Dalam keberhasilan pengimplementasian otonomi daerah di Kabupaten Banyuwangi ini, tentunya mengalami tantangan dalam pelaksanaannya yaitu sebagai berikut.
Kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, ini diperlukan dengan adanya pelatihan dan pengembangan staf pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran, merancang kebijakan, dan melakukan pengawasan yang efektif.
Ketimpangan infrastruktur yang dapat mengakibatkan ketertinggalan serta berpengaruh terhadap mobilitas dan perekonomian masyarakat.
-
Koordinasi dan sinergi yang kurang efektif dapat terjadi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat sipil dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah.
Penegakan hukum dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terjadi seperti kasus korupsi karena kurangnya transparansi antara pihak terkait dan penyalahgunaan wewenang.
Ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat yang masih tinggi. Hal ini dapat diatasi dengan pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan potensi lokal.
Melalui program-program pemerintah yang telah dijalankan, Banyuwangi mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien untuk mengatasi berbagai tantangan serta permasalahan. Banyuwangi telah menunjukkan bahwa daerah otonom dapat menjadi acuan untuk daerah lain dalam mengelola urusan pemerintahan. Ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan visi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup yang maju dan kesejahteraan masyarakat setempat.
