Sejak di Solo
Ketegasan Jokowi sudah sejak lama. Setidaknya, saat menjabat Walikota Solo, pada 2011, Jokowi menolak rencana pembangunan mal di atas lahan bekas Pabrik Es Saripetojo, Purwosari, Solo. Walaupun menuai polemik dengan Gubernur Jateng saat itu, Bibit Waluyo, yang diusung PDI Perjuangan, Jokowi tetap bersikukuh menolak rencana tersebut.
Alasan utama Jokowi ketika itu, mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan elit penguasa. Masuk akal kalau ia mendapat dukungan luas masyarakat, sampai terpilih dalam dua periode memimpin Solo.
Ketegasan Jokowi membela kepentingan rakyat itu, jelas memiliki implikasi sangat besar bagi Kota Solo. Seperti dikutip dari Tribunnews.com, karena keputusannya itu, pedagang, pelaku UKM dan pasar tradisional di Solo tetap terjaga kelangsungan hidupnya. Mereka tak lagi khawatir kehilangan mata pencaharian dari kehadiran mal baru.
Dari contoh ketegasan inilah, terlihat pendekatan ekonomi kerakyatan apa yang selalu diusung Jokowi. Yakni, ekonomi kerakyatan yang berpihak pada rakyat menengah kecil. Ketegasan itu merujuk pada sikap dan keputusan Jokowi. Kalau taruhannya harus melawan pihak-pihak yang seringkali dianggap khalayak lebih berkuasa, Jokowi siap.
Dalam masa kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi juga tegas menjalankan keputusan yang dianggapnya sudah berada dalam rel. Salah satu contohnya, ketegasannya tetap mempertahankan Lurah Susan, meski mendapat tentangan kuat, disertai demonstrasi. Susan dipertahankan karena telah terpilih melalui proses lelang jabatan, sebuah mekanisme pencarian pejabat ala Jokowi.
