4. Peran pemerintan dalam mendorong perilaku etis:
Yaitu pemerintan harus berupaya tegas dalam penciptaan peraturan dan dapat menegakan hukum dengan baik dan adil. Agar etika yang baik dalam berbisnis tercapai. Pemerintah dapat mendorong perilaku etis dengan memperketat regulasi. Diantara semuanya, hukum berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan, konflik kepentingan, dan akuntabilitas perusahaan. Namun, aturan juga perlu penegakan, dan pelaku bisnis yang tidak etis nampaknya sering "menyelipkan sesuatu" tanpa tertangkap. Peningkatan regulasi dapat membantu, namun tidak bisa memecahkan msalah etika secara keseluruhan. (Pengantar bisnis William M. Pride, Robert J. Hughes >Jack R. Kapoor)
5. Peran Asosiasi perdagangan dalam mendorong perilaku etis:
Asosiasi perdagangan sering memberikan panduan etika bagi anggotanya. Organisasi organisasi ini, yang beroperasi dalam industri tertentu, berada dalam posisi yang baik untuk menekan anggota yang menjalankan praktik bisnis secara meragukan. Namun, penegakan hokum dan otoritas bervariasi untuk masing masing asosiasi. Asosiasi perdagangan dibentuk untuk kepentingan anggota mereka sehingga tindakan tindakan keras dapat merugikan diri sendiri. (Pengantar bisnis William M. Pride, Robert J. Hughes >Jack R. Kapoor)
6.Peran Perusahaan Swasta dalam mendorong Etika:
 Kode etik yang diberikan perusahaan kepada karyawan mereka dapat menjadi cara yang paling efektis untuk mendorong perilaku etis. Sebuah kode etik adalah panduan tertulis tentang perilaku yang dapat diterima secara etis seperti yang didefinisikan oleh organisasi. Kode tersebut menguraikan kebijakan seragam, standar, dan hukuman untuk pelanggaran. Karena karyawan tau apa yang diharapkan dari mereka dana pa yang terjadi apa bila melanggarnya, maka kode etik dapat mendorong perilaku etis. Ketika perusahaan berupaya menciptakan lingkungan yang mendidik karyawan dan memelihara perilaku etika, masalah etika yang muncul akan lebih sedikit. Sulit bagi organisasi untuk mengembangkan kode etik, kebijakan perusahaan, atau prosedur, untuk menangani setiap hubungan dan situasi. Bila tidak ada kebijakan perusahaan, atau prosedur yang diterapkan, tes cepat menentukan apakah perilaku termasuk etis adalah dengan melihat apakah orang lain , rekan kerja, pelanggan dan pemasok menyetujuinya. (Pengantar bisnis William M. Pride, Robert J. Hughes >Jack R. Kapoor)
7. Tanggung jawab Sosial:
 Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kebijakan yang diambil guna untuk menemukan titik keseimbangan antara perusahaan dan pihak yang terkait seperti masyarakat, pemerintah dan konsumen. Dalam hal ini perusahaan bukan saja mencari keuntungan, akan tetapi juga memperhatikan dampak sosial apa yang bisa ditimbulkan dengan keberadaan mereka, kegiatan operasi atau investasi.  Selain itu hal ini menjadi suatu cara bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan   perubahan psikologis pada pelaku ekonomi. Dimana saat ini konsumen bukan saja menomor satukan harga murah, tapi efek apa yang diberikan kepada lingkungan dengan membeli produk tertentu.
