Tulisan di bawah ini bukan tulisan saya, tapi sebuah tulisan dari Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, seorang antropolog yang tinggal di Banda Aceh yang mengkritisi kesediaan Nazar, Wakil Gubernur Aceh untuk menerima gelar kebangsawanan dari pemerintah Malaysia. Saya mempost tulisan ini di sini karena saya mengharapkan tanggapan dari rekan kita Nazri.
12 December 2009, 09:44
Melayukah Aceh atau Acehkah Melayu?
Oleh Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad
Opini/Serambinews
PEMERINTAH Malaysia memberi anugerah Tun Perak kepada wakil pemerintahan Aceh (Wagub Muhammad Nazar). Ini mengingatkan saya pada Manohara ketika diberikan gelar bangsawan oleh pihak Kraton di Jawa Tengah. Bedanya memang cukup signifikan, Muhammad Nazar dalam budaya Melayu, sedang Manohara dalam budaya Jawa.
Saya tidak ingin mengomentari gelar Tun Perak juga pidato Wagub yang dimuat utuh Harian Aceh (8/12/2009), sebab itu sebagai satu peristiwa sejarah bagi pemerintahan Aceh era IRNA (Irwandi dan Nazar). Justru yang menarik adalah upaya Malaysia untuk terus menerus menganggap Aceh sebagai Melayu. Pada saat yang sama, konsep Melayu di Malaysia sendiri masih bermasalah.
Usaha Malaysia ini berhasil ketika beberapa tahun terakhir selalu melibatkan Aceh untuk mempertahankan identitas Melayu-Tradisional mereka. Sebab, di dalam konstitusi Malaysia, definisi Melayu adalah (1) yang berbahasa Melayu; (2) beragama Islâm; (3) lahir sebelum 1957 di Malaysia. Dari definisi ini kelihatan bahwa Aceh sama sekali bukan Melayu di dalam konteks konstitusi Malaysia, kecuali beberapa orang Aceh yang lahir di Malaysia. Bahkan beberapa keluarga mereka sama sekali masih berbahasa Aceh (bukan bahasa Melayu!) baik sesama keturunan Aceh atau di dalam keluarga mereka sendiri. Ini mirip dengan keluarga Jawa di Johor yang masih menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari.
Di Malaysia ada sebutan cukup rasis dalam mengeluarkan dari suku melayu, seperti indon (untuk orang Indonesia), mamak (untuk orang India), bangla (untuk orang Bangladesh). Sementara bagi orang Cina yang baru masuk Islâm dipanggil dengan istilah mat soh. Adapun untuk orang kulit putih dikenal dengan sebutan mat saleh. Demikianlah sikap rasis negeri Melayu ini terhadap para pendatang. Sehingga muncul istilah baru bagi orang Melayu di Malaysia yaitu Other Malays (orang Melayu yang lain) yang menerima sikap rasis dari Melayu versi konstitusi.
Menarik lagi ketika beberapa tahun terakhir, Malaysia selalu ‘mengajak’ Aceh sebagai bagian dari peradaban Melayu pra-kemerdekaan mereka. Sehingga para pemimpin Aceh bangga sekali dengan ajakan ini. Bahkan pernah digelar konggres Melayu Raya di Banda Aceh. Pemerintah Malaysia sama sekali sudah meninggalkan konsep ini dengan mengedepankan istilah identitas baru yakni Malaysia is Truly Asia (Malaysia adalah benar-benar Asia). Karena kemesraan sejarah inilah seolah-olah Aceh dan Melayu adalah satu. Bahkan pandangan yang paling lazim adalah bahasa Pasai sebagai bahasa Peradaban Melayu. Upaya yang dilakukan oleh Malaysia ini pernah diterapkan pada negeri Pattani, namun gagal karena konflik yang berkepanjangan di kawasan tersebut, sehingga akar Melayu yang diinginkan oleh Malaysia tidak begitu berhasil. Akan sentimen Melayu ini masih muncul di Pattani, Yala dan Narathiwat. Namun dalam konteks Aceh seakan-akan sangat menjanjikan.
Jika ditelisik secara seksama Aceh merupakan satu entitas peradaban tersendiri yang tidak ada hubungan entitas Melayu. Identitas sebagai peradaban dunia inilah yang ingin dikuburkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan sosial politik identitas di rantau Asia Tenggara. Malaysia saat ini memang sedang mengalami persoalan identitas atau referensi keaslian budaya mereka, apalagi ketika beberapa negeri mereka dikuasai oleh pihak Cina berikut kebudayaan mereka. Demikian juga kegelisahan akan putra-putri mereka di dalam berbahasa Melayu dialek Indonesia, karena tidak sendikit rumah tangga mereka ditunggui oleh wanita Indon dan menonton sinetron Indonesia. Mereka tentu saja tidak ingin seperti Singapura yang sudah berhasil menguburkan identitas Melayu. Sehingga
Malaysia selalu mencari akar budaya yang kuat, termasuk ingin mengklaim beberapa budaya Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan mereka. Namun karena pihak Jawa mengerti betul pola ini, maka mereka sangat menentang sikap Malaysia tersebut dengan sambutan Ganyang Malaysia. Terkait dengan Aceh yang memiliki sistem kebudayaan yang sama sekali berbeda dengan Melayu juga diusahakan untuk dikaburkan dan dikuburkan. Sistem kebudayaan dimaksud, mencakup tiga hal; bahasa (bahasa Aceh), sejarah (Aceh memiliki sejarah sendiri), kebudayaan (Aceh memiliki kebudayaan sendiri). Kalau dilihat lebih seksama kebudayaan Melayu itu tidak ada kaitannya dengan Tanah Aceh, melainkan dekat dengan Pattani dan Pulau Jawa. Orang Negeri Sembilan kebanyakan berasal dari Minangkabau. Orang Johor dan Selangor tidak sedikit berasal dari Jawa. Sedangkan Pulau Pinang memang menurut sejarah diciptakan sebagai kawasan perdagangan.
Orang Aceh yang masih berbahasa Aceh bisa dijumpai di Kedah. Bahkan sejarah Melayu versi Malaysia lebih banyak diberitakan yang bersumber pada kitab Negarakertagama. Artinya walaupun ada hubungan kerajaan atau peperangan dengan Kerajan Aceh Darussalam, namun Kerak Peradaban Melayu (KPM) di Malaysia tidak ada hubungannya dengan Kerak Peradaban Aceh (PKA). Garis peradaban mereka bersinggungan dengan Jawa-Sriwijaya (Palembang dan Jambi) -Temasek (Singapura) -Nakhorn Sri Thammarat (Thailand).
Inilah kelalaian para penulis Aceh di dalam menulis identitas peradaban sendiri. Dulu para penulis Aceh telah menghasilkan kitab-kitab untuk digunakan sebagai pedoman kebudayaan Aceh dengan segala keontentikannya, dimana beberapa sariannya belakangan dijadikan sebagai kerak peradaban Melayu-Malaysia. Namun sayangnya setelah melihat kegemilangan Malaysia saat ini, KPA (Kerak Peradaban Aceh) mulai menghilang.
