dengan data konkret.
Tata Kelola Anggaran:
Transparansi dalam alokasi dan penggunaan anggaran merupakan hal penting yang diharapkan dari pemerintah. Sayangnya, masyarakat seringkali tidak diberikan akses terbuka terhadap informasi anggaran pemerintah dalam 100 hari pertama, sehingga evaluasi publik terhadap indikator ini masih terbatas. termasuk Celios akan menjadi sulit dalam melakukan penilaian karena keterbatasan akses.
Komunikasi Kebijakan:
Indikator ini sangat relevan dalam menilai bagaimana pemerintah menyampaikan informasi kebijakan kepada masyarakat. Namun, efektivitas komunikasi kebijakan tidak hanya diukur dari jumlah konferensi pers atau siaran media sosial, tetapi juga dari pemahaman publik terhadap kebijakan tersebut. Dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih, banyak kebijakan yang disampaikan secara parsial atau tanpa narasi yang jelas, sehingga mempersulit masyarakat untuk memahami arah strategis pemerintah.
2. Transparansi Sasaran Kinerja Kabinet Merah Putih: Tantangan dalam Evaluasi Publik
Salah satu kelemahan mendasar dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih adalah kurangnya transparansi terkait sasaran kinerja yang ingin dicapai dalam 100 hari pertama. Hingga saat ini, masyarakat hanya disuguhi sajian drama politik umum tanpa indikator pencapaian yang terukur yang muncul di media sosial para menteri atau kementerian. Akibatnya:
Sulitnya Evaluasi Publik:
Tanpa target yang jelas dan terukur yang dapat dipantau oleh masyarakat, maka masyarakat tidak dapat menilai apakah pemerintah sudah memenuhi ekspektasi mereka. Hal ini membuka ruang bagi interpretasi yang berbeda-beda, baik dari para ahli, media, maupun publik.-
Minimnya Akuntabilitas:
Ketidakjelasan target membuat pemerintah lebih sulit dipertanggungjawabkan atas kegagalan atau pencapaian mereka. Ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
3. Analisis dari Sisi Komunikasi Publik
