Mohon tunggu...
Wini Rahayu
Wini Rahayu Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswi

Sedang Belajar di Jurusan Administrasi Publik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Belanja Negara sebagai Bagian dari Instrumen Kebijakan Fiskal

15 Juli 2023   17:17 Diperbarui: 16 Juli 2023   08:57 105
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Bincang#UangKita Bersama Komunita Kemenkeu

Apa itu Fiskal? Merupakan suatu instrument keuanga publik untuk mempengruhi kerja sisitem ekonomi untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi. Sedangkan APBN  adalah rencana tahunan negara yang sudah disetujui DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai wakil masyarakat. Komponen APBN: Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

Topik yang akan kita bahas mengenai Belanja Negara

Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah-UU APBN. Belanja pemerintahan pusat terbagi menjadi dua yaitu

  • menurut fungsi adalah belanja pemerintahan pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, pertahanan, lingkungan hidup, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perumahaan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, perlindungan sosial, pendidikan
  • Sedangkan, menurut jenisnya, belanja pemerintahan pusat digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanjabelanja lain-lain. 

APBN berperan penting  untuk menavigasi ekonomi agar stabil, tumbuh, dan terdistribusi secara adil. 3 fungsi utama kebijakan fiskal dan APBN

  • Stabilisasi (Makroekonomi)
  • Alokasi (sumber daya yang efisien untuk mendukung agenda pembangunan)
  • Distribusi (Keadilan untuk kesejahteraan) 

Belanja bukan sekedar angka, namun arah kebijakan yang utama

Indonesia yang bercita-cita menjadi negara High-Income 2045, tentunya kebijakan fiskal dapat mengarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Terdapat 3 tahap yaitu,

• Fokus kebijakan jangka pendek (pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi), dimana peran kebijakan APBN disini sebagai stabilisas dan persoalan mendesak seperti stunting dan Kemsikinan ekstrem)

• Fokus kebijakan Jangka Menengah-Panjang ( Human Capital Gap, Infrastructure Gap, dan Institutional Gap) peran kebijakan APBN disini untuk percepatan reformasi struktural

• Transformasi Ekonomi, sebagai titik kunci untuk meningkatkan produktivitas denngan mengubah struktur perekonomian dari lower productivity ke higer productivity atau dengan meningkatkan produktivitas di dalam sektor tersebut.

Ditengah risiko ketidakpastian perekonomian global APBN dioptimalkan sebagi Shock Absorber, ditengah volatilitas harga komoditas dan risiko ketidakpastian global yang esklatif APBN harus Waspada, Antisipatif, dan Responsif.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun