APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024 untuk Kesejahteraan Masyarakat

Belanja daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp 3,401 triliun. Sedangkan untuk pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp 190 miliar dimana telah mengalami kenaikan sejumlah Rp 133,3 miliar dibandingkan proyeksi pada tahun 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 56,6 miliar.

Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Banyuwangi, M. Ali Mahrus, mengatakan bahwa akan melaksanakan program hibah bansos di awal semester dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Selanjutnya akan dilakukan realisasi anggaran terkait bantuan politik dan belanja modal yang sekaligus menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada retribusi daerah dan pajak daerah. Ini dilakukan dapat dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Genteng.

Dalam konteks kesehatan, DPRD Kabupaten Banyuwangi menekankan agar masyarakat Banyuwangi sudah tercover Universal Health Coverage (UHC) dalam penganggaran APBD tahun 2024. UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan secara adil dan dengan harga yang terjangkau.

Selain itu, juga dilakukan pengelolaan ruas jalan Banyuwangi-Situbondo guna mengatasi persoalan kemacetan dengan adanya kantong-kantong parkir sebagai layanan. Hal ini dilakukan agar berpotensi pada peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat serta sekaligus menekan angka kemiskinan yang terus dilakukan secara adaptif, kolaboratif, dan inovatif. Penurunan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi terjadi cukup signifikan, namun masih terdapat program-program bantuan dari pemerintah yang tidak tepat sasaran karena kesalahan data yang di input. 

Perbaikan serta pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan trotoar juga termasuk dalam program penganggaran APBD ini guna memastikan mudahnya aksesibilitas masyarakat. Alokasi dana untuk tahapan pilkada serentak tahun 2024 guna mendukung proses demokrasi yang berjalan lancar. 

Alokasi dana yang tepat dapat menangani permasalahan yang ada secara efektif dan efisien. Peran pemerintah, stakeholder, serta masyarakat diperlukan guna kelancaran program pemerintah. Penerapan program pemerintah yang ada perlu direncanakan secara optimal guna mengembangkan Kabupaten Banyuwangi secara berkelanjutan yang diarahkan untuk kesejahteraan dan mutu hidup masyarakatnya.